oleh

Senator Abdul Hakim Pastikan Program Pusat untuk Penanganan Pandemi Dirasakan Masyarakat

VoxLampung.com, Tanggamus – Anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI daerah pemilihan (dapil) Lampung Abdul Hakim mengadakan pertemuan dengan aparat pekon dan pelaku UMKM di Pekon Way Pring, Kecamatan Pugung, Tanggamus, Kamis, 29 Juli 2021.

Pada kesempatan itu, Kepala Pekon Wahyudi mengatakan, warga di desanya terdiri dari 534 kepala keluarga. Di pekon ini ada lima dusun yang 60 persen warga beretnik Sunda dan lainnya Jawa dan Lampung.

Mayoritas penduduk bekerja sebagai petani. Ia mengatakan, karena pandemi, harga komoditas pisang dari daerah ini turun.

“Bisa kami katakan pisang tidak laku,” ujarnya.

Selain itu, ujar dia, produsen gula aren sekitar 50 persen dan produknya cukup terkenal. Ini juga sebagai mata pencarian warga.

Ia meminta bantuan Abdul Hakim dalam akses dan peluang untuk pembangunan dan program desa ini. Soal infrastruktur jalan juga masih terkendala.

“Sinyal juga susah,” kata Wahyudi.

Di pekon ini, ada 216 keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapat Rp300 ribu. Dana pekon, ujar dia, habis digunakan untuk bantuan langsung tunai (BLT) kepada warga yang terdampak.

“Way Pring termasuk pekon yang terbanyak di Pugung yang menganggarkan dana untuk BLT warga,” kata dia.

Sementara itu, Abdul Hakim mengatakan, pihaknya ingin mendapatkan informasi apakah berbagai kebijakan dan program pemerintah pusat dalam penanganan pandemi covid-19 telah dirasakan kemanfaatannya bagi warga di Pekon Way Pring.

Ia mengatakan, DPD juga ingin mendapatkan informasi tentang pengelolaan sistem aplikasi siskeudes apakah langsung online untuk kepentingan kebijakan yang transparan dan cepat.

“Ini salah satu pekerjaan kami di Komite IV,” kata Abdul Hakim dalam pesan tertulis.

“Kami berharap anggaran dana desa mampu dikelola untuk dapat memenuhi kebutuhan warga setempat melalui musyawarah pekon,” kata dia.

Abdul Hakim mengatakan, pihaknya mendorong adanya pengelolaan dana desa melalui BUMDes. Ada tiga sektor yang menjadi perhatian pemerintah diantaranya kesehatan, ekonomi, dan sosial.

Abdul Hakim juga menjelaskan, karena kemampuan APBN terbatas, dana desa digunakan juga untuk penanganan covid-19.

“Kami mendorong agar pengembangan usaha gula aren bisa dikuatkan dengan kelembagaan ekonomi seperti koperasi. Dengan kemudahan pembentukan koperasi, akan meningkatkan ekonomi warga dengan produk unggulannya yaitu gula aren. Sehingga pengelolaannya lebih modern, produksinya lebih banyak, dan berdampak secara ekonomi,” ujar Abdul Hakim. (*)

Print Friendly, PDF & Email

Komentar

Rekomendasi