VoxLampung.com, Bandar Lampung — Wacana Pilkada tidak langsung kembali mengemuka di tengah kritik terhadap mahalnya biaya politik dan maraknya praktik politik uang. Namun di sisi lain, Pilkada langsung masih dipandang sebagai simbol kedaulatan rakyat. Dua opsi ini tak lagi dipertentangkan secara hitam-putih, melainkan ditimbang secara rasional: mana yang lebih mampu menjaga partisipasi publik sekaligus melahirkan pemimpin berkualitas.
Pandangan tersebut mengemuka dalam diskusi bertajuk “Pilkada Tidak Langsung: Menata Ulang Demokrasi dan Memutus Rantai Politik Uang” yang digelar di Kafe Kiyo Libera, Pahoman, Bandar Lampung, Kamis (22/1/2026). Diskusi menghadirkan Akademisi Komunikasi Ahmad Rudy Fardiyan, Pengamat Politik Universitas Lampung Robi Cahyadi Kurniawan, serta Sosiolog Azis Amriwan.
Akademisi Komunikasi Ahmad Rudy Fardiyan menilai praktik pemilu di Indonesia kerap terjebak pada seremonial politik tanpa substansi. “Pemilu kita ini seperti ajang jual-jual kata-kata saja,” ujarnya.
Menurut Rudy, pemerintah memiliki tanggung jawab sosial untuk mengedukasi masyarakat agar melek politik dan berpikir kritis. Ia mempertanyakan seberapa besar persentase masyarakat yang benar-benar memahami proses politik secara rasional.
Dari sudut pandang komunikasi politik, lanjut Rudy, perdebatan antara Pilkada langsung dan tidak langsung sejatinya bermuara pada satu hal utama, yakni bagaimana mekanisme pengawasan publik dijalankan.
“Negara kita adalah negara demokrasi. Rakyat punya hak berpartisipasi aktif, maka mau langsung atau tidak langsung, pemerintah wajib memastikan pengawasan berjalan ideal, rasional, dan logis,” tegasnya.
Rudy juga menyoroti lemahnya perhatian terhadap pengawasan di tingkat daerah. Selama ini, sorotan publik dan media cenderung terpusat pada pemerintah pusat, sementara proses demokrasi di daerah kerap luput dari pengawasan. Ia mendorong media berperan sebagai jembatan dialog antara pemerintah daerah dan masyarakat agar kontrol publik tetap berjalan maksimal.
Sementara itu, Sosiolog Azis Amriwan menilai Pilkada langsung memang membuka ruang partisipasi politik masyarakat, namun partisipasi tersebut tidak bisa dinilai semata dari angka kehadiran pemilih. “Partisipasi itu variabel yang harus diukur. Apakah lahir dari kesadaran atau hanya sebatas mobilisasi,” kata Azis.
Ia menegaskan, kualitas demokrasi tercermin dari hasil pemilihan. Maraknya kepala daerah dan wakil rakyat yang tersandung kasus korupsi, menurutnya, merupakan cermin dari rendahnya kualitas partisipasi politik. “Kita tidak bisa bangga hanya dengan tingginya angka partisipasi, tapi harus melihat kualitas pemimpin yang dihasilkan,” ujarnya.
Dari dimensi kenegaraan, Azis menilai Pilkada langsung justru melahirkan banyak pemimpin yang lemah dalam pemahaman kenegaraan, minim kapabilitas, dan tidak memiliki kompetensi memadai. Kondisi ini, kata dia, menjadi pekerjaan rumah serius bagi demokrasi Indonesia.
Azis juga menyoroti dampak langsung Pilkada terhadap menguatnya politik uang. Ketimpangan relasi kuasa di masyarakat, budaya sungkan, mudah memaafkan, hingga praktik aji mumpung saat pemilu, disebutnya menjadi fondasi suburnya politik uang.
“Masyarakat memanfaatkan momen pemilu untuk mencari uang atau pekerjaan. Di titik inilah kualitas partisipasi politik kita stagnan,” ujarnya.
Jika Pilkada langsung dinilai tidak lagi ideal, Azis menekankan pemerintah wajib menyiapkan mekanisme pengganti yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun sebelum itu, tanggung jawab terbesar justru berada di pundak partai politik.
“Parpol selalu berdalih biaya politik mahal. Mahal yang mana? Kalau mahal di penyelenggaraan, itu bisa ditekan. Parpol punya kuasa,” kata Azis. Ia menilai anggapan bahwa masyarakat hanya mau memilih jika diberi uang justru menjadi cermin kegagalan partai politik dalam membangun kedekatan dengan konstituen.
Lebih jauh, Azis mengkritik arah partai politik yang dinilainya kian menjauh dari esensi perjuangan rakyat. “Hari ini Parpol sudah seperti perusahaan, orientasinya profit, yaitu suara masyarakat. Ini menghancurkan kepercayaan publik,” ujarnya.
Ia mengingatkan, jika Pilkada tidak langsung diterapkan, partai politik harus membenahi diri dengan memperkuat kualitas kader di legislatif. Tanpa itu, pemilihan tidak langsung justru berisiko dilakukan secara tertutup dan makin menjauhkan rakyat dari kedaulatan politiknya. “Saya curiga, kalau sudah dikasih hati, nanti minta jantung,” kata dia.
“Seharusnya, kalau memang memperjuangkan masyarakat dan punya ideologi, politik uang itu tidak lagi dipakai,” pungkas Azis.(*)
Komentar