VoxLampung.com, Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung mengeluarkan imbauan kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem dalam sepekan ke depan. Peringatan ini disampaikan menyusul prospek cuaca tujuh hari yang dirilis Stasiun Meteorologi Radin Inten II BMKG, yang menunjukkan adanya peningkatan potensi hujan signifikan akibat pengaruh Dipole Mode Indeks (DMI) negatif, daerah konvergensi, serta pemanasan suhu muka laut di Samudra Hindia.
Pada 7–9 Desember 2025, hujan lebat hingga sangat lebat berpotensi mengguyur wilayah Pesawaran, Tanggamus, dan Pesisir Barat. Kondisi ini dapat memicu risiko banjir, banjir bandang, serta tanah longsor. Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat juga berpeluang meluas ke sejumlah kabupaten/kota lainnya di Provinsi Lampung. BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi secara mendadak.
BMKG juga mengingatkan potensi kemunculan bibit siklon tropis pada pertengahan Desember hingga Januari. Aktivitas atmosfer seperti Monsoon Asia, Madden Julian Oscillation (MJO), gelombang Kelvin, Rossby Equatorial, serta seruak udara dingin dinilai dapat memperbesar peluang terbentuknya bibit siklon di selatan Indonesia. Kondisi tersebut berpotensi membawa hujan sangat lebat, angin kencang, petir, hingga mengganggu transportasi udara dan laut.
Sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk Lampung, Bengkulu, Banten, DKI Jakarta, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Selatan, dan Papua Tengah, diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem.
Menanggapi kondisi tersebut, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengajak seluruh bupati dan wali kota untuk memperkuat langkah mitigasi serta kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi, seperti banjir, banjir bandang, angin kencang, dan tanah longsor.
“Seluruh kepala daerah harus memastikan kesiapsiagaan yang komprehensif. Sumber daya manusia, relawan, Tagana, hingga unsur penanggulangan bencana lainnya harus dalam kondisi siap. Koordinasi lintas sektor wajib diperkuat agar setiap potensi risiko dapat direspons dengan cepat,” tegas Gubernur Rahmat Mirzani Djausal.
Gubernur yang akrab disapa Mirza itu menekankan bahwa mitigasi harus menjadi prioritas utama dan tidak boleh hanya dilakukan ketika bencana sudah terjadi.
“Mitigasi harus diprioritaskan, mulai dari pemetaan wilayah rawan, pembersihan drainase, penguatan tebing, hingga memastikan jalur evakuasi dapat digunakan sewaktu-waktu. Jangan menunggu bencana terjadi baru bertindak,” ujarnya.
Khusus untuk wilayah rawan banjir dan longsor, Gubernur meminta pemerintah daerah menyiagakan alat berat, memperkuat pemantauan titik kritis, serta memastikan masyarakat menerima informasi dini yang memadai.
“Wilayah rawan longsor harus memiliki alat berat dan petugas siaga. Pemantauan lapangan harus dilakukan secara intensif untuk mengantisipasi pergerakan tanah atau terganggunya akses jalan. Keselamatan warga harus menjadi prioritas,” tambahnya.
Gubernur Mirza juga menegaskan pentingnya keterbukaan informasi publik. Ia meminta setiap kabupaten/kota mengaktifkan jalur informasi cepat, termasuk menyediakan nomor khusus bencana yang mudah diakses masyarakat.
“Setiap daerah harus menyediakan saluran informasi darurat dan memastikan nomor khusus bencana dipublikasikan secara luas. Dengan begitu, bila situasi darurat terjadi, masyarakat dapat segera melapor dan penanganan bisa dilakukan tanpa penundaan,” katanya.
Ia juga meminta camat, lurah, dan kepala desa memperkuat koordinasi dengan BPBD, Dinas Sosial, aparat keamanan, Satgas Desa, serta pihak terkait lainnya untuk memastikan pengawasan wilayah berjalan setiap hari. Edukasi kepada masyarakat mengenai langkah keselamatan saat cuaca ekstrem juga diminta untuk terus ditingkatkan.
Dengan meningkatnya intensitas hujan pada Desember, Pemerintah Provinsi Lampung berharap seluruh perangkat daerah bekerja secara proaktif, terkoordinasi, dan mengutamakan mitigasi sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Gubernur menegaskan keselamatan warga sebagai prioritas utama dalam menghadapi dinamika cuaca yang semakin tidak menentu. (Rls)
Komentar