Oleh: Prof. Admi Syarif, PhD
Dosen Unila dan Tukang Tulis
Beberapa minggu lalu, saya mendapatkan undangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur untuk menjadi narasumber Focus Group Discussion (FGD) yang dimoderatori Bung Juwendra Asdiansyah, dengan topik upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam rangka HUT Lampung Timur. Bupati sengaja mengundang pejabat-pejabat dan tokoh di sana pada acara tersebut.
“Saat ini IPM Lampung Timur nomor 5 di Lampung. Saya berharap masa kepemimpinan saya ini bisa naik,” ujar Bu Bupati Ella seraya meminta semua kepala dinas mencermati masukan saya. Jujur, saya cukup salut dengan upaya Ibu Bupati membangun daerahnya.
Pada kesempatan itu, saya memulai dengan menyampaikan gagasan penyelesaian masalah berbasis teori ilmu Matematika, Statistika, dan Fisika. Saya membahas konsep prioritas intervensi berbasis deviasi (gap) dalam pembangunan.
Saya menjelaskan analogi dari Hukum Newton (Fisika) untuk menjelaskan dinamika pembangunan. Analogi itu memang bukan hukum matematis yang bisa langsung diterapkan secara literal, tetapi sebagai cara berpikir kebijakan, analogi tersebut sangat membantu.
Sebagaimana kita pahami, ada beberapa variabel pembentuk IPM, misalnya: pendidikan, kesehatan, angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan lain-lain.
Tentu saja, pada setiap daerah tidak semua variabel berada pada kondisi yang sama. Ada yang sudah tinggi dan stabil, sedang, ataupun tertinggal jauh.
Sesuai dengan analogi Hukum Newton, kita harus berpikir bahwa:
“Variabel yang sudah baik biasanya memiliki momentum pertumbuhan sendiri, sedangkan variabel yang tertinggal membutuhkan intervensi lebih kuat agar mulai bergerak.”
Kita cukup paham bahwa Hukum Newton biasanya direpresentasikan dengan rumus F = ma.
Dalam konteks pembangunan: F (force/gaya) = intervensi kebijakan pemerintah, m (massa) = hambatan struktural masyarakat, dan a (percepatan) = perubahan.
Rumus di atas jelas menggambarkan bahwa semakin tertinggal nilai suatu variabel, akan semakin besar “gaya” kebijakan yang diperlukan untuk menggerakkannya. Tetapi setelah bergerak dan terbentuk ekosistemnya, variabel itu bisa terus tumbuh dan bergerak lebih mandiri.
Misalnya, ada suatu daerah yang memiliki angka harapan lama sekolah sudah tinggi, tetapi stunting masih buruk atau pendapatan masyarakat tertinggal.
Ketika pemerintah membuat kebijakan untuk terus fokus sebagian besar anggaran pada sektor yang sudah bagus, kenaikannya biasanya kecil sekali karena sudah mendekati “titik jenuh”.
Sebaliknya, ketika intervensi diarahkan ke sektor yang tertinggal—perbaikan gizi, sanitasi, beasiswa daerah tertinggal, dan pelatihan kerja—maka dampaknya terhadap IPM sering jauh lebih besar.
Secara statistik, inilah mengapa ketika kita menyebut rata-rata, maka juga penting menghitung standar deviasi agar kita juga bisa fokus kepada variabel outlier negatif.
Pada kesempatan itu, saya juga menyebut konsep diminishing return, bahwa:
semakin tinggi capaian suatu variabel, biasanya semakin sulit dan mahal meningkatkan nilainya lebih jauh.
“Peningkatan IPM itu seperti mendorong beberapa gerobak dengan beberapa roda sekaligus. Ada roda yang sudah berputar cepat, jadi tanpa didorong pun ia tetap bergerak. Tetapi ada roda yang macet. Kalau kita ingin kendaraan bergerak lebih cepat, jangan terlalu sibuk mendorong roda yang sudah lancar. Doronglah roda yang macet, karena di situlah hambatan terbesar pembangunan,” tutupku.
Nanti kita lanjut lagi, ya, tulisannya tentang konsep keberpihakan. Masih panjang nih ceritanya sampai strategi nyatanya. Kemarin, saya berdiskusi masalah ini dengan Adinda Ago (Abdu Ghofar), Pemimpin Redaksi Lampung Post, hingga larut malam membahas konsep ini. (*)
Komentar