VoxLampung.com, Bandar Lampung — Program pemerintahan Prabowo–Gibran dinilai masih menghadapi sejumlah tantangan, baik dari sisi pembiayaan maupun implementasi, terutama pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan agenda kemandirian energi.
Hal itu disampaikan Ekonom Universitas Lampung (Unila) Dr. Tiara Nirmala dalam Diskusi Publik bertajuk “1 Tahun Prabowo–Gibran: Sudah Berdaulatkah Kita Dalam Energi?” yang digelar di Zozo Garden, Jalan Arif Rahman Hakim, Way Halim, Bandar Lampung, Kamis, 23/10/2025.
Tiara mengatakan, program MBG masih menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Dengan alokasi anggaran rata-rata Rp10 ribu per anak, muncul perdebatan mengenai kecukupan gizi yang bisa dipenuhi dari dana tersebut.
“Program MBG masih menghadapi tantangan dalam hal kualitas dan efektivitas,” ujarnya.
Ia menjelaskan, jika pertumbuhan ekonomi nasional tidak mencapai target 8 persen, maka beban utang dan defisit anggaran berisiko meningkat karena pemerintah harus menanggung beban pembiayaan MBG.
Menurutnya, target pertumbuhan ekonomi tersebut juga perlu dilihat dari sisi realisme, karena memerlukan investasi sangat besar, yakni Rp13.528 triliun dalam lima tahun. “Target ini sulit dicapai apabila hanya mengandalkan konsumsi,” jelasnya.
Terkait sektor energi, Ekonom Unila itu menilai pemerintah mulai mendorong program menuju kemandirian energi, meskipun transisi energi masih dilakukan secara bertahap. Konsep transisi energi kita saat ini cenderung fokus pada ketersediaan dan kedaulatan energi, dibanding konsep global yang mendorong deklarasi nuklir dan gas sebagai energi hijau.
Ia menegaskan, keberhasilan program strategis nasional sangat bergantung pada komitmen politik yang kuat. Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga perlu fokus pada hilirisasi dan kedaulatan energi serta memastikan dukungan fiskal yang signifikan.
Tiara menambahkan, sejumlah peluang masih terbuka untuk mendukung pencapaian target pemerintahan Prabowo ke depan, di antaranya melalui tren global transisi energi dan pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“DTSEN ini menjadi salah satu solusi penyaluran subsidi LPG 3 kilogram, karena selama ini permasalahan terbesar kita adalah tidak adanya basis data yang layak. Setiap instansi memiliki data sendiri dan tidak sinkron,” jelasnya.
Menurutnya, subsidi energi tidak bisa dihapuskan, karena akan berdampak pada daya beli masyarakat. “Jika subsidi dihapus, akan goyang daya beli masyarakat, apalagi saat ini kelas menengah pun masih dalam kondisi rawan. Penggunaan LPG bukan hanya untuk rumah tangga, tetapi juga UMKM dan petani,” katanya.
Ia menambahkan, perubahan metode subsidi, seperti opsi cash transfer, perlu dikaji dengan cermat karena juga berisiko disalahgunakan. “Misalnya, digunakan untuk judi online. Karena itu, kebijakan yang diambil harus memiliki risiko kebocoran paling kecil,” jelasnya.
Dengan adanya DTSEN yang valid hingga tingkat desa, Tiara berharap penyaluran subsidi energi ke depan dapat lebih tepat sasaran dan meminimalkan potensi kebocoran.(*)
Komentar