VoxLampung.com, Bandar Lampung – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung mulai melakukan evaluasi menyeluruh terhadap postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Seluruh pos anggaran dibuka untuk ditelaah, termasuk memangkas belanja yang dinilai tidak berdampak langsung bagi masyarakat agar ruang fiskal dapat difokuskan pada program-program prioritas.
Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar mengatakan langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mendorong penyusunan anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
“Kami membuka seluruh postur anggaran kepada fraksi-fraksi. Mana yang tidak diperlukan, kami siap evaluasi. DPRD harus menjadi contoh bahwa anggaran disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar rutinitas,” kata Giri, Rabu (29/7/2026).
Sebagai Ketua Badan Anggaran DPRD Lampung, Giri menegaskan APBD 2027 harus menjadi instrumen pembangunan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan petani, mengurangi ketimpangan, serta memperbaiki kualitas hidup masyarakat.
Menurutnya, sejumlah indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar petani (NTP), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hingga gini ratio akan menjadi dasar dalam menentukan prioritas penganggaran.
DPRD juga menyatakan siap mengawal program-program unggulan Gubernur Lampung, terutama di sektor pertanian yang selama ini menjadi penopang utama perekonomian daerah. Dukungan terhadap penyediaan dryer, pupuk, bibit, hingga program pengendalian hama menjadi perhatian dalam pembahasan APBD mendatang.
“Kami ingin anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama petani yang selama ini menghadapi berbagai persoalan di lapangan,” ujarnya.
Dalam pembahasan APBD Perubahan, DPRD turut menemukan sejumlah persoalan di organisasi perangkat daerah (OPD). Salah satunya terjadi di Rumah Sakit Bandar Negara Husada yang telah memiliki tenaga dokter, tetapi belum didukung peralatan medis yang memadai.
Menurut Giri, kondisi tersebut berpotensi mengganggu pelayanan kesehatan masyarakat sehingga perlu segera ditangani. DPRD mendorong Pemerintah Provinsi Lampung berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk mencari dukungan pengadaan alat kesehatan.
“Dokternya sudah ada, sudah digaji, tetapi alat kesehatannya belum tersedia. Ini harus segera dicarikan solusi agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” katanya.
Selain itu, DPRD menyoroti usulan kenaikan belanja pegawai di sejumlah OPD yang dinilai terlalu tinggi, bahkan mencapai 7 hingga 15 persen. Kenaikan tersebut dikhawatirkan akan mengurangi ruang fiskal yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik.
“Jangan sampai anggaran yang seharusnya dinikmati masyarakat justru habis untuk belanja pegawai. Semangat efisiensi harus dimulai dari pemerintah sendiri,” tegasnya.
Giri mengungkapkan Sekretariat DPRD telah lebih dulu melakukan rasionalisasi anggaran sehingga kenaikan belanja pegawai tetap berada di bawah 2,5 persen sesuai ketentuan yang berlaku.
Di sektor pertanian, DPRD juga menemukan masih ada sejumlah program strategis yang belum mendapatkan dukungan anggaran memadai. Salah satu persoalan yang banyak dikeluhkan petani adalah serangan hama tikus yang terjadi di berbagai sentra pertanian Lampung.
“Hampir setiap turun ke lapangan, petani mengeluhkan serangan hama tikus. Ini persoalan nyata yang harus dijawab melalui kebijakan anggaran,” ujarnya.
Tak hanya dari sisi belanja, DPRD juga menyoroti kinerja pendapatan daerah yang belum optimal. Giri meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyusun strategi baru agar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak kembali meleset seperti yang terjadi dalam tiga tahun terakhir.
Menurutnya, setiap kabupaten dan kota memiliki tantangan berbeda dalam pengelolaan pajak daerah sehingga dibutuhkan pendekatan yang lebih spesifik sesuai karakteristik masing-masing wilayah.
DPRD juga menemukan adanya perbedaan antara data penerimaan retribusi di lapangan dengan laporan resmi, termasuk pada sektor pajak air permukaan. Temuan tersebut akan menjadi bagian dari evaluasi untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Kami ingin APBD Lampung menjadi APBD paling berkualitas. Setiap rupiah harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Itu komitmen kami,” pungkas Giri.(*)
Komentar