VoxLampung.com, Bandar Lampung – Upaya meningkatkan kecakapan masyarakat dalam mengelola keuangan terus diperkuat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung mengukuhkan Bunda Literasi Keuangan tingkat provinsi serta kabupaten/kota se-Lampung dalam puncak Festival Literasi yang digelar di halaman Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung, Senin, 28/7/2026.
Pengukuhan tersebut menjadi bagian dari strategi memperluas gerakan literasi dan inklusi keuangan hingga ke lingkungan keluarga dan komunitas masyarakat. Para Bunda Literasi Keuangan diharapkan menjadi ujung tombak edukasi mengenai pengelolaan keuangan yang sehat, penggunaan produk dan layanan keuangan yang legal, serta perlindungan masyarakat dari berbagai modus kejahatan keuangan.
Kepala OJK Provinsi Lampung melalui Kepala Divisi Pengawasan Market Conduct, Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Kemitraan dan Layanan Manajemen Strategis OJK Provinsi Lampung, Ety Elyati, mengatakan pengukuhan tersebut merupakan amanah penting dalam mendukung program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN).
Menurutnya, peran perempuan, khususnya para ibu, sangat strategis dalam membangun budaya keuangan yang sehat di tengah keluarga dan masyarakat.
“Literasi keuangan bukan hanya tentang memahami produk dan layanan keuangan, tetapi juga membentuk perilaku keuangan yang bijak. Kehadiran Bunda Literasi Keuangan di setiap kabupaten dan kota diharapkan menjadi penggerak edukasi yang mampu menjangkau masyarakat hingga tingkat keluarga dan komunitas,” ujar Ety berdasarkan rilis yang diterima media ini, Selasa petang, 28/7/2026.
Ety bilang, para Bunda Literasi Keuangan akan menjadi agen perubahan yang dapat merangkul perempuan, ibu rumah tangga, hingga pelaku UMKM agar semakin cerdas dalam mengelola keuangan dan terhindar dari investasi ilegal, pinjaman online ilegal, maupun berbagai bentuk penipuan keuangan digital.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengapresiasi sinergi yang terjalin antara OJK, pemerintah daerah, Tim Penggerak PKK, lembaga jasa keuangan, dunia pendidikan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung peningkatan literasi keuangan di Lampung.
Jihan mendorong seluruh Bunda Literasi Keuangan untuk aktif hadir di tengah masyarakat, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, desa, taman bacaan hingga berbagai komunitas.
“Sebab sesungguhnya budaya membaca tidak lahir dari ruang-ruang besar, tetapi tumbuh dari rumah, dari pelukan seorang ibu yang membacakan cerita kepada anaknya, dari guru yang menghidupkan rasa ingin tahu muridnya, dan dari masyarakat yang saling mengajak untuk terus belajar,” kata Jihan.
Dalam kegiatan tersebut, Purnama Wulan Sari Mirza dikukuhkan sebagai Bunda Literasi Keuangan Provinsi Lampung. Selain itu, turut dikukuhkan Bunda Literasi Keuangan dari 15 kabupaten/kota di Lampung, yakni Eva Dwiana (Bandar Lampung), Elfianah (Mesuji), Herlinawati Qudrotul (Tulang Bawang), Partinia (Lampung Barat), Zita Anjani (Lampung Selatan), Ayu Asalasiyah (Way Kanan), Meri Farida Hamartoni (Lampung Utara), Dian Hardiyanti (Pesisir Barat), Rahayu Sri Astutik (Pringsewu), Ni Ketut Dewi Nadi (Lampung Tengah), Eni Sumiati Bambang (Metro), Siti Mahmudah (Tanggamus), Aria Sandi (Pesawaran), Huzaimah Azwar Hadi (Lampung Timur), dan Novianti Novriawan (Tulang Bawang Barat).
Tak hanya pengukuhan, OJK Provinsi Lampung juga memberikan pembekalan literasi keuangan kepada para Bunda Literasi Keuangan. Rangkaian kegiatan lainnya meliputi talkshow edukasi keuangan bagi pelajar dan mahasiswa, layanan konsultasi bagi masyarakat, layanan permintaan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), hingga pembukaan Pojok Literasi Keuangan.
Melalui program tersebut, OJK berharap edukasi keuangan dapat menjangkau lebih banyak kelompok masyarakat, mulai dari perempuan, pelaku UMKM, pelajar, mahasiswa, pekerja, petani, nelayan, penyandang disabilitas, hingga lansia.
Kolaborasi yang terus diperkuat antara OJK dan berbagai pemangku kepentingan diharapkan mampu mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan di Lampung, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.(*)
Komentar