Oleh: Muhammad Hakiem Sedo Putra, S.T., M.T.
Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur Bandar Lampung pada 14 April 2026 kembali memunculkan persoalan serius yang sudah lama menjadi perhatian: banjir di berbagai titik kota. Kawasan seperti Way Halim, Kaliawi, hingga sejumlah fasilitas umum turut terdampak genangan hingga banjir yang cukup parah.
Peristiwa ini menunjukkan bahwa persoalan banjir di Bandar Lampung bukan sekadar fenomena cuaca. Hujan memang menjadi pemicu, namun bukan akar masalah utama. Faktor yang lebih menentukan adalah bagaimana kota ini direncanakan, dibangun, dan dikelola dalam jangka panjang.
Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan pembangunan di Bandar Lampung berlangsung cukup pesat. Namun, di balik pertumbuhan tersebut, terdapat tantangan serius berupa berkurangnya kawasan resapan air akibat alih fungsi lahan menjadi permukiman, gedung, dan infrastruktur beton. Kondisi ini membuat air hujan tidak lagi terserap ke dalam tanah secara optimal, melainkan langsung mengalir ke sistem drainase yang ada.
Sayangnya, sistem drainase di sejumlah wilayah belum sepenuhnya mampu menampung beban air saat curah hujan tinggi terjadi dalam durasi lama. Banyak saluran air yang tidak terintegrasi dengan baik, mengalami penyempitan, bahkan tersumbat oleh sampah. Akibatnya, ketika hujan ekstrem terjadi, air meluap dan menyebabkan banjir di berbagai titik.
Selain faktor infrastruktur, perilaku masyarakat juga memiliki kontribusi yang tidak bisa diabaikan. Kebiasaan membuang sampah sembarangan serta kurangnya kepedulian dalam menjaga kebersihan lingkungan memperburuk kondisi saluran air yang ada. Drainase yang seharusnya berfungsi sebagai jalur aliran air justru menjadi titik sumbatan.
Situasi ini menunjukkan bahwa penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan pendekatan yang menyeluruh dan kolaboratif dari berbagai pihak.
Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam merancang tata ruang kota yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim dan pertumbuhan penduduk. Kebijakan pembangunan harus menempatkan keseimbangan antara pembangunan fisik dan keberadaan ruang terbuka hijau serta daerah resapan air sebagai prioritas utama. Selain itu, perencanaan dan perbaikan sistem drainase perlu dilakukan secara terintegrasi, bukan sekadar solusi jangka pendek.
Sektor swasta dan para pengembang juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pembangunan tidak mengabaikan aspek lingkungan. Penerapan konsep pembangunan berkelanjutan, termasuk penyediaan sistem resapan air dan pengelolaan air hujan di tingkat kawasan, menjadi hal yang sangat penting.
Di sisi lain, masyarakat juga memegang peran penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan kota. Kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan lingkungan, serta merawat fasilitas umum merupakan langkah sederhana namun berdampak besar dalam mengurangi risiko banjir.
Banjir yang terjadi di Bandar Lampung seharusnya menjadi momentum refleksi bersama. Kota ini membutuhkan perubahan cara pandang dalam membangun dan mengelola lingkungan, bukan hanya reaksi sesaat setelah bencana terjadi.
Jika tidak ada perubahan yang serius dan berkelanjutan, maka banjir akan terus menjadi masalah yang berulang setiap musim hujan. Namun, dengan komitmen bersama dari pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, Bandar Lampung memiliki peluang untuk menjadi kota yang lebih tangguh, tertata, dan berkelanjutan di masa depan.
Tentang Penulis:
Muhammad Hakiem Sedo Putra, S.T., M.T., adalah dosen di Program Studi Rekayasa Tata Kelola Air Terpadu, Institut Teknologi Sumatera (ITERA). Ahli dalam bidang hidrologi Forensik dan Sumberdaya Air. Aktif dalam riset pengelolaan sumberdaya air, konservasi lingkungan, serta edukasi kebencanaan di masyarakat.(*)
Baca Juga: Bom Waktu Krisis Air Bersih Bandar Lampung (Bagian 1)
Komentar