VoxLampung.com, Bandar Lampung — Perbedaan harga gas LPG 3 kilogram di berbagai daerah dinilai terjadi akibat panjangnya rantai distribusi dan belum optimalnya sistem penyaluran subsidi. Kondisi ini membuat sebagian masyarakat tidak menikmati harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Pakar Energi Institut Teknologi Sumatera (ITERA), Rishal Asri, menjelaskan, pemerintah sebenarnya sudah menjalankan kebijakan harga tetap (fixed price) untuk LPG 3 kilogram di level Rp12.700 per tabung sejak 2007. Namun, di lapangan, harga eceran sering kali lebih tinggi karena biaya tambahan yang timbul di sepanjang jalur distribusi.
“Harga LPG 3 kilogram berbeda di setiap daerah karena rantai distribusinya panjang. Dari agen ke subpenyalur, lalu ke pengecer, setiap mata rantai menambah biaya. Akibatnya, masyarakat tidak selalu membeli sesuai HET,” ujar Rishal dalam diskusi publik bertajuk “Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran: Dari Sudut Pandang Energi” di Bandar Lampung, Kamis (23/10/2025).
Rishal menilai, kebijakan harga tetap memang memberikan pemerataan bagi masyarakat di seluruh Indonesia, tetapi perlu dibarengi dengan perbaikan sistem distribusi agar subsidi benar-benar dirasakan oleh kelompok sasaran. Ia juga menyoroti pentingnya penggunaan teknologi digital untuk memantau penyaluran LPG bersubsidi.
“Pemerintah perlu mengefisienkan rantai distribusi dan memanfaatkan sistem digital seperti QR Code agar penyaluran lebih transparan dan tercatat. Dengan begitu, subsidi bisa tepat sasaran dan harga di lapangan tidak jauh dari HET,” jelasnya.
Sementara itu, Ekonom Universitas Lampung, Dr. Tiara Nirmala, menilai keputusan pemerintah mempertahankan harga LPG 3 kilogram sejak 2007 adalah bentuk keberpihakan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah. Menurutnya, LPG 3 kilogram sudah menjadi kebutuhan pokok, terutama bagi masyarakat di pedesaan.
“Pemerintah masih berhati-hati agar perubahan skema subsidi tidak menurunkan daya beli masyarakat. Kalau harga LPG disesuaikan langsung ke harga pasar, masyarakat menengah ke bawah akan sangat terdampak,” kata Tiara.
Ia menambahkan, meski kebijakan subsidi LPG 3 kilogram masih menghadapi tantangan dalam ketepatan sasaran, pemerintah kini tengah menyiapkan sistem data sosial ekonomi tunggal untuk memperbaiki penyaluran subsidi energi ke depan.
Kedua pakar sepakat, langkah pemerintah mempertahankan harga LPG 3 kilogram di tengah fluktuasi energi global masih relevan, namun perlu didukung dengan reformasi sistem distribusi agar seluruh lapisan masyarakat benar-benar merasakan harga sesuai ketentuan.(*)
Komentar