oleh

Patroli Kawal Hak Pilih, Bawaslu Lampung Tegaskan Pengawasan Melekat Untuk DPT Berkualitas

VoxLampung, Bandar Lampung – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung menegaskan pengawasan terkait pendataan daftar pemilih tetap (DPT) dilakukan dengan sangat melekat. Hal itu sesuai surat instruksi dan surat edaran Bawaslu untuk dilakukannya Patroli pengawasan Kawal Hak Pilih yang dilakukan oleh semua jajaran Bawaslu Provinsi hingga PKD.

Surat instruksi dimaksud yaitu Surat Instruksi Bawaslu RI Nomor 6235.1 Tahun 2024 tentang patroli pengawasan kawal hak pilih, dan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Menurut Anggota Bawaslu Provinsi Lampung Suheri, instruksi tersebut bertujuan menghasilkan DPT yang berkualitas dan Hak Pilih Masyarakat dapat terjaga.

“Jajaran Bawaslu Provinsi Lampung hingga PKD mengawasi secara langsung dan secara melekat proses Coklit,” kata Suheri.

Kemudian, Mantan Komisioner KPU Kabupaten Lampung Utara mengungkapkan, dalam pelaksanaan Coklit ini ada pemilih rentan yang berpotensi terabaikan hak pilihnya dan berpotensi disalahgunakan hak pilihnya seperti pemilih disabilitas, masyarakat adat, pemilih yang telah meninggal dunia namun masuk dalam data atau daftar pemilih di KPU, pemilih yang berada di wilayah perbatasan, dan pemilih di wilayah rawan (konflik, bencana, dan relokasi
pembangunan).

Lebih lanjut, pada tahapan ini, untuk mengawasi kepatuhan Pantarlih dalam melaksanakan Coklit sesuai dengan aturan, jajaran Bawaslu Lampung sendiri memiliki tantangan tersendiri, yaitu terbatasnya SDM pengawas Pemilu, di mana satu desa hanya diawasi satu orang Pengawas Pemilu.

“Maka dari itu, Kami minta kepada masyarakat jika menemukan atau mengetahui Petugas Pantarlih yang tidak melaksanakan Coklit tidak sesuai dengan aturan laporan ke Posko Aduan Kawal Hak Pilih terdekat,” ucap Suheri saat Patroli Kawal Hak Pilih di Desa Tempuran, Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, Senin, 1/7/2024.

Sebelumnya, Bawaslu Provinsi Lampung telah membuka Posko Aduan bagi masyarakat sebanyak 2.899 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan) yang tersebar di seluruh Provinsi Lampung.

Adapun 16 Posko Aduan terletak di Kantor Bawaslu Provinsi Lampung dan Kantor Bawaslu Kabupaten Kota, serta 229 di kecamatan yang terpusat di Sekretariat Panwaslu Kecamatan dan serta di 2.654 posko tingkat Kelurahan/Desa di Seluruh Provinsi Lampung tepatnya di rumah Panwaslu Kelurahan/Desa. (Rls)

Print Friendly, PDF & Email

Komentar

Rekomendasi