VoxLampung.com, Jakarta – Pemerintah Indonesia terus melakukan persiapan dalam rangka pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru ke Kalimantan Timur. Bahkan, rencananya dalam waktu dekat akan memulai pembangunan istana kepresidenan di kawasan IKN baru itu.
Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Junaidi Auly meminta agar pemerintah membatalkan rencana pemindahan IKN. Disamping kondisi ekonomi yang sedang sulit dan masih dalam situasi pandemi, pemerintah harus sadar bahwa kuantitas hutang yang semakin mengkhawatirkan.
“Pemerintah tidak perlu memaksakan diri, sebaiknya fokus saja pada perbaikan layanan kesehatan dan pemulihan ekonomi,” ujar Junaidi Auly dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 17/4/2021.
Doktor Ilmu Pemerintahan ini melanjutkan, Fraksi PKS dari awal wacana pemindahan IKN bergulir sudah melakukan penolakan karena tidak terlalu urgensi. Kalau pemerintah mengatakan pemindahan IKN dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, harusnya dengan cara lain seperti pemerataan ekonomi di berbagai daerah.
BACA JUGA: Reses, Abdul Hakim Dorong Kampung Karang Jawa Lamteng Jadi Kampung Sejahtera
Pembangunan IKN baru disebut akan menelan biaya hingga Rp 466 triliun dan sekitar 20 persen dari biaya tersebut atau sekitar Rp 89 triliun direncanakan akan dibebankan pada APBN.
“Anggaran tersebut tentu akan membebani postur APBN, kondisi keuangan negara saat ini sedang mengalami defisit. Jadi kami mendesak agar pemerintah membatalkan rencana pemindahan IKN,” tutup Bang Jun, sapaan akrabnya.(*)
Komentar