Dalam skenario terburuk, 10 hingga 20 tahun ke depan, Bandar Lampung berpotensi mengalami kondisi serupa dengan kota-kota kritis di Pulau Jawa.
Krisis Air Bersih yang Diam-diam Mengancam Warga Bandar Lampung
VoxLampung.com, Bandar Lampung – Tanah masih basah. Sisa hujan sore itu meninggalkan genangan di sepanjang gang sempit Kangkung Dalam, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Matahari mulai condong ke barat ketika gedubrak suara jerigen kosong beradu di atas gerobak penjual air keliling memecah kesunyian. Jalan yang tak rata membuat gerobak berguncang.
Tak seberapa jauh, seorang perempuan paruh baya melangkah masuk ke sebuah kedai gorengan. Ia menutup rapat ember besar yang baru saja diisi penuh air. Senyumnya menyapa ramah siapa saja yang lewat, meski wajahnya menyimpan kelelahan hari itu.
Namanya Sundari (48), warga RT 07 Kangkung Dalam. Sore itu, seperti hari-hari sebelumnya, ia baru saja membeli air keliling yang oleh warga setempat dikenal sebagai air Suteng. Air inilah yang selama puluhan tahun menopang hidupnya, untuk memasak di rumah sekaligus menghidupi kedai gorengan kecilnya.
“Sudah lama sekali pakai air Suteng,” ujarnya sembari menggoreng tahu isi.
Bagi Sundari, air bersih bukan sekadar kebutuhan, melainkan perjuangan harian. Ia tidak memiliki sumber air layak yang benar-benar bisa diandalkan. Setiap bulan, ia membeli sekitar delapan jerigen air Suteng. Harga satu pikul atau dua jerigen, mencapai Rp7 ribu. Air itu khusus ia gunakan untuk memasak dan keperluan dapur.
Sementara untuk minum, Sundari harus membeli delapan hingga sepuluh galon air isi ulang setiap bulan. Biayanya sekitar Rp40 ribu, angka yang terasa besar bagi pedagang gorengan yang penghasilannya bergantung pada cuaca dan keramaian pembeli.
Ia memilih tidak berlangganan air PDAM. Alasannya sederhana: tarifnya dirasa terlalu mahal untuk kemampuan ekonominya. Untuk mandi dan mencuci, Sundari menggunakan air sumur bor milik tetangga. Namun air itu pun kerap bermasalah.
“Kalau hujan, airnya jadi butek,” katanya. “Kalau lagi parah, rasanya asin. Enggak berani dipakai mandi, apalagi nyuci pakai mesin. Bisa rusak.”
Kisah Sundari adalah potret kecil dari persoalan besar yang kini mulai terasa di Kota Bandar Lampung. Krisis air bersih perlahan merayap ke level rumah tangga, tak selalu hadir sebagai bencana besar, tetapi sebagai keterbatasan yang terus berulang.
Sundari jarang mengeluh. Sore hari baginya adalah waktu bersiap menutup kedai, menghitung sisa dagangan, dan memastikan air di ember masih cukup untuk esok hari. Namun di balik senyum ramahnya, tersimpan kegelisahan yang sama dengan banyak warga kota ini: sampai kapan air bersih hanya bisa diakses lewat jerigen dan galon?
Di RT 46, Kelurahan Pesawahan, Teluk Betung Selatan, Lilis Haryati (54) juga harus mengeluarkan biaya ganda setiap bulan hanya untuk memastikan keluarganya mendapat air layak minum. Ia membeli air galon isi ulang sebanyak 12 galon per bulan dengan harga Rp4.000 per galon. Di saat yang sama, ia tetap membayar tagihan PDAM sekitar Rp100 ribu per bulan.
Pilihan itu bukan tanpa alasan. Kualitas air sumur di sekitar rumahnya sangat buruk. Bahkan air dari sumur bor pun berwarna kuning dan tidak layak dikonsumsi. Di lingkungan tempat tinggalnya memang tersedia sumur bersama yang bisa dimanfaatkan warga ketika aliran PDAM mati. Namun airnya hanya bisa digunakan untuk mandi, mencuci, dan sanitasi, bukan untuk diminum atau memasak.
“Harapannya ada subsidi PDAM itu biar meringankan ekonomi kami rakyat kecil ini,” ujar Lilis saat ditemui di halaman rumahnya, Sabtu, 10 Januari 2026.
Ketergantungan pada banyak sumber air dengan kualitas berbeda juga dirasakan warga lain di Pesawahan. Ketua RT 47, Nur Azizah, menyebut sebagian besar warganya, yakni sebanyak 118 kepala keluarga, berlangganan PDAM untuk memenuhi kebutuhan air harian. Sebagian warga lainnya mengandalkan sumur bor, namun tetap harus membeli air galon isi ulang atau air Suteng untuk konsumsi.
Menurut Azizah, aliran air PDAM relatif lancar saat musim hujan, tetapi sering tersendat ketika kemarau tiba. Jika PDAM mati, warga biasanya beralih ke sumur bersama, meski kualitas airnya terbatas.
“Biasanya ada pemberitahuan dulu dari PDAM, jadi warga sudah siap-siap menampung air sehari sebelumnya,” tutur perempuan yang akrab disapa Aaz itu.
Di kawasan Gudang Agen, Teluk Betung Selatan, Yureza Frangciska (38) memilih membeli air Suteng untuk kebutuhan konsumsi. Air tersebut direbus untuk minum dan memasak, dengan harga Rp6.000 per dua jerigen. Galon isi ulang hanya ia beli sesekali.
Yureza sebenarnya memiliki sumur di rumahnya. Namun kualitas air yang buruk dari segi warna dan rasa membuatnya ragu untuk mengonsumsi air tersebut. “Dari zaman dulu keluarga saya sudah biasa beli air Suteng yang sudah jelas airnya bersih,” ujarnya.
Beban pengeluaran air bersih juga dirasakan Suliah (54), warga RT 07 Kangkung Dalam. Setiap bulan, ia membayar PDAM sekitar Rp150 ribu. Di luar itu, ia masih harus membeli air galon isi ulang rata-rata 12 galon dengan biaya sekitar Rp60 ribu. Total pengeluaran Suliah untuk air bersih mencapai Rp210 ribu hingga Rp230 ribu per bulan.
“Kebutuhan air minum keluarga cukup besar karena cuaca di sini panas. Untuk masak juga pakai galon karena air PDAM kadang agak kotor. Saya tidak punya sumur,” ungkapnya.
Kesulitan air bersih tak hanya terjadi di Teluk Betung Selatan. Di wilayah lain seperti Sukabumi, warga hampir pasti mengalami kekeringan saat musim kemarau. Kondisi serupa juga kerap terjadi di Kemiling, Panjang, Garuntang, Tanjung Senang, dan sejumlah kawasan lainnya di Kota Bandar Lampung.
“Di sekitar rumah saya sering kekeringan kalau musim kemarau. Air sumur warga mengering. Bahkan air sumur bor juga berkurang drastis. Kami harus hemat air supaya cukup untuk kebutuhan sehari-hari,” ungkap Suryati (55) warga Sukabumi, Bandar Lampung.
Potret-potret ini menunjukkan bahwa krisis air bersih di Bandar Lampung bukan sekadar isu lingkungan, melainkan persoalan ekonomi, kesehatan, dan keadilan akses dasar yang sudah dirasakan warga hari ini, bukan nanti.
Kelompok masyarakat miskin menjadi pihak paling rentan terdampak krisis air. Rumah yang sempit membuat sumur mudah tercemar. Sementara kemampuan ekonomi untuk mencari sumber air alternatif sangat terbatas.
Perubahan iklim memperparah kondisi tersebut. Pada tahun 2023, saat kemarau cukup panjang, sejumlah wilayah di Bandar Lampung harus membeli air dan bergantung pada bantuan air pemerintah selama sekitar dua bulan lantaran sumur-sumur mengering.
Sebaliknya, saat musim hujan, banjir kerap terjadi akibat limpahan sungai dan sistem drainase kota yang tidak berfungsi optimal. Akhirnya, warga dihadapkan pada dua kondisi ekstrem sekaligus: kebanjiran saat hujan, dan kekeringan saat kemarau.
Persoalan air bersih tidak lagi sebatas soal ketersediaan. Kualitas air, keterjangkauan biaya, dan kepastian akses justru menjadi masalah yang paling dirasakan. Direktur Eksekutif Yayasan Segara Cita (YSC) Indonesia, Iffah Rachmi, menyebut krisis air saat ini sudah menyentuh level rumah tangga.
“Kalau diringkas, pengelolaan air seharusnya memenuhi empat prinsip: kualitas, kuantitas, keterjangkauan, dan kontinuitas. Itu yang sebenarnya kita inginkan di rumah,” kata Iffah. Namun di banyak wilayah kota, keempat prinsip itu semakin sulit terpenuhi sekaligus.
Kualitas Air Terancam Sanitasi
Ancaman paling nyata datang dari kualitas air. Persoalan sanitasi yang tidak dibenahi secara serius membuat banyak sumber air rumah tangga tercemar. Data Kementerian Kesehatan tahun 2021 menunjukkan sekitar 70 persen sumber air rumah tangga di Indonesia tercemar bakteri Escherichia Coli (E. Coli). Riset tersebut dilakukan terhadap lebih dari 10.000 sampel rumah tangga di seluruh kabupaten dan kota.
Berdasarkan hasil uji laboratorium yang dilakukan Lembaga Yayasan Konservasi Way Seputih (YKWS), mayoritas air tanah di wilayah permukiman Kota Bandar Lampung telah tercemar bakteri E. Coli dan Salmonella.
“Sebagian masih di bawah ambang batas, tapi banyak juga yang sudah melampaui dan berbahaya bagi kesehatan,” ungkap Febrilia Ekawati, Direktur Yayasan Konservasi Way Seputih (YKWS).
Pencemaran paling banyak ditemukan di wilayah permukiman padat dan daerah yang dekat dengan sungai, seperti Teluk Betung, Kedaton, serta area sekitar tempat pembuangan akhir (TPA) Bakung. Air tercemar ini umumnya tetap digunakan warga untuk mandi, mencuci, kakus, hingga wudu.
Fakta itu diperkuat dengan data Perusahaan Daerah (PD) Kebersihan Kota Bandar Lampung, bahwa produksi lumpur tinja warga Kota Tapis Berseri saat ini mencapai sekitar 600 meter kubik per hari dan jumlahnya dipastikan akan terus bertambah setiap tahun. Angka tersebut bahkan belum menghitung limbah domestik dari aktivitas rumah tangga dan usaha.
Namun di sisi lain, kesadaran masyarakat untuk melakukan penyedotan lumpur tinja setiap tiga tahun sekali masih rendah. Dan di saat yang sama, tangki septik rumah tangga tersebut menjadi sumber pencemaran yang mengintai, terutama di permukiman padat dengan jarak sumur dan tangki septik yang berdekatan.
Kontaminasi bakteri E. Coli ini tidak berhenti di sumur warga. Dampaknya merembet ke berbagai sektor. Pada awal September 2025 lalu, sebanyak 247 siswa di dua sekolah di Bandar Lampung mengalami gejala keracunan setelah menyantap makan bergizi gratis (MBG).
Lantas Dinas Kesehatan setempat melakukan pengecekan dan menemukan kontaminasi bakteri E.Coli dalam air yang digunakan untuk memasak oleh penyedia MBG tersebut.
Kepala sekolah sempat menghentikan layanan distribusi MBG yang baru berjalan sekitar satu minggu, setelah kejadian itu.
“Secara kualitas, kita sudah menghadapi ancaman serius akibat sanitasi yang tidak dibenahi dengan baik,” kata Iffah Rachmi, Direktur YSC Indonesia.
Klik laman berikutnya untuk melanjutkan membaca
Komentar