VoxLampung.com, Lampung Tengah – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung menggeledah kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Lampung Tengah serta sejumlah rumah di Lampung Tengah dan Bandar Lampung, Rabu (10/11/2026).
Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dalam jabatan yang diduga melibatkan oknum aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Disdikbud Lamteng.
Kasus ini berkaitan dengan pelaksanaan Program Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Anggaran 2026.
Dalam penyidikan sementara, tim penyidik menemukan dugaan permintaan setoran sebesar 10 hingga 15 persen dari anggaran program kepada sejumlah kepala sekolah.
Setoran tersebut diduga diminta oleh oknum ASN di lingkungan Disdikbud Lamteng dan diserahkan secara tunai.
Kejati Lampung masih mendalami pihak-pihak yang terlibat, mekanisme permintaan setoran, serta aliran dana dalam perkara tersebut.
Selain kantor Disdikbud Lamteng, penggeledahan dan penyitaan juga dilakukan di sejumlah lokasi lain, termasuk beberapa rumah yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Dalam kegiatan itu, tim penyidik menyita sejumlah dokumen, barang bukti elektronik, dan kendaraan yang diduga memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang sedang disidik.
Penyidik juga melakukan penelusuran dan pemetaan aset, termasuk pengamatan di sejumlah lokasi. Langkah ini dilakukan untuk mengidentifikasi asal-usul kepemilikan, penguasaan, serta aliran aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Lampung, Ricky Ramadhan, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (11/11/2026), menegaskan bahwa penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan perundang-undangan.
Kejati Lampung juga menyatakan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, kepastian hukum, dan keadilan selama proses penegakan hukum berlangsung.
Perkembangan penanganan perkara akan disampaikan kepada masyarakat sesuai ketentuan dan kebutuhan proses penyidikan.(Rls)
Komentar