VoxLampung.com, Bandar Lampung – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI dinilai menjadi langkah paling elegan untuk mengakhiri polemik yang membelitnya, terutama terkait persoalan dokumen pendidikan yang belakangan memicu tekanan politik hingga munculnya usulan pemakzulan di DPR.
Praktisi hukum Ahmad Handoko menilai, posisi politik Gibran semakin sulit setelah dukungan dari partai-partai koalisi pemerintah dinilai tidak terlihat kuat ketika persoalan ijazahnya bergulir di ranah hukum.
Menurut Handoko, situasi tersebut membuat pilihan mundur menjadi langkah yang paling baik bagi Gibran dibandingkan harus menghadapi proses pemakzulan melalui parlemen.
“Langkah mengundurkan diri adalah langkah paling baik dan elegan buat Mas Wapres untuk saat ini karena sepertinya dukungan politik di parlemen sangat kuat untuk memakzulkan Mas Wapres,” kata Handoko.
Dia mengatakan, polemik dokumen pendidikan Gibran memang masih menyisakan perdebatan. Putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), menurutnya, memunculkan pro dan kontra karena adanya perbedaan sistem pendidikan di luar negeri dengan sistem pendidikan di Indonesia.
Padahal, dalam pandangannya, Gibran menempuh pendidikan di luar negeri sehingga persoalan tersebut perlu dilihat dengan mempertimbangkan perbedaan sistem pendidikan kedua negara.
“Saya melihat putusan MA dan MK menurut saya masih menimbulkan pro kontra dan polemik mengenai ijazah Mas Wapres karena perbedaan sistem pendidikan di LN berbeda dengan sistem pendidikan di Indonesia, karena pada substansinya Mas Wapres ini menempuh pendidikan di LN,” ujarnya.
Handoko juga menyoroti minimnya dukungan politik dari partai-partai koalisi pemerintah ketika Gibran menghadapi persoalan ijazah di pengadilan.
Menurut dia, sikap pasif partai koalisi tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat posisi politik Gibran semakin sulit.
“Saya melihat partai koalisi pasif pada saat Mas Wapres didera persoalan ijazah di pengadilan, hampir tanpa dukungan politik sama sekali,” ungkapnya.
Di sisi lain, Handoko menilai sebenarnya masih terdapat peluang hukum bagi Gibran untuk menunjukkan dokumen pendidikannya melalui mekanisme peninjauan kembali (PK).
Dia menjelaskan, meskipun Gibran tidak masuk sebagai tergugat intervensi dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), pemerintah yang berkedudukan sebagai tergugat dinilai masih memiliki peluang mengajukan PK.
Melalui mekanisme tersebut, dokumen pendidikan Gibran dapat diajukan sebagai novum atau bukti baru untuk memperkuat argumentasi hukum.
“Sebenarnya bila pemerintah dalam hal ini Kemendikdasmen mau mengajukan PK, maka masih ada peluang untuk Mas Wapres menunjukkan dokumen pendidikan sebagai novum dalam PK,” jelasnya.
Handoko mengatakan, Gibran sendiri tidak dapat mengajukan PK karena tidak berkedudukan sebagai pihak tergugat intervensi dalam perkara tersebut. Namun, menurutnya, pemerintah sebagai pihak tergugat masih memiliki ruang untuk menempuh upaya hukum itu.
Akan tetapi, peluang tersebut dinilai semakin sulit setelah muncul pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, bahwa pemerintah tidak akan mengajukan PK.
Pengunduran diri Gibran sendiri terjadi di tengah menguatnya tekanan politik di parlemen. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi sebelumnya mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk mempersoalkan kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Di tengah perkembangan tersebut, Gibran dikabarkan telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (11/11). Kabar itu dibenarkan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi.
Pada Kamis (12/11), Gibran juga dilaporkan mendatangi kompleks parlemen di Senayan, Jakarta, di tengah perkembangan proses pengunduran dirinya.
Persoalan ini mencuat setelah putusan MK dan MA terkait dokumen pendidikan Gibran memicu perdebatan mengenai pemenuhan persyaratan pendidikan untuk menduduki jabatan Wakil Presiden.(*)
Komentar