VoxLampung.com, Bandar Lampung – Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BBTNBBS) memperkuat sinergi lintas sektor dalam melindungi kawasan konservasi dari ancaman perambahan, pembalakan liar, perburuan, hingga perdagangan ilegal satwa liar.
Upaya tersebut dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) Forum Aparat Penegak Hukum (APH) Lintas Sektor yang digelar di Ruang Rapat Hotel Emersia, Bandar Lampung, Kamis, 22 Oktober 2026.
Kegiatan ini diikuti 90 peserta dari berbagai unsur, mulai dari Kementerian Kehutanan, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, TNI, Pemerintah Provinsi Lampung dan Bengkulu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM) mitra konservasi, hingga insan pers.
Forum tersebut menjadi ruang untuk memperkuat koordinasi dan kerja sama antarinstansi dalam perlindungan, pengamanan, serta penegakan hukum di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS).
Kepala Balai Besar TNBBS, Hifzon Zawahiri, menegaskan, penanganan kejahatan lingkungan di kawasan TNBBS dan sekitarnya tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan kerja sama yang erat antarlembaga, terutama dalam menangani kejahatan yang melibatkan jaringan lintas wilayah.
“Data sepuluh tahun terakhir menunjukkan dominasi kejahatan satwa liar serta ancaman langsung perambahan terhadap keutuhan kawasan. Penanganan jaringan pelaku lintas wilayah dan modus operandi yang makin kompleks menuntut sinergi erat antara Balai Besar TNBBS, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, TNI, dan Pemda mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi putusan,” tegasnya.

23 Perkara Ditangani dalam Sepuluh Tahun
Berdasarkan data penanganan perkara yang disampaikan BBTNBBS, sepanjang 2016 hingga 2026 tercatat 23 perkara tindak pidana kehutanan dan kejahatan satwa liar dengan total 75 pelaku.
Dari jumlah tersebut, 20 perkara telah diputus pengadilan, sedangkan tiga perkara lainnya masih berproses. Rinciannya, 15 perkara merupakan kejahatan terhadap satwa liar, lima perkara terkait pembukaan lahan, dan tiga perkara lainnya merupakan tindak pidana kehutanan.
Total denda yang dijatuhkan dalam perkara-perkara tersebut mencapai sekitar Rp5,6 miliar, dengan rata-rata pidana penjara sekitar 18,6 bulan.
Data itu menunjukkan bahwa kerja sama dengan Kepolisian dan Kejaksaan telah menghasilkan putusan hukum. Namun, capaian tersebut dinilai masih perlu diperkuat mengingat luasnya kawasan yang harus dilindungi dan beragamnya ancaman yang dihadapi.
Tidak tercatatnya penindakan kejahatan satwa liar pada 2025 juga tidak serta-merta menunjukkan bahwa ancaman telah hilang. Kejahatan tersebut bisa saja bergeser, menggunakan modus baru, atau belum terdeteksi oleh petugas.
Karena itu, penguatan deteksi dini, pertukaran informasi, serta kemampuan mengungkap jaringan pelaku menjadi hal penting. Penegakan hukum diharapkan tidak hanya menyasar pelaku di lapangan, tetapi juga mampu menjangkau jaringan yang berada di balik kejahatan tersebut.
Perkuat Penegakan Hukum dan Regulasi
TNBBS merupakan bagian dari Tapak Warisan Alam Dunia Tropical Rainforest Heritage of Sumatra. Kawasan ini memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian ekosistem dan menjadi habitat bagi sejumlah satwa terancam punah, seperti Harimau Sumatera, Gajah Sumatera, Badak Sumatera, dan Beruang Madu.
Namun, kelestarian kawasan tersebut masih menghadapi tekanan berulang akibat perambahan, pembalakan liar (illegal logging), perburuan, perdagangan ilegal satwa liar, serta aktivitas lain yang berpotensi merusak ekosistem dan keanekaragaman hayati.
Dalam arahan pembukaan kegiatan, perwakilan Direktorat Konservasi Kawasan, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, menekankan pentingnya memanfaatkan penguatan regulasi untuk mendukung perlindungan kawasan konservasi dan penegakan hukum.
Regulasi yang disoroti meliputi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, serta penyesuaian terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru.
Melalui forum lintas sektor ini, BBTNBBS mendorong penguatan koordinasi antarinstansi agar upaya perlindungan kawasan konservasi dapat berjalan lebih efektif, mulai dari pencegahan dan deteksi dini hingga penanganan perkara serta pelaksanaan putusan pengadilan.(Rls)







Komentar