VoxLampung.com, Jakarta – Kota Metro meraih penghargaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Award 2026 kategori Terbaik Tingkat Kota. Sementara itu, Provinsi Lampung masuk nominasi TPAKD Terbaik Tingkat Provinsi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD 2026 di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas upaya pemerintah daerah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan industri jasa keuangan dalam memperluas akses keuangan masyarakat, sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi daerah.
Capaian ini merupakan hasil pelaksanaan berbagai program strategis dan kolaborasi anggota TPAKD se-Provinsi Lampung sepanjang 2025 hingga 2026.
Sejumlah program yang dijalankan di antaranya penyaluran Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kedua skema pembiayaan tersebut diharapkan dapat memperluas pilihan akses permodalan formal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga mereka dapat mengembangkan usaha secara mandiri.
Upaya memperluas inklusi keuangan juga dilakukan melalui pemerataan pembukaan Rekening Simpanan Pelajar (SimPel) di seluruh wilayah Lampung, integrasi pengembangan pondok pesantren dengan bank sampah, serta pembukaan rekening saham bagi lebih dari 13.000 peserta.
Selain itu, program TPAKD turut menyasar penguatan ketahanan finansial masyarakat pedesaan melalui penyaluran polis asuransi, peresmian Desa Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI), serta pengembangan ekonomi daerah berbasis komoditas kopi dan penggemukan sapi.
Berbagai inisiatif tersebut diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal sekaligus menggerakkan perekonomian lokal.
Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, mengapresiasi kolaborasi seluruh pemangku kepentingan yang telah mendukung pelaksanaan program TPAKD di Lampung.
“Kami mengharapkan ke depannya peran TPAKD di Provinsi Lampung dan seluruh kabupaten/kota dapat semakin dioptimalkan dalam menggali potensi ekonomi daerah. Melalui sinergi yang kuat antara Pemerintah Daerah, OJK, dan Industri Jasa Keuangan, kita dapat menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif, memberdayakan UMKM, dan pada akhirnya membawa dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” ujar Otto.
Sejalan dengan Asta Cita
Pelaksanaan program TPAKD di daerah juga sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang hadir langsung dalam Rakornas TPAKD 2026. Dalam kesempatan tersebut, Presiden memberikan apresiasi terhadap keberadaan 552 TPAKD di seluruh Indonesia.
Prabowo menegaskan bahwa kesejahteraan masyarakat tidak boleh berhenti sebagai slogan. Penghasilan riil masyarakat dan daya beli setiap keluarga harus meningkat secara nyata.
Pada kesempatan yang sama, Presiden meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK). Pembentukan lembaga ini menandai pergeseran fokus pemerintah, dari sekadar memperluas inklusi keuangan menuju peningkatan kualitas kesejahteraan dan ketahanan finansial keluarga.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menegaskan bahwa optimalisasi peran TPAKD merupakan bentuk dukungan terhadap program Asta Cita pemerintah, terutama dalam pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
Secara nasional, program K/PMR telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp64,85 triliun kepada 2,28 juta debitur. Capaian tersebut turut didukung oleh sinergi TPAKD di berbagai daerah, termasuk Lampung.
Pemerintah Pusat Dorong Percepatan Akses Keuangan
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, juga mengapresiasi peran OJK dan pemerintah daerah dalam mengoordinasikan percepatan akses keuangan masyarakat.
Menurut Tito, kehadiran Presiden secara langsung dalam Rakornas TPAKD menunjukkan perhatian pemerintah terhadap program perluasan akses keuangan di daerah.
“Bapak Presiden berkenan hadir langsung di acara ini di tengah kesibukan beliau. Artinya memberikan perhatian yang sangat penting kepada program ini untuk percepatan akses keuangan daerah,” ujar Tito.
Capaian Kota Metro dan masuknya Provinsi Lampung dalam nominasi tingkat nasional menjadi momentum bagi seluruh anggota TPAKD untuk memperkuat kolaborasi dan memperluas akses layanan keuangan yang berkualitas.
Ke depan, program inklusi keuangan diharapkan tidak hanya meningkatkan akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan, pengembangan UMKM, serta penguatan ekonomi pedesaan.
Komitmen tersebut juga sejalan dengan target nasional penyaluran pembiayaan sebesar Rp400 triliun pada tahun mendatang bagi petani, nelayan, dan masyarakat pedesaan.
Seluruh anggota TPAKD se-Provinsi Lampung berkomitmen melanjutkan kolaborasi agar perluasan akses keuangan dapat menjangkau masyarakat hingga ke pelosok daerah.(Rls)
Komentar