VoxLampung.com, Bandar Lampung – Inflasi tahunan di Provinsi Lampung pada Juni 2026 tetap berada dalam kisaran sasaran yang ditetapkan pemerintah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan (year on year/yoy) Lampung tercatat sebesar 2,46 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 3,34 persen.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, mengatakan secara bulanan (month to month/mtm) inflasi Lampung pada Juni 2026 sebesar 0,55 persen, lebih rendah dibandingkan Mei 2026 yang mencapai 0,82 persen. Meski demikian, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata inflasi Juni dalam tiga tahun terakhir yang hanya sebesar 0,03 persen.
Menurut Bimo, inflasi Juni terutama dipicu kenaikan harga pada kelompok transportasi, khususnya komoditas bensin yang memberikan andil inflasi sebesar 0,21 persen. Kenaikan itu sejalan dengan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi yang diberlakukan pemerintah sejak 10 Juni 2026.
Selain transportasi, kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga menjadi penyumbang inflasi. Komoditas bawang merah menyumbang inflasi sebesar 0,07 persen, diikuti tomat 0,05 persen, bawang putih 0,04 persen, dan minyak goreng 0,02 persen.
Kenaikan harga bawang merah dipengaruhi turunnya produksi pascapanen di sentra produksi. Sementara harga tomat meningkat akibat tingginya permintaan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah terbatasnya pasokan karena cuaca yang tidak menentu.
Adapun kenaikan harga bawang putih dipicu berkurangnya pasokan dari distributor, yang juga dipengaruhi naiknya harga BBM serta fluktuasi nilai tukar rupiah. Sementara minyak goreng mengalami kenaikan harga akibat meningkatnya harga plastik sebagai salah satu bahan baku produksi.
Di sisi lain, laju inflasi tertahan oleh turunnya harga sejumlah komoditas pangan. Cabai merah menjadi penyumbang deflasi terbesar dengan andil -0,03 persen, disusul telur ayam ras, cabai rawit, daging ayam ras, dan nugget yang masing-masing menyumbang deflasi -0,02 persen.
Penurunan harga cabai terjadi karena meningkatnya pasokan dari hasil panen di sentra produksi serta tambahan pasokan dari luar daerah. Sementara harga daging ayam ras menurun seiring normalnya permintaan setelah Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Iduladha.
Inflasi Diproyeksikan Tetap Terkendali
Bank Indonesia memprakirakan inflasi Lampung hingga akhir 2026 tetap terjaga dalam kisaran sasaran 2,5±1 persen (yoy). Namun, sejumlah risiko masih perlu diantisipasi.
Dari sisi inflasi inti (core inflation), risiko berasal dari meningkatnya permintaan masyarakat seiring realisasi bertahap kenaikan UMP 2025 sebesar 5,35 persen sepanjang 2026. Selain itu, kenaikan harga emas dunia akibat ketidakpastian geopolitik, meningkatnya harga plastik yang berpotensi mendorong kenaikan harga pangan kemasan termasuk minyak goreng, serta potensi gangguan pasokan gula akibat tertundanya musim tebang-giling juga menjadi faktor yang perlu diwaspadai.
Pada kelompok inflasi bahan makanan bergejolak (volatile food), risiko muncul dari rendahnya realisasi tanam di Lampung pada Maret 2026 akibat curah hujan tinggi yang berpotensi mengurangi hasil panen. Selain itu, potensi curah hujan rendah dan transisi menuju El Nino lemah pada semester II 2026 diperkirakan dapat menekan produksi hortikultura dan tanaman pangan.
Sementara dari sisi harga yang diatur pemerintah (administered prices), BI mencermati potensi kenaikan harga BBM akibat risiko meningkatnya harga minyak dunia di tengah ketidakpastian global. Risiko lainnya adalah dampak lanjutan kenaikan tarif Tol Bakauheni–Terbanggi Besar yang berlaku sejak 27 November 2025 terhadap tarif transportasi antarkota dan harga rokok.
BI dan TPID Perkuat Strategi 4K
Menghadapi berbagai potensi risiko tersebut, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung terus memperkuat pengendalian inflasi melalui strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Pada aspek keterjangkauan harga, BI dan TPID akan mengoptimalkan operasi pasar beras/SPHP secara terarah serta memperkuat pemantauan harga dan pasokan komoditas strategis seperti beras, cabai, bawang, daging sapi, daging ayam ras, dan telur ayam ras.
Dari sisi ketersediaan pasokan, langkah yang dilakukan meliputi optimalisasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD), mendorong perluasan kerja sama pasokan bawang merah dengan Provinsi Sumatera Barat yang saat ini memasuki tahap penyusunan MoU dan PKS antara Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Solok, memperkuat koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) untuk intensifikasi pertanian, memastikan kesiapan alat dan mesin pertanian (alsintan), distribusi pupuk bersubsidi, serta meningkatkan koordinasi dengan distributor, pedagang besar, BUMD Pangan, dan BULOG agar pasokan ke pasar tetap terjaga.
Pada aspek kelancaran distribusi, BI bersama TPID akan mengoptimalkan Fasilitas Distribusi Pangan (FDP) melalui BUMD pangan, mendorong percepatan perbaikan jalan usaha tani untuk menekan biaya logistik, serta memastikan kesiapan sarana distribusi, termasuk pemanfaatan Mobil Transportasi Operasi Pasar (TOP) dan perbaikan jalan di tingkat kabupaten, kota, maupun pedesaan.
Sementara pada aspek komunikasi efektif, upaya yang dilakukan meliputi pelaksanaan rapat koordinasi rutin TPID provinsi dan kabupaten/kota, penguatan sistem informasi neraca pangan melalui pengembangan aplikasi Simpel Aja dan e-Horti, serta pemanfaatan media digital untuk menyampaikan informasi perkembangan inflasi kepada masyarakat.
Dengan berbagai langkah tersebut, BI optimistis inflasi di Provinsi Lampung dapat tetap terkendali hingga akhir tahun 2026 meski dihadapkan pada berbagai tantangan global maupun domestik.(Rls)
Komentar