VoxLampung.com, Bandar Lampung – Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Lampung terus memperkuat upaya perluasan akses keuangan bagi masyarakat. Hingga Semester I Tahun 2026, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Lampung telah menjangkau sekitar 74 ribu debitur, sementara program Simpanan Pelajar (SimPel) melibatkan 16.718 pelajar.
Capaian tersebut disampaikan dalam Rapat Pleno TPAKD Provinsi Lampung Semester I Tahun 2026 yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung bersama Pemerintah Provinsi Lampung di Bandar Lampung, Kamis, 11/6/2026.
Rapat tersebut dihadiri Bank Indonesia, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Lampung, industri jasa keuangan, TPAKD kabupaten/kota se-Lampung, serta berbagai pemangku kepentingan terkait.
Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, mengatakan TPAKD memiliki peran strategis sebagai wadah kolaborasi antara pemerintah daerah, regulator, dan industri jasa keuangan dalam mendorong perluasan akses keuangan di daerah.
Menurut Otto, sepanjang 2025 hingga Triwulan I Tahun 2026, berbagai program TPAKD telah dijalankan, mulai dari kegiatan literasi dan inklusi keuangan, business matching, hingga pengembangan keuangan syariah.
Selain itu, OJK bersama pemerintah daerah dan industri jasa keuangan juga terus mengembangkan sejumlah program unggulan TPAKD, seperti Desa PERKASA, Ekosistem Pusat Inklusi Keuangan Syariah (EPIKS), SICANTIKS, serta Bank Sampah Sekolah sebagai bagian dari pemberdayaan ekonomi masyarakat dan penguatan sektor produktif daerah.
Hingga Semester I Tahun 2026, telah ditetapkan tiga Desa PERKASA yang diharapkan mampu memperluas akses keuangan sekaligus mendorong pengembangan ekonomi masyarakat di tingkat desa.
“Melalui kolaborasi yang kuat antaranggota TPAKD, kita perlu terus mendorong peningkatan akses keuangan, memperkuat UMKM, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Otto.
Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menegaskan bahwa akses keuangan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, terutama pada sektor pertanian, peternakan, UMKM, dan ekonomi kreatif.
Menurutnya, TPAKD harus menjadi forum strategis yang mampu memastikan seluruh program berjalan sesuai roadmap yang telah disusun sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.
Jihan juga mendorong peningkatan akses pembiayaan, khususnya bagi pelaku UMKM dan masyarakat yang masih memiliki keterbatasan terhadap layanan keuangan formal.
Ia menekankan bahwa setiap program TPAKD tidak boleh hanya berorientasi pada pelaksanaan kegiatan semata, tetapi harus mampu menghasilkan dampak yang terukur terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Seluruh program TPAKD harus berorientasi pada hasil dan dampak nyata, baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas inklusi keuangan, maupun mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung,” kata Jihan.
Rapat pleno tersebut juga menjadi ajang evaluasi terhadap berbagai program unggulan TPAKD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Program yang dievaluasi meliputi optimalisasi penyaluran KUR, SimPel, Desa PERKASA, literasi pasar modal, pengembangan UMKM, EPIKS, pemberdayaan masyarakat melalui program bank sampah, hingga berbagai inisiatif inklusi keuangan lainnya.
Melalui rapat pleno ini, seluruh anggota TPAKD Provinsi Lampung berkomitmen memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk memperluas akses keuangan, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, memperkuat sektor UMKM dan ekonomi produktif, serta mendukung pembangunan ekonomi daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.(Rls)
Komentar