oleh

Wagub Ingatkan Pengelola MBG Soal Higienitas, Sekber Desak Penertiban Dapur Bermasalah

VoxLampung.com, Bandar Lampung – Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menyoroti pentingnya profesionalisme dan komitmen moral pengelola dapur MBG (Makan Bergizi Gratis). Ia juga menekankan bahwa anggaran besar yang digelontorkan pada program tersebut merupakan mandat rakyat yang harus dipertanggungjawabkan secara mutlak.

Pernyataan tegas ini disampaikan Jihan saat menjadi narasumber utama talkshow bertajuk “SPPG Profesional untuk Indonesia Emas 2045”. Kegiatan yang dihelat Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) itu berlangsung di Ballroom Hotel Radisson, Selasa, 19/5/2026.

Jihan mengatakan, Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang harus dimiliki dapur MBG atau SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) bukan sekadar lembar keterangan, melainkan jaminan atas komitmen untuk mengelola dapur secara bersih dan sehat.

Standardisasi mutu kesehatan tersebut dinilai krusial mengingat tantangan geografis Indonesia yang beriklim tropis dengan tingkat kelembapan tinggi.

“Kondisi demikian terkait erat dengan keberadaan bakteri atau mikroba makanan yang akan sangat cepat berkembang biak pada rentang suhu biologis 6°C hingga 70°C. Situasi ini yang kerap memicu kasus keracunan pangan,” urai Jihan.

“Maka tidak bisa ditawar-tawar lagi, perlu pengawasan rutin dan ketat seperti audit gizi, pemeriksaan berkala kandungan bakteri E. coli,” imbuhnya.

Tanggapan Sekber Asosiasi Media Siber Konstituen Dewan Pers

Komisioner Sekretariat Bersama (Sekber) 3 Asosiasi Media Siber Konstituen Dewan Pers, Ahmad Novriwan, merespons positif keterangan yang disampaikan Wagub Jihan terhadap SPPG yang hingga kini masih abai dan teledor dalam pengelolaan menu di dapur-dapur MBG.

“Padahal pengelolaan di dapur sangat menentukan kesehatan para penerima manfaat. Jadi ini berantai. Buat apa komposisi menunya mengandung gizi kalau pengelolaannya tidak higienis. Tentu sia-sia, atau malah berpotensi menjadi racun, apalagi bila berlangsung secara terus-menerus,” tegas Novriwan yang juga Ketua JMSI Lampung.

Sementara itu, Komisioner Sekber, Donny, berharap SPPG mencermati dan menyikapi arahan Wagub Jihan dengan benar-benar mengimplementasikannya.

“Hendaknya spirit positif yang telah disampaikan Ibu Jihan jangan hanya berhenti sebatas talkshow. Anggota GAPEMBI harusnya bisa mengaplikasikannya. Apalagi ketentuan yang disampaikan itu selaras dengan isi juknis MBG,” jelas Donny yang merupakan Ketua SMSI Lampung.

Ia menambahkan, tidak ada alasan bagi SPPG untuk abai dan lalai dalam melaksanakan tugas karena seluruh operasional telah dibiayai pemerintah.

“Jadi sejatinya ini bukan kerja sukarela, tapi negara sudah mengeluarkan anggaran besar untuk mengongkosi MBG,” ujarnya.

Sementara itu, Komisioner Sekber, Hendri Std, menilai apa yang disampaikan Wagub Jihan merupakan bentuk kritik tajam yang dikemas secara satire.

“Hanya saja dikemas secara satire. Sebab, buat apa dia menyoroti poin SLHS, misalnya, kalau tidak ada masalah di sana. Publik juga sudah tahu betapa masih banyak dapur MBG yang menyiapkan menu secara ugal-ugalan. Sebab sudah jelas-jelas belum memiliki sertifikat, tapi sudah diperbolehkan memasak dan mendistribusikannya ke pelajar. Kenapa bisa begitu, seharusnya KPPG Lampung yang menjelaskannya,” katanya.

Hendri juga menyoroti kinerja KPPG Provinsi Lampung atau Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi yang dinilai belum optimal.

Menurutnya, institusi yang merupakan kepanjangan tangan Badan Gizi Nasional di daerah itu semestinya dapat menunjukkan sikap proaktif.

“Sekarang kita sudah tahu ada GAPEMBI yang Ketua DPW-nya M. Muslih. Sebelumnya juga diketahui ada Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia atau APPMBGI yang Ketua DPD-nya Putri Nilam Suri Djausal,” ungkap Hendri.

“Tunggu apalagi, KPPG dan Satgas MBG Pemprov Lampung duduk bareng sambil mengajak para bos dapur MBG itu. Tegas-tegasan saja, bahwa atas nama perlindungan keselamatan masyarakat Lampung, setiap SPPG harus patuh menjalankan juknis. Siapa yang mbalelo disanksi,” tegas Hendri, seraya menambahkan bahwa seluruh pihak harus serius membenahi pelaksanaan MBG di Lampung. (Rls)

Komentar