VoxLampung, Jakarta – Gelombang aksi protes yang berlangsung di Jakarta dan sejumlah kota besar dalam sepekan terakhir meninggalkan duka mendalam. Tidak hanya kerusakan fasilitas umum, empat nyawa warga biasa melayang akibat kericuhan pada Jumat, 29/8/2025.
Korban tewas tercatat yakni Affan Kurniawan, pengemudi ojek online; Saiful Akbar, staf kecamatan Ujung Tanah; Akbar, pegawai DPRD Makassar; serta Sarinawati, asisten pribadi anggota DPRD setempat. Tidak satu pun dari mereka berasal dari lingkaran elite politik yang diprotes. Mereka adalah rakyat biasa yang justru paling rentan terdampak.
Melihat eskalasi situasi, Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) menyerukan perlunya pendinginan suasana. Ketua Presidium PPI, Anas Urbaningrum, menegaskan bahwa semangat demonstrasi jangan sampai berubah menjadi alat perebutan kuasa.
“Sudah bukan zamannya lagi rakyat kecil dijadikan tumbal. Politik harus tunduk pada kemanusiaan,” ujar Anas, Sabtu, 30/8/2025.
Dalam keterangan resmi yang ditandatangani Anas bersama Sekretaris Jenderal SJ Arifin, PPI menyatakan demonstrasi adalah hak demokratis. Namun tanpa kendali, aksi mudah bergeser menjadi anarki. “Begitu aspirasi berubah menjadi amuk, pesan rakyat bisa hilang, diganti isu lain yang tidak lagi mewakili suara mereka,” tegas PPI.
PPI menilai, amarah publik tidak muncul begitu saja. Salah satu pemicunya ialah sikap elite politik yang dinilai abai terhadap kesulitan masyarakat. Di tengah kondisi ekonomi yang lesu, DPR justru disorot karena menambah fasilitas dan tunjangan.
“Ketidakadilan semacam itu yang membuat rakyat turun ke jalan,” kata salah seorang pengurus PPI.
Anas menambahkan, perjuangan politik seharusnya membuat demokrasi naik kelas, bukan justru jatuh ke praktik yang mengorbankan nyawa. Ia mengajak semua pihak menahan diri, membuka ruang dialog, dan menjaga persatuan bangsa.
“Pendinginan suasana adalah kebutuhan mendesak. Kita harus bisa duduk bersama, merawat kebersamaan sebagai sesama anak bangsa,” ujarnya.
PPI menegaskan, demonstrasi bisa menjadi saluran aspirasi, tetapi juga berpotensi dimanfaatkan elite untuk kepentingan sempit. Tragedi yang menimpa Affan, Saiful, Akbar, dan Sarinawati diharapkan menjadi pelajaran penting. Menurut PPI, demokrasi sejati tidak diukur dari perebutan kursi kekuasaan, melainkan dari kemampuan bangsa menempatkan kemanusiaan di atas segalanya.(Rls)
Komentar