VoxLampung, Bandar Lampung — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025, sekaligus Rapat Evaluasi Program Prioritas Nasional Pembangunan 3 Juta Unit Rumah/Tahun dan Program Pelayanan Kesehatan Gratis secara virtual. Rapat berlangsung di Command Center Lantai 2, Senin, 30 Juni 2025.
Rapat koordinasi dibagi menjadi tiga sesi, yang terdiri dari: sesi pertama, paparan evaluasi program pembangunan 3 juta unit rumah/tahun oleh Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Dr. Drs. Imran.
Sesi kedua, paparan terkait evaluasi Program Pelayanan Kesehatan Gratis oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Dua sesi rapat ini dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk. Sedangkan pada sesi ketiga, terkait pengendalian inflasi daerah, dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir.
Dalam laporannya, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Imran, menyampaikan bahwa target pembangunan 3 juta unit rumah dibagi menjadi tiga bagian, yaitu 1 juta di pedesaan, 1 juta di perkotaan, dan 1 juta di wilayah pesisir.
Dalam kesempatan tersebut, Imran juga menyampaikan arahan strategis untuk seluruh pemerintah daerah:
1. Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota agar segera mengambil peran bergotong royong menyukseskan program 3 juta rumah dan tidak perlu ragu untuk mengalokasikan anggaran pembangunan dan renovasi rumah tidak layak huni.
2. Kepada daerah yang belum menyusun Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang pembebasan BPHTB dan pembebasan retribusi PBG, agar segera menyusun dan menyesuaikan dengan SKB Tiga Menteri, serta mempercepat proses penerbitan izin PBG.
3. Kepada seluruh pemerintah daerah, diharapkan dapat melaporkan penerbitan Perkada BPHTB dan retribusi PBG serta pelayanan perizinan PBG kepada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PKP, dan Kementerian PU, sesuai amanat SKB Tiga Menteri.
4. Pemerintah daerah agar melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengurus PBG dan melaporkan data PBG tersebut kepada KemenPKP secara berkala.
5. Pemerintah daerah agar mendorong CSR dalam bergotong royong membangun rumah untuk rakyat.
6. Pemerintah daerah agar memonitor kualitas rumah subsidi di lingkungannya. Dalam penerbitan izin penyelenggaraan perumahan agar tidak melanggar aturan tata ruang.
7. Pemerintah daerah agar ikut andil dan berperan dalam meniadakan segala bentuk pungli yang berkaitan langsung dengan perizinan perumahan.
“Saya berharap seluruh pemda yang ada di Indonesia bisa menyampaikan terkait ketersediaan lahan yang dimiliki pemda di masing-masing wilayah, sehingga kita dapat mendorong percepatan pembangunan 3 juta rumah,” tutupnya.
Selanjutnya, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, melaporkan evaluasi Program Pelaksanaan Kesehatan Gratis (PKG) yang mencakup: Pemeriksaan Kesehatan Gratis (ulang tahun, sekolah, dan khusus) yang telah dimulai sejak Februari 2025 dengan target 280 juta orang, pembangunan 66 rumah sakit tipe D ke tipe C untuk daerah 3T, dan penanganan penyakit menular TBC.
“Mohon dukungan dari seluruh kepala daerah agar Program PKG Bapak Presiden ini dapat diselesaikan dengan baik, agar target 50 juta masyarakat tahun ini dapat tercapai,” ucap Budi Gunadi Sadikin.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti, memaparkan perkembangan harga komoditas berdasarkan wilayah untuk periode minggu ke-4 Juni 2025. Amalia melaporkan terdapat 16 provinsi yang mengalami kenaikan IPH, 21 provinsi mengalami penurunan, dan 1 provinsi yaitu Papua Pegunungan stabil dibandingkan periode bulan sebelumnya.
Untuk wilayah di Provinsi Lampung terpantau mengalami penurunan IPH yang dipicu oleh komoditas bawang putih, cabai merah, dan beras. Sementara itu, berdasarkan wilayah kabupaten/kota, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, mengalami kenaikan IPH tertinggi dengan komoditas yang memberikan andil terbesar yaitu cabai rawit dan daging ayam ras.
Amalia menekankan terdapat dua komoditas yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu minyak goreng dan beras, dengan level harga tinggi.
Terkait hal tersebut, Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir, menyampaikan kepada seluruh kepala daerah untuk bersama-sama mengatasi komoditas yang mengalami kenaikan dan berpotensi merugikan masyarakat.
Dalam kesempatan rapat tersebut, Tomsi Tohir juga menyampaikan hasil evaluasi Kemendagri terhadap seluruh daerah yang telah dengan sungguh-sungguh menjalankan enam upaya konkret (operasi pasar murah, sidak pasar, kerja sama dengan daerah penghasil komoditas, gerakan menanam, merealisasikan BTT, dan dukungan transportasi dari APBD) dalam pengendalian inflasi di daerahnya masing-masing.
Tomsi Tohir memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh kepala daerah yang telah berhasil menjaga kestabilan inflasi di daerahnya masing-masing dan telah melakukan enam upaya konkret dalam pengendalian inflasi.
“Kami ucapkan terima kasih dan kami memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya,” ucapnya.
Dua kabupaten di Provinsi Lampung bersama 88 pemda lainnya mendapatkan apresiasi dari Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir, atas terlaksananya empat hingga lima upaya konkret dalam pengendalian inflasi di daerahnya, yaitu Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Lampung Tengah. (Rls)
Komentar