VoxLampung.com, Bandar Lampung – Perkumpulan – LAdA DAMAR menginisiasi pertemuan Tim Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (Satgas TPPO) Provinsi Lampung, yang pelaksanaannya dilakukan bersama Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPPA) pada Kamis, 23/6/2022, di Hotel Emersia, Bandar Lampung.
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai wujud komitmen Perkumpulan – LAdA DAMAR bersama Dinas PPPA Provinsi Lampung sebagai anggota Tim Satgas TPPO. Adapun tujuan diadakannya kegiatan ini yaitu untuk mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan TPPO, memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban, dan penegakan hukum yang dilakukan Tim Satgas TPPO Provinsi Lampung.
Dengan tema Bergerak dan Bersuara untuk Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Provinsi Lampung, kegiatan ini dihadiri sekitar 35 orang yang mewakili lembaga yang tergabung dalam Tim Satgas TPPO Provinsi Lampung yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 24 Tahun 2020, tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Berdasarkan rilis yang diterima VoxLampung, narasumber dalam kegiatan ini antara lain Ahmad Salabi, Kepala BP2MI Lampung, yang membahas tentang Peta Persoalan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Lampung dan Strategi yang Dikembangkan BP2MI untuk Perlindungan PMI di Lampung.
Kemudian, Budi Setiawan, Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Disnaker Provinsi Lampung, memaparkan tentang Aplikasi Si Gajah Lampung dalam Upaya Mencegah Kerentanan PMI Menjadi Korban TPPO.
Selain itu Fitrianita Damhuri, Kepala Dinas PPPA Provinsi Lampung, yang menjelaskan tentang Efektifitas dan tantangan Aplikasi Simfoni PPPA untuk Memfasilitasi Pencatatan Kekerasan Termasuk TPPO Berbasis Data dan Layanan di Provinsi Lampung.
Selain itu, pertemuan yang dimoderatori Ikram, Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung ini juga memfasilitasi Tim Satgas TPPO untuk saling berbagi pengalaman dan berkoordinasi dalam melakukan upaya perlindungan PMI yang dilakukan masing-masing lembaga.
Aprilliati, Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung yang turut hadir mengungkapkan upaya yang dilakukan legislatif Provinsi Lampung.
“Kami, DPRD Provinsi Lampung, telah mengagendakan Raperda Tentang Perlindungan Pekerja Migran Asal Lampung untuk dibahas dan semoga dapat disahkan menjadi perda pada akhir tahun ini. Sehingga yang dilakukan Tim Satgas TPPO ini khususnya BP2MI, Disnaker, dan Perkumpulan – LAdA DAMAR dapat bersinergi dengan DPRD Provinsi Lampung. Bahwa hal yg berkaitan perlindungan PMI merupakan bagian dari pemikiran kami, dan harapannya kita dapat bersinergi lebih lanjut,” jelas Aprilliati.
Selain itu, Budi Setiawan juga menambahkan terkait upaya lain yang dilakukan Disnaker Provinsi Lampung untuk perlindungan PMI di tahun 2022.
“Kami juga akan meluncurkan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) untuk Perlindungan dan Penanganan PMI di Lampung. Yang akan melibatkan lembaga terkait TPPO di Lampung, seperti BP2MI dan LAdA DAMAR,” ungkap Budi.
Berdasarkan pengalaman dalam memberikan pelayanan bagi korban kekerasan termasuk TPPO, Andriyani, Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Provinsi Lampung mengusulkan adanya perjanjian kerjasama dengan lembaga terkait.
“Kami berharap adanya MoU antara Rumah Sakit Bhayangkara Provinsi Lampung dengan lembaga pemberi layanan baik terkait TPPO dan kasus kekerasan (terhadap perempuan dan anak) lainnya,” ujar dr Andryani.
Berbagai inovasi dan strategi dalam perlindungan PMI telah banyak dibagi oleh anggota Tim Satgas TPPO Provinsi Lampung dalam pertemuan tersebut. Sely Fitriani Direktur LAdA DAMAR berharap agar pertemuan lanjutan dapat diselenggarakan juga oleh Tim Satgas TPPO lainnya.
“Harapannya, akan ada pertemuan berkala yg diselenggarakan oleh Koordinator Tim Satgas TPPO Provinsi Lampung lainnya selain Dinas PPPA dan Perkumpulan – LAdA DAMAR sebagai salah satu upaya koordinasi TPPO,” tutup Sely Fitriani. (Rls)
Komentar