VoxLampung.com, Bandar Lampung –
Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi 2021 antara Gubernur Lampung bersama Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango berlangsung di Gedung Pusiban, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Selasa, 20/4/2021.
Pada kesempatan itu, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengajak bupati/walikota dan seluruh elemen menyatukan langkah mencegah korupsi demi mewujudkan clean dan good governance.
“Pemerintah Provinsi Lampung sendiri terus berkomitmen dalam berbagai upaya pencegahan korupsi di Wilayah Lampung,” tegas Gubernur Arinal, berdasarkan keterangan tertulis yang diterima VoxLampung.
Komitmen itu, lanjut Arinal, dengan membuat kebijakan yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi, baik dalam bentuk Peraturan Gubernur maupun Keputusan Gubernur.
Kendati demikian, berbagai upaya tersebut tentunya juga membutuhkan dukungan dari masyarakat.
Menurutnya, upaya pencegahan korupsi tidak boleh hanya menjadi sebuah slogan, tetapi harus disinergikan olah seluruh pemangku kepentingan dan seluruh lapisan masyarakat.
“Peran serta dan upaya untuk membangkitkan kesadaran masyarakat perlu terus dilakukan sehingga program pemberantasan korupsi dapat berjalan secara efektif dan berkesinambungan,” katanya.
Arinal menyebut, untuk menjaga sinergi pencegahan korupsi, Pemerintah Provinsi Lampung juga telah melaksanakan berbagai aktivitas yang bekerjasama dengan berbagai pihak.
BACA JUGA: Gubernur Arinal Djunaidi Serahkan LKPJ Tahun 2020 ke DPRD Lampung
Seperti, penguatan komitmen Kepala Daerah dalam pelaksanaan pembinaan pengawasan, pembentukan Unit Pengaduan Masyarakat/ whistle blowing system (WBS) dan Unit Pengendali Gratifikasi yang bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Kemudian, pelaksanaan Monitoring Control for Prevention (MCP) dan aksi pencegahan Korupsi melalui strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK).
“Termasuk pelaporan e-LHKPN bagi Wajib Lapor Aparatur Sipil Negara di Provinsi Lampung, Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Seber Pungli) Bersama Polda Lampung dan Kejaksaaan Tinggi Lampung,” kata dia.
Untuk diketahui, berdasarkan Monitoring Centre for Prevention (MCP) atau tata kelola pemerintahan, capaian Progres MCP Provinsi Lampung Tahun 2020 senilai 81%.
Pemerintah Provinsi Lampung berdasarkan Rilis Laporan Pelaksanan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Triwulan VIII tahun 2020 mendapat predikat Provinsi yang memiliki Performa Kategori Baik.
Arinal mengimbau Bupati/Walikota agar terus meningkatkan Kerjasama pencegahan Korupsi dengan berbagai Pihak serta menguatkan komitmen dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
“Saya yakin dan percaya, bahwa aksi pencegahan korupsi akan berjalan dengan Optimal mana kala kita semua secara bersama-sama, saling bahu-membahu, dan berkomitmen,” katanya.
Arinal juga mengatakan ada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk bupati/walikota se Provinsi Lampung.
Di antaranya, bupati/walikota agar menertibkan pajak daerah, khususnya pajak air bawah tanah dengan perhitungannya tidak memberatkan para pengusaha.
“Kemudian, agar mempertahankan keberadaan kawasan hutan, mengingat kondisi kerusakan hutan yang semakin meningkat di Provinsi Lampung,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan sebagai mitra pemerintah, KPK melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II siap menjembatani Pemprov maupun kabupaten/kota dengan Kementerian atau lembaga terkait, terhadap persoalan yang terjadi di daerah.
BACA JUGA: Bandara Radin Inten II Lampung Buka Layanan Tes Corona GeNose C19, Segini Tarifnya
“Jadikan KPK sebagai mitra, jadi jangan sungkan apabila ada hal yang perlu disampaikan kepada Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II, kami akan menjembatani kepada Kementerian atau lembaga terkait,” ujar Nawawi.
Nawawi menyebut, KPK juga siap menjalin koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakam pemberantasan tindak pidana korupsi.
“Dan juga instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik,” katanya.
Rangkaian kegiatan Pencegahan Korupsi Terintegrasi 2021 di Provinsi Lampung ini dilaksanakan dari tanggal 19-22 April 2021.
Selain bupati/ walikota, kegiatan ini juga dihadiri Wakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung Yuniar Hikmat Ginanjar.
Pada kesempatan itu, dilakukan penyerahan sertifikat sebanyak 1.134 bidang kepada Pemerintah Daerah dan PT. PLN, meliputi sertifikat hak pakai Pemprov Lampung 194 bidang, sertifikat hak pakai Pemerintah Kabupaten/Kota 483 bidang dan sertifikat hak guna bangunan PT. PLN 457 bidang.(*)
Komentar