oleh

Dwita Ria: Haluan Negara Penting untuk Jaga Kesinambungan Pembangunan Nasional

VoxLampung.com, Lampung Tengah – Kesinambungan pembangunan nasional menjadi salah satu tantangan dalam perjalanan pemerintahan di Indonesia. Pergantian kepemimpinan kerap diikuti perubahan prioritas pembangunan sehingga diperlukan pedoman jangka panjang agar arah pembangunan tetap berjalan sesuai cita-cita bangsa.

Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Sarasehan MPR RI yang digelar Anggota MPR RI Fraksi Partai Gerindra, Ir. Dwita Ria Gunadi di Desa Setia Bhakti, Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, Senin (16/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Dwita memaparkan perjalanan haluan negara dari masa ke masa sekaligus menjelaskan pentingnya menjaga kesinambungan arah pembangunan nasional.

Menurut Dwita, haluan negara merupakan pedoman yang menentukan arah perjalanan bangsa. Jika Pancasila menjadi landasan nilai dan UUD NRI Tahun 1945 menjadi aturan dasar penyelenggaraan negara, haluan negara berfungsi sebagai arah pembangunan untuk mewujudkan cita-cita nasional.

Ia menguraikan perjalanan haluan negara sejak masa MPRS dan Demokrasi Terpimpin, masa peralihan, Orde Baru, hingga Reformasi.

Pada masa Orde Baru, Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) ditetapkan MPR sebagai pedoman pembangunan lima tahunan. Namun, setelah perubahan UUD 1945, kewenangan MPR untuk menetapkan GBHN dihapus.

Arah pembangunan kemudian diatur melalui sistem perencanaan pembangunan nasional, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dwita menjelaskan, sistem perencanaan pembangunan saat ini memberikan ruang demokrasi melalui visi dan misi presiden terpilih. Meski demikian, sistem tersebut juga menghadirkan tantangan dalam menjaga kesinambungan pembangunan agar tidak selalu berubah mengikuti pergantian kepemimpinan.

Karena itu, berkembang gagasan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai upaya menghadirkan arah pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan, tanpa mengembalikan posisi presiden sebagai mandataris MPR.

Selain membahas sejarah dan perkembangan haluan negara, Dwita juga mengingatkan pentingnya memahami keterkaitan tiga konsensus dasar bernegara.

Pancasila menjadi landasan nilai, UUD NRI Tahun 1945 mengatur dasar penyelenggaraan negara sekaligus batas kewenangannya, sedangkan haluan negara menjadi peta perjalanan pembangunan.

Ketiganya, kata dia, harus berjalan seimbang agar tujuan negara dapat diwujudkan, mulai dari melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, hingga ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Melalui sarasehan tersebut, Dwita berharap masyarakat semakin memahami pentingnya arah pembangunan nasional yang berkesinambungan dan berlandaskan konstitusi.

Ia menegaskan, menjaga cita-cita bangsa bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah dan lembaga negara. Pemahaman serta partisipasi masyarakat juga diperlukan agar pembangunan nasional tetap berjalan sesuai tujuan bernegara.(Rls)

Komentar

Rekomendasi