VoxLampung.com, Lampung Timur – Anggota MPR RI Fraksi Partai Gerindra, Dwita Ria Gunadi, mengajak masyarakat memahami peran dan fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai rumah kebangsaan sekaligus pengawal konstitusi.
Ajakan tersebut disampaikan Dwita saat menggelar Sarasehan MPR RI di Desa Sidodadi, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Minggu (15/11/2026).
Kegiatan ini menjadi ruang edukasi bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat kedudukan MPR dan sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama setelah perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Dalam pemaparannya, Dwita menjelaskan, MPR memiliki tiga wajah penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketiganya adalah sebagai rumah kebangsaan yang menjadi ruang persatuan seluruh golongan, pengawal konstitusi yang menjaga aturan dasar kehidupan bernegara, serta penjaga kedaulatan rakyat.
Menurutnya, ketiga peran tersebut penting untuk memastikan penyelenggaraan negara berjalan sesuai konstitusi dan tetap berpijak pada prinsip demokrasi.
Dwita juga mengulas sejarah perubahan UUD 1945 yang dilakukan MPR sebanyak empat kali pada periode 1999–2002. Perubahan tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada lima kesepakatan dasar.
Di antaranya tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), mempertegas sistem pemerintahan presidensial, serta melakukan perubahan dengan sistem adendum.
Ia menegaskan, salah satu konsekuensi penting dari perubahan UUD 1945 adalah bergesernya kedudukan MPR. MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, melainkan memiliki kedudukan sejajar dengan lembaga negara lainnya.
Lembaga-lembaga tersebut meliputi Presiden, DPR, DPD, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Masing-masing memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang telah diatur dalam konstitusi.
Untuk memudahkan masyarakat memahami hubungan antarlembaga negara, Dwita mengibaratkannya seperti struktur kepengurusan RT.
Ketua, sekretaris, dan bendahara memiliki tugas serta tanggung jawab masing-masing. Tidak boleh ada satu pihak yang mengambil alih kewenangan pihak lainnya.
Demikian pula dalam sistem ketatanegaraan. Setiap lembaga negara harus menjalankan tugas sesuai batas kewenangannya agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya.
Melalui sarasehan tersebut, Dwita berharap masyarakat semakin memahami konstitusi dan sistem ketatanegaraan Indonesia.
Ia menilai, menjaga demokrasi, memperkuat persatuan, serta memastikan kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan sesuai konstitusi bukan semata-mata menjadi tanggung jawab lembaga negara, tetapi juga seluruh elemen masyarakat.(Rls)
Komentar