VoxLampung.com, Natar – Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Bumisari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, disiapkan menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat desa. Koperasi ini diharapkan tak hanya melayani kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menjadi ruang pemasaran produk lokal dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Kesiapan tersebut ditinjau langsung Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Kamis (15/10/2026). Kunjungan itu merupakan bagian dari pemantauan serentak terhadap 10.070 titik KDKMP di seluruh Indonesia untuk memastikan kesiapan fasilitas dan operasional koperasi.
Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli Hasan didampingi Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.
Zulkifli menegaskan, KDKMP harus menjadi milik masyarakat desa dan berkembang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Menurutnya, koperasi tidak boleh hanya dipandang sebagai tempat transaksi kebutuhan sehari-hari, tetapi harus mampu membuka peluang usaha dan mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimiliki desa.
“Koperasi ini bukan punya Menko Pangan, bukan punya menteri, bukan punya Pak Presiden. Ini miliknya desa, artinya milik seluruh rakyat yang ada di desa,” tegas Zulkifli.
Ia menjelaskan, desa perlu mengambil peran lebih luas dalam rantai ekonomi, mulai dari kegiatan produksi hingga pemasaran. Desa yang selama ini menjadi tempat produksi hasil pertanian dan berbagai komoditas lainnya juga perlu memiliki sarana yang memadai agar produk masyarakat dapat menjangkau pasar lebih luas.
Dalam hal ini, KDKMP dapat dimanfaatkan sebagai tempat promosi sekaligus pemasaran berbagai produk UMKM, termasuk kerajinan dan hasil produksi lokal.
Selain melalui koperasi, bazar mingguan juga dapat menjadi alternatif untuk mempertemukan pelaku usaha dengan konsumen. Kegiatan tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan pemasaran sekaligus menghidupkan aktivitas ekonomi masyarakat desa.
“Intinya, koperasi ini menjadi pusat perkembangan ekonomi. Seluruh potensi UMKM bisa dipamerkan di sini, kerajinan bisa ditampilkan, dan setiap minggu bisa dibuat bazar. Kita ingin setiap desa maju dan berkembang melalui koperasi desa,” ujar Zulkifli.
Pemantauan terhadap 10.070 titik KDKMP di seluruh Indonesia mulai dilakukan pada 15 Oktober 2026. Kegiatan ini berlangsung selama delapan hari dengan melibatkan jajaran kementerian, pemerintah daerah, dan aparat kewilayahan.
Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan koperasi siap menjalankan operasional dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Aspek yang diperiksa meliputi kondisi bangunan, kelengkapan sarana dan prasarana, ketersediaan barang, kesiapan kendaraan operasional, serta sumber daya manusia.
Pemerintah juga memastikan ketersediaan sejumlah barang bersubsidi dan kebutuhan strategis masyarakat, seperti beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), MinyaKita, LPG 3 kilogram, dan pupuk.
Melalui pemantauan tersebut, kekurangan fasilitas maupun kendala operasional yang ditemukan di lapangan dapat diidentifikasi untuk selanjutnya ditindaklanjuti. Dengan demikian, kesiapan koperasi tidak hanya dilihat dari kondisi fisik bangunan, tetapi juga dari kemampuannya menjalankan kegiatan usaha secara optimal.
Bagi Lampung Selatan, kesiapan KDKMP Bumisari menjadi bagian dari upaya menghadirkan sarana ekonomi yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mengembangkan usaha. Pengelolaan yang baik, ketersediaan barang, dan akses pemasaran menjadi faktor penting agar koperasi dapat memberikan manfaat nyata bagi warga.
Jika berjalan optimal, KDKMP berpotensi memperkuat hubungan antara produsen lokal dan konsumen sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas bagi pelaku UMKM.
Keberhasilan koperasi ini pada akhirnya tidak hanya diukur dari berdirinya bangunan dan lengkapnya fasilitas, tetapi juga dari kemampuannya menggerakkan aktivitas ekonomi serta meningkatkan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat desa. (Rls)
Komentar