VoxLampung.com, Bandar Lampung – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meminta jajaran Samsat membenahi kualitas pelayanan sebelum mendorong masyarakat lebih patuh membayar pajak kendaraan bermotor.
Menurutnya, pelayanan yang mudah, cepat, ramah, dan transparan menjadi kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jika pelayanan masih menyulitkan, pemerintah perlu mengevaluasi diri sebelum menyalahkan masyarakat.
“Kalau kita nggak bicara ke kepatuhan orang bayar pajak, kita bicara diri kita dulu. Salah kita. Bukan salah masyarakat,” ujar Mirza.
Pernyataan itu disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Samsat Provinsi Lampung 2026 di Ballroom Hotel Novotel, Selasa (22/9/2026).
Rakorda tersebut mengusung tema Sinergi Kolaboratif untuk Transformasi Layanan Kesamsatan yang Berkelanjutan dan Peningkatan Kepatuhan.
Mirza menilai, kualitas pelayanan publik sangat menentukan bagaimana masyarakat memandang kinerja pemerintah. Hal ini perlu menjadi perhatian serius karena Samsat merupakan salah satu layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam jumlah besar setiap hari.
Ia menyebut, rata-rata sekitar 5.000 orang dilayani setiap hari di titik-titik pelayanan Samsat. Pengalaman mereka ketika mengurus pajak kendaraan akan memengaruhi penilaian terhadap pelayanan pemerintah, bahkan dapat menyebar melalui cerita kepada keluarga dan lingkungan sekitar.
“5.000 itu puas, dia akan cerita puas. 5.000 tidak puas, dia akan cerita tidak puas. Sampai akhirnya terbentuk persepsi pelayanan publik,” katanya.
Karena itu, Mirza meminta petugas Samsat memastikan setiap masyarakat mendapatkan pelayanan yang profesional, ramah, mudah, dan memberikan kepastian.
Menurutnya, upaya meningkatkan kepatuhan membayar pajak tidak cukup dilakukan dengan mengajak atau menuntut masyarakat memenuhi kewajibannya. Pemerintah juga harus menunjukkan bahwa kewajiban tersebut diimbangi dengan pelayanan yang layak.
Ia menegaskan, pembenahan pelayanan publik merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah yang harus dimulai dari internal birokrasi.
“Pemerintahan, saya sendiri, kepemimpinan saya sendiri, pelayanan publik saya sendiri harus saya perbaiki. Fokus bantu saya teman-teman sekalian,” ujarnya.
Mirza juga mengingatkan bahwa aparatur pemerintah pada dasarnya bertugas melayani masyarakat. Karena itu, budaya melayani harus menjadi pegangan dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari, bukan sekadar formalitas.
“Abdi negara itu pelayan negara, negara tugasnya melayani masyarakat, ya kita pelayan. Bukan disuruh nerima duit, tapi disuruh melayani,” tegasnya.
Melalui transformasi layanan Samsat, Pemprov Lampung berharap masyarakat semakin mudah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor. Pada saat yang sama, peningkatan kualitas pelayanan diharapkan memperkuat kepercayaan publik dan mendukung penerimaan daerah untuk pembangunan yang manfaatnya kembali dirasakan masyarakat.
Komentar