VoxLampung.com, Bandar Lampung – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung mencatat sektor jasa keuangan di Lampung tetap tumbuh sehat dan tangguh hingga Mei 2026. Di tengah dinamika ekonomi global, penyaluran kredit perbankan, penghimpunan dana masyarakat, pembiayaan UMKM, hingga jumlah investor pasar modal sama-sama menunjukkan tren positif.
Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, mengatakan kondisi sektor jasa keuangan di Lampung sepanjang Semester I 2026 tetap resilien dan mampu menjalankan fungsi intermediasi dengan baik.
“Kondisi sektor jasa keuangan Lampung hingga Semester I 2026 tetap sehat, resilien, dan mampu menjaga fungsi intermediasi. Ini menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Fokus kami bukan hanya menjaga stabilitas, tetapi memastikan sektor jasa keuangan benar-benar hadir mendukung masyarakat, UMKM, dan pembangunan daerah,” kata Otto saat Media Update Kinerja Industri Keuangan Provinsi Lampung Semester I 2026 yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Azana Boutique Hotel, Bandar Lampung, Jumat, 10/7/2026.
Hingga Mei 2026, penyaluran kredit perbankan di Lampung mencapai Rp114,57 triliun, tumbuh 5,35 persen secara tahunan (year on year/yoy) atau meningkat sekitar Rp5,81 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Pertumbuhan tersebut ditopang oleh kredit modal kerja sebesar Rp54,64 triliun atau tumbuh 2,17 persen, kredit investasi sebesar Rp18,93 triliun yang meningkat 9 persen, serta kredit konsumsi sebesar Rp40,99 triliun atau naik 8,15 persen.
Di sisi lain, kualitas kredit juga tetap terjaga. Rasio Non-Performing Loan (NPL) gross tercatat 2,73 persen dengan nominal Rp3,13 triliun, sedangkan NPL net berada di level 1,31 persen, masih dalam kategori sehat.
Sementara itu, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan Lampung mencapai Rp75,20 triliun, tumbuh 8,77 persen secara tahunan atau meningkat Rp6,06 triliun. DPK tersebut berasal dari tabungan sebesar Rp43,35 triliun, deposito Rp19,77 triliun, dan giro Rp12,08 triliun.
UMKM dan KUR Terus Bertumbuh
OJK mencatat pembiayaan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih menjadi prioritas industri perbankan di Lampung. Ke depan, OJK akan terus memperluas akses pembiayaan melalui pendekatan ekosistem agar UMKM tidak hanya memperoleh modal, tetapi juga pendampingan dan akses pasar.
Realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Mei 2026 mencapai Rp4,35 triliun, meningkat 6,15 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pembiayaan tersebut telah dinikmati oleh 73.787 debitur.
Penyaluran KUR terbesar terkonsentrasi di Kabupaten Lampung Tengah, disusul Kabupaten Lampung Timur, dan Kabupaten Lampung Selatan. Lampung Tengah mencatat penyaluran sebesar Rp220,10 miliar, sedangkan Lampung Timur sebesar Rp140,11 miliar (baki debet total akumulatif/porsi pedesaan).
Industri Pengolahan Masih Mendominasi Penyaluran Kredit
Berdasarkan lokasi proyek, total penyaluran kredit bank umum di Lampung mencapai Rp95,34 triliun.
Sektor industri pengolahan menjadi penerima kredit terbesar dengan porsi 23,6 persen atau Rp22,47 triliun. Posisi berikutnya ditempati sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 22,2 persen atau Rp21,18 triliun, sektor rumah tangga 19,4 persen atau Rp18,52 triliun, sektor bukan lapangan usaha lainnya 18,44 persen atau Rp17,57 triliun, serta sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 15,5 persen atau Rp14,73 triliun.
Secara spasial berdasarkan lokasi kantor perbankan, total kredit tercatat sebesar Rp88.704,26 miliar. Kota Bandar Lampung masih mendominasi dengan kontribusi 57,86 persen atau Rp51.314,38 miliar, diikuti Kota Metro sebesar 10,43 persen atau Rp9.256,07 miliar.
Lima daerah dengan penyaluran kredit terbesar secara bersama-sama menyumbang 89,68 persen dari total portofolio kredit perbankan di Provinsi Lampung.
Investor Pasar Modal Tembus 203 Ribu SID
Di sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB), kinerja juga menunjukkan kondisi yang tetap kuat hingga Maret 2026.
Outstanding piutang pembiayaan sektor P2P Lending mencapai Rp1,55 triliun. Sementara itu, total aset dana pensiun tercatat Rp199,05 miliar, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Rp43,39 miliar, modal ventura Rp37,29 miliar, dan pegadaian Rp14,03 miliar.
Minat masyarakat Lampung terhadap investasi pasar modal juga terus meningkat. Jumlah investor yang tercatat melalui Single Investor Identification (SID) mencapai 203.565 SID, dengan nilai transaksi saham dan efek secara akumulatif mencapai Rp3,22 triliun hingga Maret 2026.
Didukung Ratusan Lembaga Jasa Keuangan
Saat ini, ekosistem jasa keuangan di Lampung didukung jaringan lembaga yang cukup luas. Pada sektor perbankan terdapat 1 kantor pusat Bank Pembangunan Daerah (Bank Lampung), 23 BPR, 11 BPRS, 52 kantor cabang bank umum konvensional, dan 11 kantor cabang bank umum syariah.
Di sektor IKNB terdapat 1 perusahaan modal ventura, 1 dana pensiun, 3 perusahaan gadai swasta, 1 penyelenggara P2P Lending, 9 Lembaga Keuangan Mikro, serta 162 kantor cabang perusahaan pembiayaan.
Adapun sektor pasar modal didukung 1 Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia, 7 perusahaan efek, 8 emiten lokal, 1 manajer investasi, 34 Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD), serta 18 Galeri Investasi yang tersebar di berbagai institusi.
Edukasi Keuangan Menjangkau Ribuan Warga
Sepanjang Semester I 2026, OJK Lampung juga memperkuat edukasi dan perlindungan konsumen melalui 35 kegiatan literasi keuangan yang diikuti 8.315 peserta, mulai dari pelajar, mahasiswa, petani, kelompok perempuan atau PKK, hingga pelaku UMKM.
Selain itu, OJK memberikan 4.660 layanan konsumen lintas sektor jasa keuangan serta memproses 11.620 layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), yang terdiri atas 7.422 layanan tatap muka dan 4.198 layanan daring.
Melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), OJK juga menjalankan sejumlah program strategis, antara lain pembentukan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Desa Perkasa di Desa Margasari dan Sukorahayu, Kabupaten Lampung Timur, guna mendorong digitalisasi dan inklusi keuangan.
Program lainnya adalah Bank Sampah Sekolah di lima SMA/SMK percontohan di Bandar Lampung yang berhasil menghasilkan ribuan rekening Simpanan Pelajar (SimPel), serta pengembangan Ekosistem Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS) di Pondok Pesantren Al-Ghifari, Lampung Timur, dan Al-Muhsin, Kota Metro, melalui edukasi keuangan syariah serta pembukaan rekening tabungan dan rekening efek bagi para santri.
OJK optimistis sektor jasa keuangan di Provinsi Lampung akan terus tumbuh secara sehat, inklusif, dan berkelanjutan. Melalui sinergi bersama pemerintah daerah, industri jasa keuangan, pelaku usaha, dan media massa, sektor keuangan diharapkan semakin berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung.(*)
Komentar