VoxLampung, Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan arah pembangunan daerah lima tahun ke depan akan difokuskan pada penguatan ekonomi desa, hilirisasi sektor pertanian, dan optimalisasi program nasional agar manfaat ekonominya tidak hanya terpusat di perkotaan.
Hal itu disampaikan Gubernur Lampung melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung Ganjar Jationo dalam Sarasehan bertema “Lampung Mau Dibawa ke Mana?” di Hotel Radisson Bandar Lampung, Senin (11/5/2026).
“Concern Pak Gubernur dengan Desaku Maju ini membuat program pusat tetap inline, tetapi nilai tambahnya harus bertahan di wilayah kita, khususnya di desa. Uangnya jangan lari ke kota,” ucap Ganjar saat menyampaikan sambutan mewakili Gubernur Lampung.
Sarasehan tersebut digelar oleh Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Lampung. Kegiatan menghadirkan sejumlah narasumber dari unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, hingga Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Provinsi Lampung untuk membahas arah pembangunan daerah periode 2025-2030.
Dalam paparannya, Ganjar mengatakan visi pembangunan Lampung telah diselaraskan dengan arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Pemerintah provinsi, menurutnya, menempatkan sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurut Ganjar, Lampung tidak memiliki sumber daya tambang besar seperti sejumlah provinsi lain. Karena itu, strategi pembangunan diarahkan pada peningkatan nilai tambah komoditas pertanian melalui program hilirisasi.
Ia menyebutkan sejumlah indikator makro Lampung menunjukkan tren positif. Tingkat kemiskinan berada di kisaran 9,66 persen pada 2025 atau sudah berada di bawah dua digit, sementara inflasi tetap terkendali di rentang target pemerintah.
Selain itu, tingkat pengangguran terbuka di Lampung juga masih berada di bawah rata-rata nasional. Pertumbuhan ekonomi Lampung tercatat mencapai 5,58 persen atau menjadi salah satu yang tertinggi di Sumatera setelah Riau.
Meski demikian, Ganjar mengakui masih terdapat pekerjaan rumah besar, terutama pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan penguatan nilai tukar petani. Pemerintah daerah, kata dia, membutuhkan langkah jangka panjang untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia.
Pemprov Lampung kemudian merumuskan tujuh program unggulan daerah yang diselaraskan dengan program prioritas nasional. Program tersebut antara lain dukungan terhadap MBG, penguatan Lampung sebagai lumbung pangan nasional, pengembangan energi terbarukan, optimalisasi ekonomi desa, pemerataan pendidikan, stabilisasi harga, dan peningkatan kemantapan jalan.
Ganjar menjelaskan program Desaku Maju menjadi instrumen utama Pemprov Lampung dalam memaksimalkan perputaran ekonomi di tingkat desa. Program itu dirancang agar kebutuhan rantai pasok MBG dapat dipenuhi langsung oleh petani, peternak, dan pelaku usaha lokal.
Menurut Ganjar, tantangan terbesar saat ini bukan hanya produksi, tetapi skala ekonomi dan kontinuitas pasokan. Banyak petani dan pelaku usaha kecil di desa belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), sehingga belum mampu masuk ke sistem distribusi program nasional.
Ganjar juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur ekonomi di sentra produksi pertanian. Salah satunya melalui penyediaan fasilitas pengering gabah atau dryer di berbagai wilayah sentra pertanian untuk memangkas biaya distribusi petani.
“Kalau dryer disediakan di berbagai sentra komoditas, maka biaya produksi dan biaya angkut bisa ditekan. Margin keuntungan bisa berputar di desa,” ujarnya.
Selain sektor pertanian, Pemprov Lampung juga mulai mendorong pengembangan energi baru terbarukan berbasis biomassa dan bioetanol. Potensi limbah pertanian seperti daun tebu dan singkong dinilai dapat menjadi sumber energi alternatif di masa depan.
Dalam forum yang sama, Kepala Bapenda Lampung sekaligus Kepala Satgas MBG Provinsi Lampung Saipul memaparkan perkembangan pelaksanaan program MBG di Lampung. Ia menyebut Lampung kini menjadi daerah dengan capaian pembentukan dapur MBG tertinggi secara nasional.
Menurut Saipul, jumlah dapur MBG yang telah beroperasi di Lampung mencapai lebih dari 1.150 unit dengan penerima manfaat sekitar 2,3 juta orang. Ia mengatakan capaian tersebut merupakan hasil percepatan yang dilakukan sejak awal 2025 atas arahan langsung Gubernur Lampung.
Namun, Saipul mengakui masih terdapat sejumlah persoalan di lapangan, mulai dari standar dapur, sertifikasi higiene sanitasi, hingga kasus keracunan makanan. Hingga saat ini, sebanyak 84,6 persen dapur MBG di Lampung disebut telah memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Ia menilai sebagian persoalan muncul akibat distribusi makanan yang tidak sesuai standar operasional prosedur. Beberapa kasus keracunan terjadi karena makanan melewati batas waktu distribusi atau proses pengolahan yang tidak sesuai ketentuan.(Rls)
Komentar