VoxLampung.com, BANDAR LAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan penguatan ekonomi rakyat melalui sektor pertanian menjadi fokus pembangunan daerah dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Lampung Tahun 2026 untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.
Musrenbang yang digelar di Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, Senin (13/4/2026), dibuka secara resmi dengan pemukulan gong dan dihadiri perwakilan pemerintah pusat, Forkopimda, serta kepala daerah se-Lampung.
Dalam arahannya, Gubernur menegaskan pembangunan Lampung harus berangkat dari sektor pertanian yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian daerah.
“Sekitar sepertiga PDRB Lampung ditopang sektor pertanian, dengan jutaan masyarakat menggantungkan hidup di dalamnya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Lampung memiliki sekitar 1,8 juta hektare lahan pertanian dengan komoditas utama berupa padi, jagung, dan singkong. Namun, selama bertahun-tahun petani belum menikmati hasil yang optimal akibat fluktuasi harga dan panjangnya rantai distribusi.
Sebelum adanya intervensi kebijakan pemerintah, pendapatan petani padi hanya berkisar Rp1,5 juta hingga Rp1,8 juta per bulan. Kondisi serupa juga dialami petani jagung dan singkong, bahkan petani singkong rata-rata hanya memperoleh sekitar Rp1 juta per bulan.
Menurut Gubernur, kondisi tersebut berdampak pada tingginya angka kemiskinan di pedesaan dan terbatasnya kemampuan fiskal daerah. Di sejumlah daerah, rasio pendapatan asli daerah (PAD) bahkan hanya berkisar 3 hingga 10 persen dari total APBD, sehingga berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur.
Ia juga menyoroti masih terjadinya ketimpangan ekonomi antara desa dan kota karena perputaran uang lebih banyak terjadi di kawasan perkotaan.
Meski demikian, kebijakan pemerintah pusat dalam menjaga harga komoditas mulai memberikan dampak positif. Harga gabah yang dipertahankan di kisaran Rp6.500 per kilogram mampu meningkatkan pendapatan petani padi menjadi sekitar Rp3 juta hingga Rp4 juta per bulan.
Selain itu, membaiknya ketersediaan pupuk turut mendorong peningkatan produksi pertanian hingga sekitar 14 persen.
Gubernur menyebut dampak kebijakan tersebut mulai terlihat dari meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, salah satunya penjualan kendaraan yang naik sekitar 20 persen dalam beberapa bulan terakhir.
Untuk memperkuat hasil tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan sejumlah program lanjutan, di antaranya pengembangan pupuk organik cair di tingkat desa yang ditargetkan menjangkau seluruh desa pada 2027. Program ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian hingga 15 persen.
Pemprov juga mendorong hilirisasi komoditas melalui penyediaan sekitar 500 unit dryer atau fasilitas pengering hasil panen di berbagai desa.
Menurut Gubernur, keberadaan fasilitas tersebut akan meningkatkan nilai jual komoditas, khususnya jagung, karena petani tidak lagi menjual hasil panen dalam kondisi basah. Program ini juga diharapkan dapat menekan biaya logistik sekaligus mengurangi kerusakan infrastruktur akibat distribusi yang tidak efisien.
Selain sektor pertanian, pemerintah turut memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui pelatihan vokasi dan mobile training unit yang menjangkau desa-desa.
Program tersebut disiapkan untuk mencetak tenaga kerja terampil yang mampu mengolah hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah. Di sisi lain, Pemprov juga membuka peluang kerja ke luar negeri melalui program vokasi migran dengan target pengiriman ribuan tenaga kerja ke Jepang dalam beberapa tahun mendatang.
Seluruh program itu disusun untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi daerah hingga 8 persen sejalan dengan arah pembangunan nasional.
Gubernur menegaskan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Melalui rangkaian kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung berharap pendapatan masyarakat meningkat, angka kemiskinan menurun, dan pemerataan pembangunan dapat dirasakan di seluruh wilayah Lampung.(Rls)
Komentar