VoxLampung.com, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya memperluas akses sekaligus meningkatkan mutu pendidikan melalui pengukuhan Dewan Pendidikan Provinsi Lampung masa bakti 2025–2030 di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Senin (13/4/2026).
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal berharap dewan yang baru dikukuhkan mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam merumuskan kebijakan, mengawal reformasi sistem pendidikan, serta meningkatkan kualitas pembelajaran di Provinsi Lampung.
“Selamat kepada 13 profesional yang hari ini dilantik. Saya yakin saudara-saudara dapat menyumbangkan pemikiran terbaik untuk memajukan pendidikan di Provinsi Lampung,” ujar Gubernur.
Menurutnya, pendidikan merupakan amanat konstitusi sekaligus fondasi utama pembangunan daerah. Kemajuan suatu daerah, kata dia, sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan melalui sistem pendidikan yang baik.
“Pendidikan adalah representasi harapan orang tua agar anak-anaknya memiliki kehidupan yang lebih baik,” katanya.
Sebagai bentuk komitmen pemerintah, Pemprov Lampung telah menghapus uang komite di SMA negeri dan menghadirkan program pendidikan gratis. Selain itu, pemerintah juga membebaskan sekitar 24 ribu ijazah yang sebelumnya tertahan akibat tunggakan biaya pendidikan.
Untuk mendukung kebijakan tersebut, Pemprov Lampung mengalokasikan anggaran sebesar Rp80 miliar agar seluruh siswa dapat memperoleh hak administratifnya tanpa terkendala persoalan ekonomi.
“Kami ingin tidak ada lagi hambatan ekonomi yang menghalangi anak-anak Lampung mendapatkan pendidikan,” tegasnya.
Gubernur juga menargetkan tidak ada lagi anak putus sekolah di Lampung pada 2026. Target tersebut dibarengi dengan upaya peningkatan kualitas tenaga pendidik dan pembenahan sistem pendidikan secara menyeluruh.
Ia juga mengungkapkan jumlah siswa asal Lampung yang diterima di perguruan tinggi melalui jalur prestasi meningkat hampir tiga kali lipat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Capaian tersebut dinilai menjadi indikator meningkatnya kualitas pendidikan di daerah.
“Ini semua kita lakukan karena kita peduli terhadap masa depan Lampung. Daerah ini kaya, namun tanpa sumber daya manusia yang unggul, potensi tersebut tidak akan optimal,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Lampung periode 2025–2030, Prof. Syafrimen, M.Ed., Ph.D., mengatakan masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi, mulai dari kesenjangan akses dan mutu pendidikan antarwilayah hingga belum optimalnya keterkaitan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja.
Menurutnya, dari sekitar 110 ribu lulusan SMA dan SMK setiap tahun, baru sekitar 22 persen yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Di sisi lain, capaian literasi, numerasi, dan penguatan karakter peserta didik juga masih perlu ditingkatkan.
“Kami berkomitmen mendorong kebijakan berbasis data, memperkuat kolaborasi lintas sektor, meningkatkan kualitas guru, serta memastikan pendidikan di Lampung semakin relevan dengan kebutuhan dunia kerja,” kata Syafrimen.
Pengukuhan Dewan Pendidikan Provinsi Lampung dilakukan berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/36/V.01/HK/2026. Kepengurusan periode 2025–2030 dipimpin Prof. Syafrimen sebagai Ketua, Dr. Asad S.A.G., S.Hum., M.H., M.E.C. sebagai Wakil Ketua, dan Gino, S.Pd., M.H. sebagai Sekretaris, bersama sepuluh anggota lainnya yang berasal dari berbagai latar belakang profesi.
Melalui sinergi antara pemerintah dan Dewan Pendidikan, Pemprov Lampung berharap sistem pendidikan di daerah semakin inklusif, berkualitas, serta mampu melahirkan sumber daya manusia unggul yang siap bersaing di tingkat nasional maupun global.(Rls)
Komentar