VoxLampung.com, Medan – Konsorsium PERMAMPU bersama jaringan organisasi perempuan di Pulau Sumatera menyoroti dampak berlapis bencana ekologis terhadap perempuan dan kelompok rentan, sekaligus mendesak pemerintah menunjukkan komitmen nyata dalam mitigasi serta penanganan bencana.
Seruan tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Perempuan Sedunia (International Women’s Day/IWD) 2026 yang digelar secara hybrid pada 7 Maret 2026. Kegiatan ini diikuti 312 peserta yang terdiri dari 302 perempuan dan 10 laki-laki, mewakili anggota PERMAMPU dan jaringan dari 10 provinsi di Pulau Sumatera.
Mengusung tema “Berbagi dan Belajar Bersama: Pengalaman dan Penelitian Aksi Kepemimpinan Perempuan dalam Penanganan Bencana untuk Pemenuhan Hak Perempuan Marginal dan Keadilan Gender”, forum ini menegaskan pentingnya pengakuan terhadap kepemimpinan perempuan dalam situasi krisis.
Perwakilan program INKLUSI, Ela Hasanah, dalam sambutannya menekankan bahwa partisipasi perempuan merupakan kunci dalam mewujudkan penanganan bencana yang inklusif dan berkelanjutan.
“Pengakuan terhadap kepemimpinan perempuan sangat penting dalam penanganan bencana. Tanpa partisipasi perempuan, upaya penanganan bencana tidak akan benar-benar inklusif,” ujarnya.
Perempuan dan Kelompok Rentan Paling Terdampak
PERMAMPU mencatat, dalam berbagai bencana yang terjadi di Sumatera, perempuan sering mengalami dampak paling berat dan berlapis. Kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil dan menyusui, serta keluarga dari suku dan agama minoritas juga menghadapi kerentanan serupa.
Namun, respons pemerintah maupun relawan dinilai masih cenderung seragam dan belum sepenuhnya memenuhi standar minimum kemanusiaan (SPHERE Standard). Penanganan bencana juga kerap lebih fokus pada rehabilitasi infrastruktur fisik dibanding pemulihan sosial dan psikologis penyintas.
Melalui kegiatan ini, Konsorsium PERMAMPU memaparkan berbagai praktik respons yang lebih sensitif terhadap kebutuhan perempuan, seperti penyediaan data terpilah, menjangkau kelompok rentan, memberikan bantuan spesifik, serta dukungan pemulihan trauma.
Kisah Perempuan Tangguh di Tengah Bencana
Di tengah situasi bencana, perempuan tidak hanya menjadi korban, tetapi juga tampil sebagai pemimpin di komunitasnya.
Salah satunya adalah Nurbaeti, staf lapangan Flower Aceh yang juga menjadi korban banjir di Aceh Tamiang. Ia menceritakan perjuangannya menyelamatkan anak kembar dan orang tuanya saat banjir melanda, sementara ia terpisah dari suaminya.
Meski rumahnya rusak dan harta bendanya habis, Nurbaeti tetap bangkit membantu warga dengan membuka dapur umum serta menyalurkan bantuan bagi masyarakat di desanya.
“Meski kami juga menjadi korban, membantu orang lain membuat hati terasa pulih,” ungkapnya.
Kisah serupa datang dari Evi, seorang aktivis kemanusiaan di Sumatera Barat yang juga merupakan ibu dengan disabilitas. Saat banjir bandang terjadi, ia berjuang menyelamatkan anak dan orang tuanya yang sudah lanjut usia, sekaligus membantu warga sekitar dengan menghubungkan jaringan kemanusiaan agar bantuan segera datang.
Bencana Berulang di Sumatera
PERMAMPU juga menyoroti bahwa banjir dan bencana ekologis terus berulang di berbagai wilayah Sumatera, bahkan dampaknya semakin parah. Di Lampung, misalnya, banjir juga terjadi pada 6 Maret 2026.
Di Riau, khususnya wilayah Kampar dan Rokan Hilir, banjir bahkan disebut masyarakat sebagai peristiwa yang terjadi secara periodik setiap lima tahun.
Sayangnya, menurut jaringan organisasi perempuan ini, kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah dinilai masih belum memadai. Upaya mitigasi bencana, termasuk pengendalian kerusakan lingkungan, dianggap belum menjadi prioritas serius.
Di Aceh misalnya, pemerintah masih menerbitkan lebih dari 20 izin pengolahan lahan hutan kepada perusahaan, meski wilayah tersebut masih berada dalam situasi bencana.
Respons tanggap darurat juga dinilai lamban dan tidak merata. Banyak daerah terdampak yang mengaku minim kehadiran bantuan pemerintah.
Seorang perempuan berinisial MZ (23) dari Tapanuli Tengah bahkan mengaku kesulitan mendapatkan bantuan saat rumahnya tertimpa longsor.
Ketika meminta evakuasi untuk orang tuanya yang terjebak material longsor, ia justru mendapat jawaban yang meremehkan dari aparat.
“Korban kalian sedikit, masih ada ratusan jiwa di tempat lain,” kata MZ menirukan jawaban yang ia terima.
Kritik terhadap Komitmen Pemerintah
PERMAMPU juga menilai pemerintah pusat belum menunjukkan komitmen kuat dalam penanganan bencana di Sumatera. Hal ini terlihat dari belum ditetapkannya berbagai bencana di wilayah tersebut sebagai bencana nasional.
Selain itu, alokasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera dinilai sangat minim. Dari usulan anggaran sebesar Rp205 triliun, pemerintah pusat hanya mengalokasikan sekitar Rp56 triliun.
Seruan PERMAMPU
Dalam pernyataannya, Konsorsium PERMAMPU bersama jaringan organisasi perempuan di Sumatera menyampaikan sejumlah seruan penting.
Pertama, mereka menegaskan bahwa perempuan akar rumput yang tergabung dalam forum komunitas dan koperasi kredit telah menunjukkan kapasitas resiliensi yang kuat untuk bangkit dari bencana sekaligus membantu sesama korban.
Kedua, perempuan dan kelompok rentan perlu terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana yang cenderung berulang dengan membangun organisasi komunitas yang inklusif dan tangguh.
Ketiga, pemerintah desa didorong untuk membangun sistem aksi antisipatif terhadap potensi bencana berbasis komunitas dengan melibatkan perempuan, lansia, penyandang disabilitas, serta ibu hamil dan menyusui.
Keempat, pemerintah pusat dan daerah diminta menangani bencana ekologis di Sumatera secara serius melalui langkah mitigasi, konservasi hutan, serta alokasi anggaran yang berpihak pada pemulihan dan rekonstruksi pascabencana.
Koordinator Konsorsium PERMAMPU, Dina Lumbantobing, menegaskan bahwa keterlibatan perempuan harus menjadi bagian penting dalam setiap kebijakan penanganan bencana.
“Perempuan tidak hanya korban, tetapi juga aktor penting dalam membangun ketangguhan komunitas menghadapi bencana,” tegasnya.(Rls)
Komentar