VoxLampung.com, Bandar Lampung — Pakar Komunikasi Publik Universitas Lampung (Unila) Dr. Feri Firdaus menilai pemerintah gagal membangun sistem komunikasi publik yang terpadu, transparan, konsisten, dan partisipatif, terutama dalam isu energi.
Menurutnya, keempat aspek itu menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik. Namun, hingga kini, pemerintah belum menunjukkan kemampuan untuk menghadirkan komunikasi publik yang menyatukan berbagai narasi antarlembaga.
“Kita melihat antarinstansi seperti Kementerian Energi, Pertamina, PLN, dan Kementerian Perdagangan memiliki tim komunikasi masing-masing tanpa koordinasi. Akibatnya, tidak ada narasi tunggal untuk menjelaskan persoalan energi. Masing-masing punya versinya sendiri,” ujar Feri dalam diskusi publik bertajuk “Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran: Dari Sudut Pandang Energi” di Bandar Lampung, Kamis (23/10/2025).
Ia mencontohkan, pada masa lalu pernah ada konsep Satu Data Indonesia yang bertujuan menciptakan narasi tunggal. Namun kini, komunikasi pemerintah justru dinilai gagal menyampaikan informasi yang konsisten kepada publik.
Feri juga menyoroti lemahnya dokumentasi dan koordinasi dalam pengambilan keputusan di tingkat kementerian.
“Tempo pernah melaporkan, rapat-rapat penting kabinet tidak memiliki catatan resmi. Akhirnya, tiap kementerian membuat narasinya sendiri. Ini menyebabkan komunikasi pemerintah menjadi berantakan,” ungkapnya.
Feri menilai ada keterputusan antara narasi besar pemerintah dengan komunikasi operasional di lapangan. Pemerintah kerap melontarkan jargon besar seperti hilirisasi energi dan Indonesia Emas 2045, namun masyarakat tidak memahami maknanya secara konkret.
“Bahasa seperti bantuan sosial jauh lebih dimengerti masyarakat dibanding jargon besar. Ketika masyarakat kesulitan mendapatkan LPG atau BBM, narasi besar seperti kedaulatan energi tidak lagi bermakna,” jelasnya.
Ia mencontohkan kelangkaan LPG 3 kilogram pada Februari lalu. Meski kebijakan pemerintah bertujuan agar subsidi tepat sasaran, panjangnya rantai distribusi membuat harga di lapangan tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).
Namun, kata Feri, kegagalan komunikasi membuat kebijakan yang baik tidak mampu “memenangkan pertarungan wacana publik”.
Selain lemahnya koordinasi, pemerintah juga dinilai minim menggunakan data dalam berkomunikasi.
“Misalnya narasi ‘stok aman’. Itu abstrak. Aman berapa lama? Jumlahnya berapa? Tidak ada data. Akibatnya masyarakat berspekulasi dan muncul ketidakpercayaan,” katanya.
Situasi itu, lanjut Feri, menciptakan disonansi informasi yang berujung pada turunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Sebagai solusi, ia menyarankan pemerintah membentuk Pusat Komunikasi Energi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar tercipta narasi tunggal dan transparan.
“Pemerintah harus kredibel, terbuka, dan akuntabel. Masyarakat itu butuh kedaulatan informasi, bukan hanya kedaulatan energi,” tegas Feri.(*)
Komentar