VoxLampung, Tanggamus – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung terus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat, khususnya di sektor pasar modal. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan Product Matching dan edukasi pasar modal yang digelar secara hybrid di Kabupaten Tanggamus, Senin, 22 Juli 2025.
Kegiatan ini diikuti lebih dari 1.000 peserta dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), tenaga pendidik, perangkat daerah, dan perangkat desa. Selain edukasi, acara juga memfasilitasi pembukaan rekening saham gratis bagi puluhan peserta melalui Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Phintraco Sekuritas.
Acara tersebut dihadiri oleh Bupati Tanggamus, Drs. H. Moh. Saleh Asnawi, Staf Ahli Gubernur Lampung Achmad Saefulloh, serta perwakilan dari BEI, Bank Lampung, Phintraco Sekuritas, dan BPRS Tanggamus.
Kepala OJK Provinsi Lampung yang diwakili oleh Indah Puspitasari, Kepala Divisi Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 2, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program nasional TPAKD dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang legal dan aman.
“OJK tidak hanya mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan, tetapi juga melindungi konsumen. Salah satunya lewat edukasi dan inklusi. Kami percaya, peningkatan inklusi keuangan 1% bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah hingga 0,65%,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pasar modal menjadi fokus literasi tahun ini untuk melindungi masyarakat dari investasi ilegal dan pinjaman online (pinjol) yang merugikan.
Materi edukasi yang disampaikan meliputi pengenalan saham, kewaspadaan terhadap investasi bodong, hingga pemanfaatan teknologi keuangan digital. Para peserta diharapkan tidak hanya menjadi investor pemula yang legal, tetapi juga agen literasi di lingkungan kerja dan masyarakat sekitar.
Staf Ahli Gubernur Lampung, Achmad Saefulloh, menyampaikan bahwa ASN berperan strategis dalam menyebarkan informasi keuangan yang benar. Dengan jumlah ASN di Tanggamus mencapai lebih dari 5.000 orang, kelompok ini menjadi kunci peningkatan inklusi keuangan.
“Literasi keuangan bukan hanya soal cuan, tapi soal kemampuan memahami risiko dan mengelola keuangan dengan bijak,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Tanggamus menyoroti maraknya praktik pinjol ilegal dan judi online yang menyasar ASN. Ia meminta Dinas Kominfo lebih aktif melakukan pengawasan dan sosialisasi.
Bupati juga mendorong agar sektor perbankan lokal, seperti BPRS, diperkuat melalui masukan dan pembinaan dari OJK, terutama dalam mendukung pembiayaan sektor pertanian dan UMKM.
Berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, inklusi keuangan Provinsi Lampung tercatat 80,51% dan literasi keuangan 66,46%, masih di bawah target RPJPD 2025 sebesar 85,5%. Sementara itu, literasi pasar modal nasional hanya 17,78% dan inklusi pasar modal baru 1,34%.
Melalui kegiatan ini, OJK berharap masyarakat—terutama ASN—mampu mengakses produk keuangan secara aman, legal, dan terhindar dari penipuan.(Rls)
Baca Juga: BRI Bandar Lampung Dukung Koperasi Merah Putih Bumisari, Dorong Transaksi Non-Tunai di Desa
Komentar