VoxLampung, Jakarta – Komitmen BPJS Kesehatan dalam memperluas jangkauan layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terbukti semakin nyata. Sepanjang 2024, badan publik tersebut sukses menghadirkan kemudahan akses layanan kesehatan tidak hanya di perkotaan, tetapi juga hingga ke wilayah pedalaman dan perbatasan Indonesia.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menyampaikan bahwa hingga akhir 2024, jumlah kepesertaan JKN telah mencapai 278,1 juta jiwa atau 98,45 persen dari total populasi. Sebanyak 35 provinsi dan 473 kabupaten/kota juga tercatat telah mencapai Universal Health Coverage (UHC). Capaian ini dinilai sebagai bukti kuat bahwa pemerataan layanan kesehatan semakin merata di seluruh Tanah Air.
“Untuk menjangkau masyarakat pelosok, BPJS Kesehatan mengoperasikan layanan BPJS Keliling di 37.858 titik yang mencatatkan 940.158 transaksi layanan. Selain itu, kerja sama dengan pemerintah daerah melalui Mal Pelayanan Publik di 227 titik telah menghasilkan 379.921 transaksi sepanjang 2024,” kata Ghufron Mukti saat ekspos pengelolaan program dan keuangan BPJS Kesehatan di Jakarta, 14 Juli 2025.
Dalam satu dekade terakhir, kerja sama BPJS dengan fasilitas kesehatan juga meningkat signifikan. Jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) naik 28 persen dari 18.437 menjadi 23.682. Sementara itu, rumah sakit mitra bertambah 88 persen dari 1.681 menjadi 3.162.
Tak hanya mengandalkan fasilitas konvensional, BPJS Kesehatan juga aktif melayani daerah yang belum memiliki fasilitas kesehatan memadai (DBTFMS). Upaya ini dilakukan melalui kolaborasi dengan rumah sakit apung, pengiriman tenaga medis, serta kemitraan dengan fasilitas kesehatan lokal di wilayah seperti Kalimantan Utara, Maluku, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua dan wilayah-wilayah pemekaran barunya.
Ghufron menambahkan, digitalisasi menjadi tulang punggung pelayanan BPJS Kesehatan di era sekarang. Lewat Aplikasi Mobile JKN, peserta dapat menikmati layanan telekonsultasi tanpa harus datang langsung ke fasilitas kesehatan. Sepanjang 2024, layanan ini telah digunakan oleh 17,2 juta peserta di 21.929 FKTP. Di sisi lain, fitur i-Care JKN memudahkan tenaga medis menelusuri riwayat pelayanan kesehatan peserta selama satu tahun terakhir.
Kemudahan lain juga diberikan melalui layanan antrean online yang kini terintegrasi dengan lebih dari 22 ribu FKTP dan 3.132 rumah sakit. Peserta juga mendapat akses untuk perpanjangan rujukan, penebusan obat, informasi jadwal operasi, hingga ketersediaan tempat tidur secara transparan.
Baca Juga: BPJS Kesehatan Rangkul Stakeholders Wujudkan Ekosistem JKN Tanpa Kecurangan
Inovasi digital lain seperti PANDAWA, VIKA, dan layanan via Zoom bernama BPJS Kesehatan Online turut memperkuat kanal layanan yang cepat dan efisien. BPJS juga menjamin pelayanan setara di seluruh Indonesia melalui enam poin Janji Layanan JKN, yakni cukup dengan KTP/NIK, tanpa fotokopi, tanpa biaya tambahan, tanpa batasan hari rawat, ketersediaan obat, serta layanan ramah tanpa diskriminasi.
Dari sisi tata kelola keuangan, BPJS Kesehatan kembali mencatatkan prestasi dengan meraih opini Wajar Tanpa Modifikasian (WTM) atas audit Dana Jaminan Sosial (DJS) untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut. Aset bersih DJS pada akhir 2024 mencapai Rp49,52 triliun, cukup untuk menutup klaim hingga 3,4 bulan ke depan. Sementara itu, hasil investasinya tercatat mencapai Rp5,39 triliun, melebihi target yang ditetapkan.
Sepanjang tahun 2024, tercatat sebanyak 673,9 juta kunjungan layanan JKN atau rata-rata 1,8 juta pemanfaatan per hari. Hal ini menandakan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap program JKN dan kualitas layanan yang diberikan BPJS Kesehatan.
Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir, menyebut capaian tersebut sebagai tonggak penting dalam menuju kematangan program JKN secara menyeluruh. Menurutnya, sinergi antara jajaran direksi dan pengawasan yang ketat dari berbagai pihak menjadi faktor penting dalam menjamin keberlangsungan program.
Ia juga menekankan bahwa Program JKN merupakan wujud gotong royong dan kehadiran negara dalam menjamin hak dasar warga negara atas layanan kesehatan. Melalui pendekatan yang adil dan transparan, masyarakat di kota maupun pedalaman memiliki peluang yang sama untuk memperoleh layanan yang berkualitas.
“Kinerja yang dicapai tahun ini bukan semata angka, tetapi juga bukti meningkatnya kepercayaan publik terhadap BPJS Kesehatan. Kami terus menjaga arah program ini agar tetap menjadi tonggak strategis dalam sistem kesehatan nasional,” pungkas Kadir.(Rls)
Komentar