VoxLampung, Bandar Lampung – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bandar Lampung mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melawan dan menghindari praktik politik uang dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024.
Demikian disampaikan Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung, Hasanuddin Alam dalam diskusi bertema “Peningkatan Partisipasi Masyarakat Segmentasi Warganet (Netizen) pada Pilkada Tahun 2024”, Selasa, 12/11/2024.
Hasanuddin bilang, praktik politik uang kini bukan sekadar urusan amplop dan selembar uang saja, melainkan membagikan sembako berupa minyak, gula, beras dan lainnya.
“Jadi saya harap peserta yang ada di ruangan ini dan masyarakat umumnya dapat memahami dan menghindari praktik-praktik politik uang dalam pilkada serentak ini,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Hasanuddin juga mengatakan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya dan sosialisasi ke masyarakat secara luas untuk dapat menghindari praktik-praktik politik uang. Setidaknya ada 146 titik yang telah Bawaslu Bandar Lampung lakukan penyuluhan terkait praktik politik uang.
“Dan tidak hanya sosialisasi praktik politik uang. Dalam penyuluhan itu juga kami menekankan netralitas ASN dalam pilkada serentak 2024 ini. Dan harapannya dengan adanya sosialisasi itu, pilkada, khususnya di Kota Bandar Lampung ini dapat berjalan aman dan kondusif,” ungkapnya.
Selain melakukan penyuluhan ke masyarakat, lanjut dia, Bawaslu Bandar Lampung juga telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran pengawas, mulai dari tingkat kecamatan sampai kelurahan untuk dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.
“Dan kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak segan-segan melaporkan ke Bawaslu jika menemukan kecurangan-kecurangan dalam pilkada ini. Yang penting laporannya harus bertanggung jawab,” kata dia.
Terakhir, dia berpesan kepada seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung untuk dapat memilih calon kepala daerah sesuai hati nurani dan harapan masing-masing.
“Dan di sini penting peran pers untuk memberikan informasi-informasi yang mungkin bisa menjadi rujukan masyarakat dalam menentukan pilihan pemimpin idaman masyarakat,” pungkasnya. (*)
Komentar