VoxLampung, Bandar Lampung – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto, yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Lampung, menghadiri Temu Kerja Pengelola Data Nasional Workshop Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2024. Acara berlangsung di Grand Mercure Lampung, Bandar Lampung, Selasa malam, 11/6/2024.
Fahrizal mengatakan kegiatan berskala nasional ini diharapkan menjadi motivasi bersama untuk semakin fokus dalam membangun kualitas keluarga.
Ia menuturkan dengan pemutakhiran pendataan keluarga akan mengetahui keluarga-keluarga yang beresiko stunting dan menjadi peta kerja dalam melakukan pendampingan.
Sehingga Ia mengajak untuk melakukan upaya bersama didalam menurunkan angka stunting dan mewujudkan target 14% penurunan stunting di tahun 2024 ini.
“Kegiatan ini semoga semakin memotivasi kita untuk semakin fokus membangun kualitas keluarga serta bersama dalam menurunkan angka stunting,” ujar Fahrizal.
Kegiatan ini dibuka oleh Deputi Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sukaryo Teguh Santoso.
Fahrizal menjelaskan penurunan angka prevalensi stunting di Provinsi Lampung sendiri pada tahun 2023 diangka 14,9% dan menjadi provinsi terendah keempat di Indonesia.
“Untuk teman-teman seluruh Indonesia yang hadir, bisa melihat best practice di Lampung kita berhasil menurunkan angka stunting di angka 14,9%,” katanya.
Sementara itu, Deputi Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi BKKBN Sukaryo Teguh Santoso mengatakan melalui pemutakhiran data ini salah satunya dipakai untuk mengukur indikator kinerja BKKBN seperti angka kelahiran, indeks pembangunan keluarga dan lainnya.
Selain itu, data ini juga dipakai khususnya sebagai basis untuk operasional percepatan penurunan stunting.
“Data ini juga dipakai dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting karena data keluarga ini juga memunculkan data keluarga yang beresiko stunting,” ujar Sukaryo.
Sukaryo menyebutkan data ini turut pula dipergunakan oleh Kementerian atau Lembaga lainnya dalam rangka intervensi program pembangunan yang dimiliki.
“Sehingga data ini tidak hanya milik BKKBN, tetapi kepada siapa pun punya kepentingan untuk memanfaatkannya,” katanya.
Ia meminta agar para pengelola data dan informasi, baik Provinsi dan Kabupaten/Kota, dapat meningkatkan komitmen serta senantiasa semangat dalam mewujudkan data informasi program bangga kencana berkualitas.
“Serta pemanfaatannya untuk kepentingan program intervensi pembangunan daerah berbasis keluarga,” katanya.(Rls)
Komentar