oleh

Potensi Cuan dari Perdagangan Karbon Lampung

VoxLampung, Jakarta – Provinsi Lampung dinilai memiliki potensi yang tinggi untuk meraup keuntungan dari kredit karbon. Hal itu lantaran provinsi gerbang Sumatera ini memiliki lahan hijau penghasil karbon yang luas dan bernilai ekonomi tinggi jika masuk dalam bursa karbon.

Kendati demikian, diperlukan upaya bersama berbagai pihak, termasuk oleh pemerintah daerah setempat untuk memperkuat ekosistem dalam pengurangan emisi karbon. Seperti diketahui, Indonesia, memiliki peran yang sangat besar dalam upaya dunia mengurangi emisi gas rumah kaca, karena merupakan satu-satunya negara yang hampir 70 persen dari pemenuhan pengurangan emisi karbonnya berbasis dari sektor alam.

Pengawas Senior Deputi Direktur Pengawasan Keuangan Deviratif Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Murtaza mengatakan, setidaknya terdapat kurang lebih dari 1 gigaton karbondioksida (CO2) potensi kredit karbon yang bisa ditangkap di Indonesia, dengan nilai Rp3.000 triliun.

“Ini menjadi sebuah kesempatan ekonomi baru yang berkelanjutan dan ramah lingkungan,” kata Murtaza saat pemaparan materi Bursa Karbon dalam acara media gathering di Hotel 88 Mangga Besar, Jakarta, Selasa malam, 28/11/2023.

Murtaza bilang, Lampung sudah semestinya memanfaatkan potensi yang ada, seperti yang sudah dilakukan Provinsi Jambi dan Kalimantan Timur. Kedua wilayah itu telah mendapat program Bio Carbon Fund dari Bank Dunia karena memiliki hutan luas yang berkontribusi dalam menurunkan emisi karbon.

Pemprov Jambi bahkan sudah menyiapkan berbagai regulasi untuk menjaga dan mengembangkan sektor alam seperti penyusunan masterplan ekonomi hijau dan Perda tentang rencana pertumbuhan ekonomi hijau.

Sejauh ini, kata Murtaza, sebanyak 40 perusahaan telah melakukan transaksi di Bursa Karbon dengan lebih dari 490 ribu ton CO2 Equivalen (TCO2E). Saat ini harga per unit setara Rp60 ribu.

Kepala OJK Provinsi Lampung Bambang Hermanto menambahkan, guna mengejar target penurunan emisi gas rumah kaca, OJK akan segera melakukan program peningkatan kapasitas terkait program ini, bekerja sama dengan berbagai pihak.

“Kami juga akan mendorong pemerintah daerah dan semua pihak, termasuk perusahaan-perusahaan di Lampung untuk terlibat dalam mengurangi emisi dengan masuk bursa karbon, karena Lampung punya potensi besar,” kata Bambang.

OJK juga akan terus melakukan sosialisasi dan kegiatan-kegiatan diskusi agar Pemda Lampung maupun perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya di Bumi Ruwa Jurai ini segera ada yang melantai di Bursa Karbon.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Kehutanan diketahui saat ini masih melakukan persiapan untuk mendukung pelaksanaan bursa karbon. Pemprov sedang mempersiapkan dan memilih lahan yang akan diajukan untuk perdagangan karbon.

“Lokasi untuk perdagangan karbon di Lampung masih dipersiapkan, beberapa lokasi kemarin sudah dipilih. Akan tetapi ini belum dapat dipastikan,” kata Kepala Dishut Provinsi Lampung Yanyan Ruchyansyah, dikutip dari Antara.

Pemprov Lampung juga masih terus berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait bursa karbon. KLHK sendiri telah memfasilitasi Pemprov Lampung untuk mengajukan beberapa lokasi yang dinilai cocok dengan kriteria perdagangan karbon.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) secara resmi meluncurkan sekaligus membuka Perdagangan Perdana Bursa Karbon Indonesia, di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), di Jakarta, Selasa, 26/09, lalu.

OJK telah menerbitkan peraturan teknis atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 (POJK 14/2023) tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon, dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.04/2023 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon (SEOJK 12/2023).

POJK dan SE ini merupakan bagian dari upaya OJK untuk mendukung pemerintah dalam melaksanakan program pengendalian perubahan iklim melalui pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), sejalan dengan komitmen Paris Agreeement, serta mempersiapkan perangkat hukum domestik dalam pencapaian target emisi GRK tersebut.(Imelda)

Print Friendly, PDF & Email

Komentar

Rekomendasi