VoxLampung.com, Bandar Lampung – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Pemuda Perindo Provinsi Lampung Muhammad Husni mengatakan, sebuah kritik yang dilontarkan, harus berdasarkan data, dan disertai dengan solusi. Hal itu dikatakan Husni untuk menanggapi ihwal polemik TikTokers @awbimaxreborn atau Bima Yudho yang belakangan menjadi sorotan nasional usai mengkritik Pemerintah Provinsi Lampung.
“Menurut saya, mengkritik itu sah-sah saja, salah satu bentuk dari demokrasi dan bagian dari kebebasan berpendapat. Asalkan, kritik diikuti dengan solusi. Kalau kritik tanpa solusi, itu namanya nyinyir,” kata Husni, kepada wartawan, Selasa, 18/4/2023.
Husni bilang, saat menyampaikan kritik, ada baiknya juga disertai dengan data. Selain itu, pemberi kritik juga mesti memberikan pandangan, saran, dan memiliki dasar dari pendapatnya.
“Kritik tanpa data itu menurut saya salah. Mungkin dia (Bima) ada data fisik jalan rusak, tapi kan dia harus lebih detail kalau mau mengkritik sebuah instansi pemerintahan,” ungkapnya.
Husni mengapresiasi adanya pemuda yang berani angkat bicara ihwal persoalan di daerahnya. Kendati demikian, penyampaian kritik harus dilakukan dengan cara yang santun, tanpa ada unsur ujaran kebencian.
“Bagus ada milenial yang angkat bicara. Speak up itu bagus, tapi ada tata caranya. Tidak dengan kebencian, tapi kita tunjukkan, pembangunan itu harus bagaimana, dia juga harus punya data, berapa anggarannya, digunakan berapa, dan sebagainya,” ujar pria yang hobi diving itu.
“Kebebasan berpendapat itu sangat memungkinkan asal tidak menyinggung SARA. Mungkin Bima ada sedikit terpeleset lah. Ada kata-kata yang tidak pantas dia ucapkan sebagai pengkritik. Apalagi dia kuliah di Australia yang mestinya berkompeten dalam berpendapat,” sambung Husni.
Namun, menurut Husni, mestinya pemerintah juga menerima dengan legowo kritik dan saran dari masyarakat. Pemprov Lampung, lanjut Husni, bernaung di NKRI, di mana berpendapat itu sangat diperbolehkan untuk membangun.
“Sebagai pemimpin harus bijaksana. Pemimpin itu siap disanjung, diangkat, dihina dan siap dijatuhkan juga,” katanya.
“Kalau ada pelaporan hukum, itu sah-sah saja kalau memang ada indikasi pencemaran nama baik dan lain-lain. Tapi menurut saya, pemimpin yang bijak adalah pemimpin yang bisa memaafkan warga masyarakatnya,” pungkas Husni. (*)
Komentar