oleh

Presiden Legalkan Produksi Miras, Gubernur Arinal Tegaskan Miras Haram

VoxLampung.com, Bandar Lampung – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menegaskan bahwa minuman keras adalah haram. Untuk itu, ia meminta masyarakat tak lagi memperdebatkan hal yang sudah jelas haram.

“Miras itu menurut agama Islam itu apa? (haram), ya sudah selesai aja. Kenapa harus dipersoalin,” Kata Arinal saat ditanya pendapatnya soal Perpres Miras tersebut di lingkungan Kantor Pemprov Lampung, Senin, 1/3/2021.

Arinal bilang, perlu disosialisasikan kepada masyarakat mengenai minuman keras yang dampaknya tidak baik jika dikonsumsi. Dia juga meminta agar awak media tidak menanyakan ihwal Perpres tersebut kepadanya.

“Sekarang sosialisasikan saja ke masyarakat bahwa minuman keras itu kurang baik. Kenapa saya yang harus di tumbur-tumbur soal itu (Perpres),” Kata Arinal.

Untuk diketahui, Pemerintah Pusat telah melegalkan masyarakat untuk memproduksi minuman keras (miras), melalui Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Baca juga: Jalan Tirtayasa Langganan Rusak, Warga Minta Segera Diperbaiki dan Dibeton

Namun, Perpres itu berlaku dengan berbagai syarat tertentu. Perpes yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Februari 2021 tersebut merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Aturan soal miras tercantum dalam lampiran III Perpres, yakni soal daftar bidang usaha dengan persyaratan tertentu. Bidang usaha miras masuk di dalamnya.

Melansir Kontan.co.id, pemerintah mengatur ada empat klasifikasi miras yang masuk dalam daftar bidang usaha dengan persyaratan tertentu.

Pertama, industri minuman keras mengandung alkohol. Kedua, minuman keras mengandung alkohol berbahan anggur.

Adapun keduanya mempunyai persyaratan yakni untuk penanaman modal baru hanya dapat dilakukan di Provinsi Bali, Provinsi Nusa Ternggara Timur (NTT), Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya serta kearifan lokal.

Penanaman modal tersebut ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berdasarkan usulan gubernur.

Ketiga, perdagangan eceran minuman keras dan beralkohol. Kempat, perdagangan eceran kaki lima minuman keras atau beralkohol. Namun, ada syaratnya yakni jaringan distribusi dan tempat harus disediakan secara khusus.(*)

Print Friendly, PDF & Email

Komentar

Rekomendasi