VoxLampung.com, Bandar Lampung – Praktisi hukum Sopian Sitepu mengapresiasi pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset oleh DPR RI. Menurut dia, kehadiran regulasi tersebut menjadi langkah maju dalam upaya memulihkan aset hasil tindak pidana sekaligus melindungi korban kejahatan.
Sopian bilang, salah satu hal penting yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB), yakni perampasan aset tanpa harus didahului putusan pidana terhadap pelaku.
Ia menilai, mekanisme ini menjadi terobosan karena selama ini penanganan tindak pidana kerap berfokus pada penghukuman pelaku, sementara aset hasil kejahatan belum tentu dapat dipulihkan.
Selain tindak pidana korupsi, undang-undang tersebut juga mengatur perampasan aset yang berkaitan dengan sejumlah tindak pidana lain, seperti narkotika, psikotropika, terorisme, perdagangan orang, penyelundupan manusia, serta penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan teknologi informasi atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
Menurutnya, pengaturan tersebut penting untuk menjawab persoalan yang banyak merugikan masyarakat, termasuk penipuan berkedok arisan bodong dan investasi atau perdagangan saham ilegal.
Ia menilai, ketentuan perampasan aset dapat menjadi instrumen untuk membantu memulihkan kerugian korban. Sebab, aset hasil tindak pidana tidak hanya dapat dirampas untuk negara, tetapi juga dapat dikembalikan kepada korban atau pihak yang berhak berdasarkan putusan pengadilan.
“Ini saya pikir dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Ini suatu kemajuan. Jadi, undang-undang ini mengikuti uang yang dihasilkan oleh pelaku tindak pidana, itu yang baru,” kata Sopian Sitepu saat ditemui di kantornya, Jumat, 20/11/2026.
Meski menyambut baik pengesahan undang-undang tersebut, Sopian menilai masih terdapat sejumlah kekurangan. Salah satunya tidak dimasukkannya konsep illicit enrichment atau peningkatan kekayaan secara tidak wajar.
Melalui konsep tersebut, kekayaan pejabat yang tidak sebanding dengan penghasilan sahnya dapat menjadi objek penelusuran dan penindakan hukum. Namun, menurut Sopian, pengaturan mengenai konsep tersebut belum diakomodasi dalam UU Perampasan Aset.
Selain itu, ia juga menyoroti tidak dimasukkannya konsep unexplained wealth, yakni kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya, terutama yang berkaitan dengan pejabat negara.
Menurut dia, tidak diakomodasinya kedua konsep tersebut membuat tujuan untuk memiskinkan pelaku kejahatan, khususnya koruptor, belum sepenuhnya tercapai.
Meski demikian, founder Firma Hukum Sopian Sitepu and Partners itu menilai undang-undang ini tetap memiliki keunggulan karena memberikan perhatian terhadap pemulihan kerugian dan perlindungan korban, baik negara maupun masyarakat.
“Selama ini pelaku tindak pidana hanya dibebankan hukuman badan, sementara hasil kejahatan yang dia peroleh tetap aman. Dengan undang-undang perampasan aset ini, hasil-hasil tindak pidana yang diperoleh pelaku diupayakan untuk dirampas. Itu yang paling utama,” kata Sopian.(*)




Komentar