VoxLampung.com, Bandar Lampung – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung menerbitkan 44.360 paspor dan menindak 17 warga negara asing (WNA) yang melanggar aturan keimigrasian sepanjang Januari hingga 18 November 2026.
Dari total 44.508 permohonan paspor yang diterima, sebanyak 44.360 permohonan disetujui. Mayoritas dokumen yang diterbitkan merupakan paspor elektronik atau e-paspor, yakni 39.750 dokumen atau 89,6 persen dari total penerbitan.
Jumlah tersebut terdiri atas 32.768 e-paspor dengan masa berlaku lima tahun dan 6.982 e-paspor dengan masa berlaku 10 tahun. Sementara itu, sebanyak 4.610 dokumen lainnya merupakan paspor biasa 48 halaman.
Di sisi lain, Imigrasi Bandar Lampung menolak 148 permohonan paspor. Sebanyak 62 pemohon tidak lolos tahap wawancara karena memberikan keterangan yang tidak sesuai atau terindikasi akan menjadi pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural.
Adapun 86 permohonan lainnya ditolak secara otomatis oleh sistem akibat kendala administratif atau terdeteksi sebagai permohonan duplikasi.
Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Fachruddin Romi Noviar Saputra, mengatakan capaian tersebut menunjukkan upaya Imigrasi Bandar Lampung menjaga keseimbangan antara peningkatan pelayanan publik dan pengawasan keimigrasian.
“Kami terus memperluas kemudahan akses pelayanan paspor yang modern dan transparan bagi masyarakat Lampung. Di sisi lain, fungsi pengawasan dan intelijen keimigrasian tetap berjalan ketat tanpa kompromi,” ujar Romi melalui siaran persnya, Jumat (20/11/2026).
Dalam penegakan hukum, Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) menangani 17 WNA yang diduga melanggar ketentuan keimigrasian. Penindakan tersebut dilakukan berdasarkan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Rinciannya, delapan WNA dikenai tindakan berdasarkan Pasal 75. Mereka terdiri atas tiga WNA Sudan yang diduga mengganggu keamanan dan ketertiban umum, satu WNA Tiongkok yang melanggar izin lokasi kerja, serta empat WNA Tiongkok yang ditahan terkait dugaan keterlibatan dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Selanjutnya, empat WNA ditindak berdasarkan Pasal 119 karena tidak memiliki dokumen perjalanan dan izin tinggal yang sah. Dari jumlah tersebut, satu WNA Nigeria diproses melalui jalur hukum (pro-justitia), satu WNA Singapura dideportasi, dan dua WNA Yordania dialihkan ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim).
Sementara itu, tiga WNA, masing-masing berasal dari Yaman, Yordania, dan Chile, dikenai tindakan berdasarkan Pasal 78 karena izin tinggalnya telah kedaluwarsa atau overstay.
Dua WNA Tiongkok lainnya dideportasi berdasarkan Pasal 122 karena menyalahgunakan visa kunjungan untuk melakukan kegiatan bimbingan kerja.
Empat WNA Tiongkok Masih Ditahan
Terkait penanganan dugaan kasus perkawinan pesanan di Kabupaten Pesawaran, Imigrasi Bandar Lampung menyebut empat WNA Tiongkok masih berada di ruang detensi kantor imigrasi setempat.
Keempatnya dikenai tindakan administratif keimigrasian berdasarkan Pasal 75 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Tindakan tersebut dilakukan karena mereka diduga tidak menaati peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk ketentuan dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Sementara itu, dugaan tindak pidana perdagangan orang dalam kasus tersebut saat ini ditangani Kepolisian Daerah (Polda) Lampung.
Pihak imigrasi menegaskan, tindakan administratif keimigrasian terhadap keempat WNA tersebut tidak menggugurkan proses hukum pidana yang tengah berjalan di kepolisian.
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, Imigrasi Bandar Lampung mengimbau masyarakat mengurus paspor melalui aplikasi resmi M-Paspor. Masyarakat dan aparat lingkungan juga diminta turut melaporkan keberadaan maupun aktivitas WNA yang mencurigakan melalui kanal pengaduan resmi.
Melalui semangat “Imigrasi untuk Rakyat: Melayani dengan Hati, Menjaga Negeri”, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung menyatakan akan terus meningkatkan pelayanan publik sekaligus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian di Provinsi Lampung.(Rls)







Komentar