oleh

Kasus 15 WNI Diduga Jadi Tentara Bayaran Rusia, Imigrasi Lampung Perketat Pengawasan

 

VoxLampung.com, Bandar Lampung – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Lampung memperkuat pengawasan terhadap keberangkatan warga negara Indonesia (WNI) ke luar negeri untuk mengantisipasi penyalahgunaan dokumen perjalanan dan praktik perekrutan ilegal.

Langkah ini menjadi perhatian menyusul mencuatnya kasus 15 WNI yang diduga direkrut menjadi tentara bayaran di Rusia dalam konflik Rusia-Ukraina. Mereka diduga terjerat jaringan perekrutan yang menawarkan pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming gaji besar, tetapi justru mengarahkan mereka untuk bergabung dengan militer Rusia.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Lampung, Nur Raisha Pujiastuti, mengatakan pengawasan keimigrasian perlu diperkuat untuk mendeteksi potensi penyalahgunaan dokumen perjalanan dan keberangkatan WNI yang berkaitan dengan perekrutan ilegal.

Menurutnya, kasus tersebut diduga dilatarbelakangi kesulitan ekonomi dan tawaran penghasilan besar. Kondisi itu dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk merekrut warga Indonesia melalui jaringan yang diduga berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

“Ke-15 WNI tersebut diduga menjadi korban jaringan perekrutan yang menawarkan pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming imbalan yang besar, tetapi pada akhirnya mengarahkan mereka untuk bergabung dengan militer Rusia,” jelas Nur Raisha.

Ia menjelaskan, Kanwil Ditjen Imigrasi Lampung memiliki peran dalam memperkuat pengawasan sejak proses permohonan paspor hingga keberangkatan WNI ke luar negeri.

Pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan permohonan paspor, pemantauan pola keberangkatan, serta pendalaman terhadap indikasi ketidaksesuaian antara tujuan perjalanan, dokumen, dan keterangan yang disampaikan pemohon.

Selain itu, penguatan pengawasan juga dilakukan melalui pertukaran informasi antara fungsi intelijen dan penindakan keimigrasian, pelayanan dokumen perjalanan, serta petugas Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).

Upaya tersebut bertujuan mencegah penyalahgunaan dokumen perjalanan maupun keberangkatan yang berpotensi berkaitan dengan perekrutan ilegal.

“Pengawasan tidak hanya dilakukan melalui pemeriksaan dokumen, tetapi juga dengan mencermati pola keberangkatan dan kesesuaian keterangan pemohon dengan tujuan perjalanannya,” ujarnya.

Nur Raisha menambahkan, langkah konkret lainnya dilakukan melalui pengumpulan, pengolahan, dan analisis informasi terkait dugaan jaringan perekrutan WNI secara ilegal.

Kanwil Ditjen Imigrasi Lampung juga perlu melakukan pemetaan wilayah rawan berdasarkan laporan dan data yang telah diverifikasi, sekaligus menindaklanjuti informasi masyarakat mengenai dugaan perekrutan tersebut.

Apabila ditemukan indikasi tindak pidana, Imigrasi akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum sesuai kewenangan masing-masing.

Di tingkat pelaksanaan, Kanwil Ditjen Imigrasi Lampung memperkuat koordinasi dengan seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan petugas TPI untuk meningkatkan pengawasan serta kewaspadaan terhadap indikasi perekrutan WNI secara ilegal.

Dalam mekanisme tersebut, Kanwil berperan sebagai koordinator yang menjalankan fungsi pengendalian, supervisi, dan evaluasi. Sementara itu, UPT melaksanakan kegiatan teknis sesuai tugas dan kewenangannya.

Penguatan koordinasi ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan jajaran Imigrasi dalam mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini, sekaligus mencegah warga negara Indonesia menjadi korban perekrutan ilegal dengan modus tawaran pekerjaan di luar negeri.(*)

Komentar