oleh

Gubernur Mirza Dorong Linmas Jadi Garda Terdepan Kesadaran Hukum hingga Desa

VoxLampung.com, Bandar Lampung โ€“ Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong penguatan peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) agar tidak hanya menjaga ketenteraman dan ketertiban lingkungan, tetapi juga menjadi penggerak kesadaran hukum hingga tingkat desa.

Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat (Aslinmas) dan program Masyarakat Sadar Hukum (Masdarkum). Lampung ditunjuk sebagai daerah percontohan sebelum program tersebut diterapkan secara nasional pada 2027.

“Melalui penguatan Aslinmas dan program Masdarkum, kita ingin Linmas bekerja lebih efektif, terkoordinasi, profesional, dan memiliki kesejahteraan yang lebih baik. Kehadiran program ini juga diharapkan dapat memperluas jangkauan pelayanan hukum hingga ke desa-desa,” kata Mirza saat menghadiri kegiatan Penguatan Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat Provinsi Lampung dalam rangka Masyarakat Sadar Hukum di Gedung Pusiban, Kompleks Perkantoran Gubernur Lampung, Kamis (19/11/2026).

Mirza mengatakan, Linmas memiliki posisi strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Selama ini, anggotanya turut menjaga keamanan dan ketertiban, menyosialisasikan program pemerintah, hingga menjadi pihak pertama yang hadir ketika terjadi kebakaran, bencana, maupun gangguan keamanan di lingkungan warga.

Namun, besarnya kontribusi tersebut dinilai belum sepenuhnya didukung organisasi yang mampu menghimpun aspirasi dan memperjuangkan peningkatan kapasitas anggota. Karena itu, Aslinmas diharapkan menjadi wadah koordinasi untuk memperkuat profesionalitas, kemandirian, dan kesejahteraan anggota Linmas.

Melalui program Masdarkum, anggota Linmas juga diharapkan menjadi penghubung antara masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum. Dengan begitu, berbagai persoalan di tingkat desa dapat terpantau dan ditangani lebih cepat.

Menurut Mirza, penguatan kesadaran hukum dari tingkat desa sejalan dengan Asta Cita Presiden, khususnya agenda ketujuh mengenai penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

Dalam kesempatan tersebut, Mirza mengungkapkan jumlah anggota Satlinmas dan unsur pendukung di Lampung mencapai sekitar 88.000 orang berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat.

Ia meminta para bupati dan wali kota mengonsolidasikan dukungan agar potensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkuat ketertiban, perlindungan, dan kesadaran hukum masyarakat.

Siapkan 2.651 Kader Masdarkum

Direktur II Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung RI, Danang Suryo Wibowo, menjelaskan Masdarkum merupakan sistem kewaspadaan dini berbasis masyarakat yang menjadi bagian dari program Jaga Desa Kejaksaan.

Melalui program tersebut, sebanyak 2.651 kader dari anggota Linmas akan disiapkan untuk mewakili desa dan kelurahan di seluruh Lampung.

Para kader akan mendapatkan pelatihan mengenai pemahaman hukum, pengamatan kondisi sosial, serta kemampuan teknologi informasi. Mereka nantinya bertugas mencatat berbagai perkembangan dan persoalan di lingkungan masing-masing setiap hari melalui aplikasi yang disiapkan Kejaksaan.

Danang menegaskan, kader Masdarkum bukan aparat penegak hukum, penyelidik, ataupun penyidik. Mereka menjalankan tugas secara sukarela untuk mengamati, mengumpulkan, dan menyampaikan informasi mengenai kondisi masyarakat.

Informasi tersebut selanjutnya dianalisis oleh jajaran kejaksaan dan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah untuk menentukan langkah penanganan yang diperlukan.

Pelatihan kader dijadwalkan berlangsung pada 24โ€“26 November 2026 secara serentak di 15 kabupaten/kota dengan lebih dari 90 kelas.

Peserta akan diseleksi berdasarkan sejumlah persyaratan, antara lain berusia maksimal 45 tahun, mampu menggunakan teknologi informasi, serta memiliki perangkat komunikasi sesuai standar yang ditentukan.

Kejaksaan juga akan melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap kader yang lulus pelatihan. Mereka akan memperoleh sertifikat, sementara kualitas informasi yang dihimpun diuji melalui wawancara terhadap dua responden di setiap desa atau kelurahan.

Selain itu, supervisi akan dilakukan terhadap 10 persen desa atau kelurahan setiap bulan.

Evaluasi awal program direncanakan berlangsung hingga akhir Desember 2026. Pada 28 Desember mendatang, Kejaksaan bersama para pemangku kepentingan akan menggelar forum diskusi kelompok (FGD) untuk mengevaluasi informasi yang terkumpul sekaligus merumuskan perbaikan pelaksanaan program.

Linmas Didorong Punya Peluang Usaha

Selain memperkuat kesadaran hukum, Pemprov Lampung juga mendorong agar penguatan Aslinmas dan Masdarkum memberikan manfaat ekonomi bagi para anggotanya.

Mirza menyebutkan, pemerintah akan mengembangkan kolaborasi dengan Perum Bulog melalui program Rumah Pangan Kita (RPK), Bank Lampung, Permodalan Nasional Madani (PNM), Bank Syariah Indonesia (BSI), serta sejumlah mitra strategis lainnya.

Melalui kerja sama tersebut, anggota Linmas berpeluang memperoleh akses pemberdayaan usaha, termasuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank Lampung, dukungan pembiayaan dari BSI, serta program Mekaar dari PNM.

Kolaborasi dengan Bulog juga diarahkan untuk mendorong anggota Linmas menjadi bagian dari jaringan usaha RPK. Dengan demikian, penguatan tugas sosial dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan.

Mirza juga mendorong kader Masdarkum menjadi penggerak berbagai program pembangunan berbasis desa, seperti gerakan memilah sampah, budi daya ikan tematik, usaha ayam petelur, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya.

Sementara itu, Plh. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Cakra Suyana Eka Putra menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor, materi pelatihan yang praktis, pendekatan humanis, serta kesiapan teknis agar pelaksanaan Masdarkum berjalan efektif dan tepat sasaran.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua DPD Aslinmas Provinsi Lampung Muhammad Firsada, para bupati dan wali kota atau perwakilannya, jajaran Kejaksaan Negeri se-Lampung, serta perwakilan Bank Lampung, Bulog, PNM, BSI, PLN, Bukit Asam, dan Pelindo.

Melalui penguatan Aslinmas dan pelaksanaan Masdarkum, Pemprov Lampung berharap pelayanan hukum semakin dekat dengan masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan. Program ini juga diharapkan mempercepat deteksi persoalan sosial, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum, serta membuka peluang peningkatan kesejahteraan anggota Linmas.(Rls)

Komentar