VoxLampung.com, Bandar Lampung – Praktisi hukum Sopian Sitepu menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak dapat diturunkan dari jabatannya hanya berdasarkan polemik dokumen pendidikan yang menjadi dasar desakan pemakzulan.
Menurut Sopian, dua putusan pengadilan yang selama ini menjadi sorotan dalam polemik tersebut tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk mendiskualifikasi Gibran sebagai Wakil Presiden.
Pernyataan itu disampaikan Sopian menyusul perkembangan politik terbaru setelah Gibran resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis (12/11/2026).
Pengunduran diri tersebut terjadi ketika proses pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memakzulkan Gibran tengah bergulir di DPR. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi sebelumnya telah menandatangani usulan HMP terkait polemik ijazah Gibran.
DPR bahkan telah menjadwalkan rapat paripurna untuk membahas usulan tersebut pada Kamis siang. Namun, rapat itu akhirnya dibatalkan setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada MPR.
Sopian mengatakan, dalam mengkaji persoalan tersebut, setiap pihak harus berpegang pada fakta, data, dan putusan pengadilan, bukan semata-mata tekanan atau dinamika politik.
“Saya hanya mempunyai bidang keahlian bidang hukum. Dalam mengkaji persoalan ini tentunya kita juga harus berdasarkan fakta atau variabel yang ada atau data,” kata Sopian.
Ia menjelaskan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) hanya menyatakan dalam pertimbangannya bahwa tidak ditemukan bukti ijazah yang dipersoalkan. Namun, menurut dia, putusan tersebut tidak menjadi dasar untuk mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
“Kalau kita perhatikan putusan Mahkamah Konstitusi jelas, itu hanya menyatakan, itu pun dalam pertimbangannya, tidak ditemukan di ijazah. Tetapi tidak dapat dasar itu mendiskualifikasi Gibran,” ujar founder Firma Hukum Sopian Sitepu and Partners itu.
Selain putusan MK, Sopian juga menyoroti putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Gibran dan memerintahkan agar dokumen tersebut dimusnahkan.
Menurut dia, kedua putusan tersebut memiliki persoalan dalam pelaksanaannya. Ia juga mempertanyakan proses gugatan di MA karena Gibran tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara tersebut.
“Dalam gugatan pembatalan suket tidak melibatkan Gibran. Oleh karena itu, keputusan itu seharusnya kurang pihak. Tetapi Mahkamah Agung berpendapat lain, sementara pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi itu membuat itu tidak dapat diterima,” katanya.
Sopian menilai, persoalan hukum terkait dokumen penyetaraan pendidikan tersebut tidak otomatis membatalkan pendidikan Gibran yang pernah ditempuh di Singapura.
Ia berpendapat, masih terdapat kekosongan aturan hukum di Indonesia mengenai pengakuan pendidikan masyarakat yang menempuh sekolah atau studi di luar negeri.
“Apakah dengan suket ini Gibran otomatis dibatalkan pendidikannya di Singapura? Itu tidak bisa. Kekosongan aturan hukum, kekosongan konstitusi di Indonesia, pengakuan terhadap masyarakat orang-orang terpilih yang bersekolah atau mengambil studi di luar negeri, itu yang belum diadopsi di Indonesia,” ujarnya.
Menurut Sopian, kekosongan hukum tidak seharusnya dibebankan kepada individu. Ia mengingatkan bahwa seseorang tidak semestinya dikenai sanksi akibat kekurangan atau belum lengkapnya aturan yang dibuat negara.
“Asas hukum, kalau kekosongan hukum tidak dapat diberikan sanksi kepada seorang individu, khususnya Gibran,” katanya.
Ia juga menyinggung prinsip pengakuan terhadap hukum yang berlaku di negara lain sebagai salah satu pertimbangan dalam melihat persoalan pendidikan Gibran.
“Dengan demikian saya dapat katakan, secara hukum Gibran tidak dapat diturunkan. Tetapi saya tidak dapat (mengkaji terkait) tekanan politik. Nah, kalau ada tekanan politik, saya tidak dapat mengkaji. Kejadian-kejadian yang terjadi, saya tidak punya data untuk melakukan suatu analisa,” ucapnya.
Pengunduran Diri Tak Menjamin Polemik Selesai
Lebih lanjut, Sopian menilai pengunduran diri Gibran tidak serta-merta mengakhiri seluruh persoalan yang berkembang. Sebaliknya, keputusan tersebut berpotensi memunculkan persoalan hukum dan politik baru.
Ia menilai, polemik yang terjadi harus menjadi pelajaran bagi semua pihak agar tidak mengambil keputusan hanya berdasarkan tekanan situasi.
Sopian bahkan mengibaratkan persoalan tersebut dengan nasib filsuf Yunani, Socrates, yang dijatuhi hukuman mati oleh penguasa Athena karena pemikiran dan pendapatnya.
“Socrates dihukum mati hanya karena dia memberikan pendapat, hanya karena dia melakukan kebiasaan-kebiasaan atau kesempatan ini dia lakukan. Tapi Dewan Kota di Athena memutuskan hukuman mati. Tetapi semua kita sekarang menyesal, kenapa Socrates dihukum mati karena kebenaran yang dilakukannya,” tuturnya.
Ia menegaskan, pengunduran diri Gibran tidak otomatis membuat persoalan hukum dan politik yang melatarbelakanginya selesai.
“Jadi pengunduran diri Gibran akan menimbulkan persoalan-persoalan hukum, persoalan-persoalan politik juga tidak akan selesai,” katanya.
Sopian juga menyinggung pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menurutnya telah menyoroti persoalan kekosongan hukum dalam polemik tersebut.
Bagi Sopian, situasi ini semestinya menjadi momentum bagi DPR dan para tokoh bangsa untuk bersikap bijaksana dengan tetap mengedepankan kepastian hukum dan keadilan.
“Saya bukan pembela seseorang, tetapi kan kita lihat secara jujur bagaimana harus bersikap. Kita perlu bijaksana. DPR perlu bijaksana, tokoh-tokoh bangsa perlu bijaksana, agar keputusan ini berguna untuk masyarakat Indonesia. Tidak mencabik-cabik hukum positif. Tidak mencabik-cabik keadilan,” pungkasnya.(*)
Komentar