oleh

Ekonomi Karbon Buka Peluang Pendapatan Daerah, Lampung Selatan Mulai Petakan Potensinya

VoxLampung.com, Jakarta – Pengelolaan lingkungan berkelanjutan tidak hanya menjadi upaya menekan dampak perubahan iklim, tetapi juga berpeluang membuka sumber ekonomi baru bagi daerah melalui perdagangan dan pengelolaan nilai ekonomi karbon.

Peluang tersebut mulai didalami Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dengan memperkuat pemahaman mengenai tata kelola Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan pembangunan rendah karbon berketahanan iklim.

Hal itu menjadi salah satu fokus Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama saat mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas kepala daerah yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (13/10/2026).

Kegiatan tersebut membahas tata kelola ekonomi karbon sebagai instrumen pengendalian perubahan iklim sekaligus peluang menciptakan nilai tambah ekonomi melalui pengelolaan sumber daya alam.

Bagi Lampung Selatan, pemahaman ini menjadi bekal untuk mengidentifikasi potensi lingkungan yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Sekretaris Utama KLH/BPLH, Rosa Vivien Ratnawati, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan memberikan pemahaman konseptual, tetapi juga menyelaraskan kebijakan dan memperkuat koordinasi antarpemerintah daerah.

Sejumlah materi yang dibahas meliputi perubahan iklim, pembangunan berkelanjutan, kebijakan Zero Waste Zero Emission, nilai ekonomi karbon, hingga penyelenggaraan sistem registri unit karbon.

Menurut Rosa, perubahan iklim kini telah berkembang menjadi persoalan pembangunan yang berdampak luas. Pengaruhnya tidak hanya terhadap lingkungan, tetapi juga perekonomian, ketahanan pangan dan energi, pengelolaan sumber daya alam, investasi, hingga kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, pengendalian emisi gas rumah kaca membutuhkan tata kelola yang terintegrasi, transparan, dan kredibel dengan melibatkan berbagai unsur pemerintahan.

Upaya tersebut juga harus diselaraskan dengan kebijakan pembangunan agar perlindungan lingkungan dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat menegaskan bahwa pengelolaan nilai ekonomi karbon harus memberikan manfaat nyata, terutama bagi masyarakat di daerah yang memiliki potensi sumber daya alam dan lingkungan.

“Pemerintah menginginkan benefit sharing terbesar bagi masyarakat di daerah. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk bersama-sama saling berkomunikasi,” ujarnya.

Jumhur juga menyoroti peran badan usaha milik daerah (BUMD) dalam mengidentifikasi potensi unit karbon yang dapat dikelola dan didaftarkan melalui sistem registri karbon sesuai ketentuan.

Pendataan tersebut dapat mencakup wilayah maupun kegiatan yang memiliki potensi menyerap karbon dan dikelola secara berkelanjutan.

Jika dikelola dengan tepat, potensi tersebut dapat membuka peluang sumber pendapatan baru bagi daerah. Namun, realisasinya membutuhkan pemetaan yang akurat, kepatuhan terhadap regulasi, serta mekanisme pembagian manfaat yang memastikan masyarakat ikut merasakan hasilnya.

Bagi Lampung Selatan, penguatan kapasitas ini menjadi langkah awal untuk mengidentifikasi peluang ekonomi karbon sekaligus menyiapkan tata kelola sumber daya alam yang berorientasi pada keberlanjutan.

Dengan pemetaan potensi dan pengelolaan yang tepat, pembangunan rendah karbon diharapkan tidak hanya berkontribusi terhadap pengendalian perubahan iklim, tetapi juga menciptakan nilai tambah ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(Rls)

Komentar