VoxLampung.com, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung mempercepat pelaksanaan program perumahan rakyat, mulai dari bedah rumah tidak layak huni hingga penyediaan rumah bersubsidi. Selain membantu masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan hunian layak, program ini diharapkan menggerakkan perekonomian dan membuka lapangan kerja.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan, kolaborasi pemerintah daerah, kementerian, perbankan, dan pengembang menjadi kunci untuk mempercepat penyediaan rumah yang layak dan terjangkau.
Hal itu disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) 3 Juta Rumah di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Senin (21/9/2026).
Rapat tersebut dihadiri pimpinan perbankan nasional dan daerah serta sejumlah asosiasi pengembang perumahan, di antaranya Apersi, REI, Himperra, Asprumnas, PI, Ikaderi, Aperindo, dan Apernas.
“Intinya, kami Pemda Provinsi Lampung mendukung penuh dalam mendukung PSN 3 Juta Rumah. Pertemuan ini saya harapkan menjadi ruang untuk menyatukan target dan langkah konkret kita ke depan antara pemerintah, BP Tapera, dan juga pengembang dan pemerintah daerah,” kata Mirza.
Dalam kesempatan itu, Mirza mengungkapkan alokasi program bedah rumah di Lampung pada 2026 meningkat hingga 450 persen dibandingkan capaian 2025 yang tercatat sebanyak 2.394 unit.
Untuk mempercepat pelaksanaannya, ia meminta dinas terkait mengawal verifikasi data penerima bantuan bersama balai kementerian dan pemerintah kabupaten/kota.
Saat ini, sebanyak 9.000 unit disebut telah terverifikasi, sedangkan 3.434 unit lainnya masih dalam proses penyelesaian. Pemprov Lampung menargetkan penyaluran program tersebut dapat berjalan optimal sehingga menjadi salah satu daerah dengan kinerja terbaik secara nasional.
Meski demikian, Mirza menegaskan persoalan kebutuhan rumah tidak bisa diselesaikan hanya melalui program bedah rumah. Penyediaan rumah baru, terutama rumah bersubsidi, juga perlu dipercepat dengan dukungan pengembang dan perbankan.
” tentunya ini harus didorong, bagaimana teman-teman pengembang ini bisa maju, bisa bagus, bisa menyediakan rumah-rumah yang layak bagi masyarakat di Provinsi Lampung,” ujarnya.
Pemprov Lampung juga akan memperkuat koordinasi dengan para bupati dan wali kota untuk mengurangi hambatan birokrasi, terutama dalam proses perizinan perumahan.
Di sisi lain, perbankan didorong memperluas akses pembiayaan yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ketersediaan lahan serta dukungan infrastruktur juga menjadi faktor penting agar pembangunan perumahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
13.276 Unit BSPS Ditargetkan Rampung Desember
Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Rini Dyah Mawarty menjelaskan, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) diarahkan untuk mengurangi kesenjangan kelayakan hunian dengan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Menurutnya, percepatan diperlukan karena penyelesaian program ditargetkan pada Desember 2026. Karena itu, verifikasi faktual terhadap calon penerima bantuan dan koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota harus berjalan efektif.
“Karena kita harus pada bulan Desember ini kami harus menyelesaikan yang sangat banyak 13.276. Jadi itu perlu koordinasi yang baik dengan Pemda, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota, kemudian dengan Pemerintah Provinsi,” kata Rini.
Ia menjelaskan, usulan penerima bantuan dari pemerintah daerah perlu diperiksa langsung di lapangan. Proses tersebut juga penting untuk memastikan penggantian calon penerima apabila ditemukan data yang tidak memenuhi ketentuan.
Untuk mendukung penyaluran bantuan, Kementerian PKP bekerja sama dengan Bank Mandiri sebagai bank penyalur program BSPS di Lampung. Percepatan distribusi buku tabungan bagi penerima bantuan juga menjadi perhatian agar proses pencairan berjalan lancar.
Selain memperbaiki rumah yang sudah ada, pemerintah turut mendorong penyediaan rumah bersubsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dengan melibatkan BP Tapera, perbankan, dan pengembang.
Kementerian PKP juga memperkenalkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan Kredit Program Perumahan (KPP) berbunga rendah. Fasilitas tersebut diharapkan dapat mendukung pembiayaan pelaku usaha di sektor perumahan, termasuk pekerja rumahan dan toko material bangunan.
Program Perumahan Berpotensi Serap Puluhan Ribu Tenaga Kerja
Rini menilai program bedah rumah dan pembangunan rumah bersubsidi memiliki dampak ekonomi yang meluas. Selain membantu masyarakat memperoleh hunian layak, kegiatan tersebut menggerakkan sektor konstruksi dan usaha pendukung, mulai dari toko bangunan hingga jasa angkutan material.
Ia memperkirakan setiap rumah dalam program BSPS dapat menyerap sekitar dua tenaga kerja. Dengan target 13.276 unit, potensi tenaga kerja yang terserap mencapai sekitar 26.500 orang, berdasarkan perhitungan dua pekerja per unit.
“Dianggap satu rumah bisa menyerap tenaga kerja adalah dua tenaga kerja, jadi tukang. Jadi dikalikan dua aja sudah 26.000-an jadinya untuk tenaga kerja yang terserap untuk di program BSPS bedah rumah ini,” ujarnya.
Menurut Rini, dampak ekonomi tersebut berpotensi semakin besar ketika pembangunan rumah bersubsidi ikut bergerak. Kebutuhan material dan jasa angkutan dapat membuka peluang usaha sekaligus menggerakkan roda perekonomian daerah.
Lampung Berpeluang Jadi Percontohan Data Perumahan Nasional
Sementara itu, Deputi Komisioner Bidang Hukum dan Administrasi BP Tapera Wilson Lie Simatupang menyampaikan rencana peluncuran platform ekosistem perumahan nasional bernama rumah.go.id.
Platform tersebut direncanakan diperkenalkan Presiden Prabowo Subianto dalam agenda akad massal perumahan pada 17 Desember 2026 di Jombang, Jawa Timur. Namun, rencana tersebut masih dalam tahap persiapan.
Wilson mengatakan, platform rumah.go.id dirancang untuk mengintegrasikan data kebutuhan rumah, informasi bagi pengembang, rantai pasok material, serta informasi kuota KPR bagi bank penyalur.
Ia juga menyebut Lampung berpeluang menjadi salah satu lokasi proyek percontohan atau pilot project platform tersebut.
Dengan pendekatan berbasis kebutuhan pasar (demand driven), pengembang diharapkan dapat mengetahui wilayah yang memiliki permintaan rumah bersubsidi tinggi sebelum menentukan lokasi pembangunan.
“Nanti akan lengkap di sana semua informasi bagi semua ekosistem perumahan. Jadi misalnya data demand, utamanya dari data demand, demand driven. Jadi ketahuan demand-nya ini konsumen peminatnya rumah FLPP ada di mana, jadi nanti sebarannya jelas. Sehingga pengembang nanti bisa membangun atau beli tanah di sana dan membangun rumah di sana,” jelas Wilson.
Selain informasi kebutuhan konsumen, platform tersebut dirancang memuat data kebutuhan material bangunan berdasarkan rencana pembangunan perumahan. Informasi ini juga diharapkan membantu bank penyalur menentukan wilayah yang membutuhkan pembiayaan KPR FLPP.
Melalui integrasi data, pembenahan administrasi, dan kolaborasi lintas sektor, program perumahan diharapkan tidak hanya memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak, tetapi juga mendorong pertumbuhan usaha dan penyerapan tenaga kerja di Lampung.
Komentar