VoxLampung.com, Bogor – Bertepatan dengan peringatan Hari Kesehatan Dunia (World Health Day) bertema “Together for Health” yang menekankan pentingnya kolaborasi, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bersama Yayasan Alam Sehat Lestari (ASRI) dan Health In Harmony (HIH) menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk merumuskan pengembangan modifikasi layanan kesehatan.
FGD ini bertujuan memperkuat layanan sekaligus meningkatkan akses kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK), kawasan hutan, serta Komunitas Adat Terpencil (KAT), agar masyarakat di wilayah tersebut tidak tertinggal dalam memperoleh layanan kesehatan.
Kegiatan ini merupakan bagian dari transformasi layanan kesehatan primer berbasis konteks lokal. Pendekatan ini tidak hanya menjawab keterbatasan akses dan sumber daya, tetapi juga menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam sistem kesehatan, dengan mengintegrasikan penguatan layanan kesehatan, pemberdayaan komunitas adat, serta pelestarian hutan.
FGD ini juga menjadi langkah awal pengembangan konsep dan uji coba modifikasi layanan kesehatan yang akan diterapkan di sepuluh lokasi di Indonesia. Program ini merupakan bagian dari penguatan layanan kesehatan di wilayah DTPK, kawasan hutan, dan KAT yang tengah dikembangkan Kementerian Kesehatan, dengan penyesuaian arsitektur layanan agar lebih efektif, adaptif, dan relevan secara budaya.
Mendengar dari Akar Rumput
Sebagai tahap awal, Kementerian Kesehatan bersama ASRI dan HIH menyelenggarakan FGD pada 6–10 April 2026 di Bogor, dengan melibatkan 25 perwakilan dari lima kabupaten di lima provinsi, yakni Kabupaten Asmat (Papua Selatan), Kabupaten Tambrauw (Papua Barat Daya), Kabupaten Luwu Utara (Sulawesi Selatan), Kabupaten Gunung Mas (Kalimantan Tengah), dan Kabupaten Sintang (Kalimantan Barat).
Peserta terdiri dari kader kesehatan, perwakilan masyarakat kawasan hutan dan Komunitas Adat Terpencil, kepala desa atau kepala adat, tenaga Puskesmas, serta Dinas Kesehatan kabupaten.
FGD ini menjadi ruang untuk menggali pengalaman, praktik baik, dan tantangan nyata dari masyarakat yang berada di garis depan sebagai penjaga hutan. Pendekatan ini membuka ruang bagi kearifan lokal sebagai dasar perumusan solusi yang relevan dan berkelanjutan, tidak hanya pada peningkatan layanan kesehatan, tetapi juga penguatan mata pencaharian untuk mengurangi tekanan terhadap deforestasi.
Dalam forum tersebut, peserta membagikan berbagai pengalaman di daerah masing-masing. Ester Yesnath, kader kesehatan di Kwesefo, mengungkapkan keterbatasan layanan kesehatan di wilayahnya yang belum memiliki posyandu, puskesmas, maupun tenaga medis.
Untuk berobat, masyarakat harus menempuh perjalanan 3–4 hari berjalan kaki dan 2–3 hari menggunakan perahu menuju Puskesmas Mpur, bahkan bisa mencapai satu minggu. Ia menceritakan dua kasus cacingan pada anak—satu meninggal dunia dan satu harus dirujuk hingga Sorong karena tidak tertangani di puskesmas. Biaya pengobatan juga menjadi beban besar, mencapai sekitar Rp4,5 juta di luar kebutuhan selama perjalanan. Kondisi ini membuat masyarakat kerap menunda berobat, bukan karena tidak mau, tetapi karena keterbatasan fisik dan ekonomi.
Hal serupa disampaikan Maria Georgoria Paramok, kader kesehatan dari Asmat. Ia menggambarkan terbatasnya layanan kesehatan di wilayah DTPK, bahkan kegiatan posyandu harus dilakukan di teras rumahnya karena tidak adanya fasilitas bangunan. Akses layanan juga masih sangat terbatas, dengan beberapa penyakit hanya dapat ditangani setiap enam bulan sekali, bahkan ada yang setahun sekali.
Dalam FGD tersebut, Maria menyampaikan harapannya agar ASRI dapat menjadi perpanjangan tangan dalam menghadirkan akses layanan kesehatan di daerahnya, sebagaimana yang telah dilakukan di wilayah lain. Harapan ini muncul dari keterbatasan fasilitas dan minimnya tenaga kesehatan yang masih dihadapi masyarakat setempat.
Komitmen Penguatan Layanan Kesehatan Primer
Komitmen ini ditegaskan Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer Kementerian Kesehatan RI, dr. Elvieda Sariwati.
“Dalam rangka memperoleh model modifikasi pelayanan kesehatan yang implementatif bagi wilayah kawasan hutan dan komunitas adat terpencil, Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Yayasan ASRI dan HIH akan mengembangkan konsep serta melakukan uji coba di beberapa lokus terpilih.
Untuk memastikan hasil yang efektif dalam meningkatkan akses layanan kesehatan, dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat, berbagai rangkaian kegiatan telah disiapkan sebelum uji coba, salah satunya melalui forum diskusi untuk menggali data, pengalaman, masukan, praktik baik, serta potensi inovasi dari para pemangku kepentingan.”
Senada, Manajer Program Scale Yayasan ASRI, dr. Richard Kowel, menekankan pentingnya pendekatan berbasis komunitas.
“Selama bertahun-tahun kami menyaksikan bagaimana sulitnya akses kesehatan mendorong komunitas pada pilihan yang tidak diinginkan. Program ini bukan sekadar menghadirkan layanan kesehatan ke pelosok, tetapi tentang mendengarkan komunitas, menghormati pengetahuan mereka, dan merancang solusi bersama yang benar-benar berakar dari kebutuhan serta menjamin hak mereka sebagai warga negara.”
Netty, Kepala Desa Nanga Jelundung, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, menambahkan:
“Desa kami merupakan penyangga Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya. Akses layanan kesehatan sangat terbatas karena jarak jauh dan transportasi hanya melalui sungai dengan biaya mahal. Klinik Berjalan ASRI sangat membantu masyarakat. Kami berharap peningkatan kapasitas kader kesehatan dapat mendorong kemandirian, sekaligus membuka pilihan penghidupan yang tidak merusak hutan.”
Menuju Model yang Berkelanjutan
Diskusi selama tiga hari menghasilkan pemahaman mendalam mengenai kondisi lapangan di lima wilayah uji coba. Sejumlah isu utama yang mengemuka meliputi penguatan kapasitas kader kesehatan, pemanfaatan telemedicine, serta identifikasi mitra lokal untuk implementasi investasi berbasis komunitas.
Ketua Yayasan ASRI, Yani Saloh, menyampaikan bahwa diskusi juga membahas peran masyarakat sebagai perancang solusi atas tantangan yang mereka hadapi, mulai dari pengembangan agroforestri, ekowisata, hingga penguatan mata pencaharian berbasis kearifan lokal.
“Pendekatan ini sejalan dengan model Planetary Health yang mengintegrasikan kesehatan manusia, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial dalam satu kerangka yang saling terkait,” ujarnya.
Masukan dari FGD ini akan menjadi fondasi dalam pengembangan model layanan kesehatan yang akan diuji di masing-masing lokasi, sehingga setiap pendekatan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan realitas masyarakat setempat.
Langkah Selanjutnya
Pada tahap berikutnya, Kementerian Kesehatan bersama ASRI dan HIH akan memulai uji coba pada Juni 2026 sebagai fase implementasi di seluruh wilayah sasaran.
Kolaborasi ini diharapkan menghasilkan model layanan kesehatan berbasis komunitas yang efektif dan dapat direplikasi secara nasional, sekaligus memperkuat akses layanan kesehatan dan mendukung pelestarian hutan.
Sebagai informasi, Yayasan Alam Sehat Lestari (ASRI) merupakan organisasi nirlaba Indonesia yang berfokus pada peningkatan kesehatan masyarakat sekaligus pelestarian hutan hujan tropis, khususnya bagi komunitas di sekitar kawasan hutan.
Sementara itu, Health In Harmony (HIH) adalah organisasi planetary health internasional yang bekerja bersama komunitas adat dan lokal di Brasil, Madagaskar, Indonesia, dan negara-negara hutan hujan tropis lainnya untuk membangun solusi yang mengintegrasikan kesehatan manusia, kesehatan ekosistem, dan kesejahteraan komunitas. (Rls)
Komentar