VoxLampung.com, Bandar Lampung — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Lampung menegaskan komitmennya mendukung kepemimpinan Gubernur Lampung, Kiai Mirza, dalam menata dan menyehatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar semakin transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Lampung.
Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung, Ade Utami Ibnu, menyampaikan hal itu usai rapat internal Fraksi, Senin (20/10). Rapat tersebut juga dihadiri anggota Fraksi PKS yang kini memegang posisi strategis dalam dua Panitia Khusus (Pansus) DPRD, yaitu Heni Susilo sebagai Ketua Pansus PT Wahana Raharja dan Muhammad Ghofur sebagai Wakil Ketua Pansus PT Bank Lampung.
Menurut Ade, penugasan anggota Fraksi PKS di dua pansus tersebut menjadi wujud tanggung jawab politik dalam memastikan arah pembenahan BUMD di Lampung benar-benar berjalan dengan prinsip tata kelola yang baik (good governance), efisien, dan memberikan nilai tambah bagi ekonomi daerah.
“Fraksi PKS berkomitmen penuh membantu kepemimpinan Gubernur Mirza dalam menyehatkan BUMD. Kesehatan BUMD adalah bagian dari kesehatan tata kelola pemerintahan daerah. Kami ingin BUMD tidak hanya bertahan, tetapi juga memberi manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat Lampung,” tegas Ade.
Ia menekankan, setiap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait BUMD harus menjadi momentum untuk memperbaiki manajemen dan memperkuat fungsi ekonomi daerah. BUMD, kata Ade, tidak cukup hanya sehat secara administratif, tetapi juga harus produktif, menghasilkan keuntungan yang menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan berdampak pada peningkatan layanan publik.
“Kami ingin memastikan setiap Raperda terkait BUMD disusun berdasarkan tata kelola yang baik, prinsip kehati-hatian, dan berorientasi pada pelayanan publik serta keuntungan yang bermanfaat bagi pembangunan Lampung,” ujarnya.
Fraksi PKS juga menilai, momentum pembahasan Raperda BUMD saat ini penting untuk memperkuat posisi ekonomi Lampung, terutama dalam mendorong kolaborasi dan efisiensi antar-BUMD, baik di tingkat provinsi maupun antarprovinsi.
“Setiap potensi kerja sama antar-BUMD harus melalui kajian matang, dengan orientasi memperkuat kemandirian ekonomi daerah dan kesejahteraan rakyat,” tambahnya.
Menutup pernyataannya, Ade menegaskan Fraksi PKS akan terus mengawal agar seluruh BUMD di bawah kepemimpinan Gubernur Kiai Mirza menjadi entitas yang sehat, transparan, produktif, dan berdampak nyata bagi pembangunan ekonomi daerah.
“Kepemimpinan Gubernur Mirza adalah peluang menghadirkan tata kelola BUMD yang bersih, profesional, dan berpihak pada rakyat. Fraksi PKS akan terus berada di garda depan memastikan BUMD Lampung menjadi instrumen pembangunan yang memberi manfaat bagi seluruh masyarakat Lampung,” pungkasnya.(Rls)
Komentar