VoxLampung, Bandar Lampung – Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan kesiapan untuk membahas usulan larangan dan pembatasan (lartas) impor singkong dan tapioka bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian). Langkah ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.
Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Isy Karim, mengatakan bahwa kementeriannya terbuka terhadap berbagai masukan, termasuk mengenai usulan pembatasan impor.
“Menanggapi permintaan pembatasan impor singkong dan tapioka, Kemendag siap membahas usulan lartas tersebut bersama Kemenko Perekonomian. Keputusan nantinya akan mempertimbangkan situasi ekonomi nasional, kondisi perdagangan global, dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan,” ujar Isy, Jumat, 9 Mei 2025.
Isy juga menambahkan bahwa pembahasan ini akan dilakukan saat kondisi ekonomi dunia semakin kondusif. Keputusan lartas tersebut nantinya akan dilakukan pada kesempatan pertama.
“Keputusan terkait lartas impor singkong dan tapioka itu juga tentunya dengan mempertimbangkan masukan dari para pemangku kepentingan terkait,” ujarnya.
Polemik Harga Singkong, PMII Dituding Tak Pahami Masalah
Di sisi lain, pernyataan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bandar Lampung yang menuding Menko Pangan Zulkifli Hasan sebagai biang kerok anjloknya harga singkong di Lampung menuai kritik. Wakil Ketua DPW PAN Lampung, Suprapto, menyayangkan tudingan tersebut dan menilai hal itu justru kontraproduktif terhadap upaya membela petani.
Selain menunjukkan ketidakpahaman persoalan, tudingan tersebut juga dinilai sarat kepentingan segelintir orang atau kelompoknya yang seolah pembela petani singkong.
“Aksi massa demo mendesak pemerintah menjaga harga singkong dalam batas normal agar petani tak dirugikan patut kita apresiasi dan support bersama. Tapi menjadi tidak produktif kalau kemudian dikembangkan isu tokoh Lampung yang kini Menko Pangan Bang Zul tak sejalan dengan Gubernur Iyai Mirza soal merespons harapan petani singkong. Mestinya kita warga Lampung kompak agar tokoh-tokoh kita yang di pemerintahan, di daerah atau pusat kompak bekerja membangun untuk Lampung maju,” kata Wakil Ketua DPW PAN Lampung, Suprapto, Jumat, 9 Mei 2025.
Aktivis 98 itu secara khusus mengaku prihatin atas pernyataan Ketua PMII Cabang Bandar Lampung yang menuding Zulhas biang kerok anjloknya harga singkong di Lampung. Menurutnya, Zulhas adalah tokoh yang getol membela kepentingan masyarakat Lampung.
“Zaman sekarang tinggal dilihat saja jejak digitalnya, benar apa cuma mengaku-ngaku. Orang luar saja bangga melihat kiprah Bang Zul untuk Indonesia dan Lampung, kita warga Lampung kok tega-teganya menuding tanpa dasar,” tegasnya.
Suprapto menegaskan, kebijakan impor bukan sepenuhnya kewenangan Menko Pangan, melainkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Ia menekankan pentingnya menyampaikan kritik berdasarkan data dan fakta.
“Ternyata sekarang pemerintah tinggal nunggu momen. Sekarang lagi panas perang dagang, semoga tidak terlalu lama pemerintah menyetop impor tepung tapioka,” ujarnya.
Dia sependapat gerakan pembelaan kepada petani singkong terus harus digelorakan, tetapi harus juga dijaga agar tidak ditunggangi kepentingan pragmatis kelompok tertentu atau segelintir orang.
“Jangan sampai misalnya muncul penilaian PMII menyebut-nyebut PAN karna sekarang Menteri Desanya kader PAN, dan kader-kader PMII yang sekarang jadi pendamping desa merasa tidak aman,” ujarnya.
Ketua Forum Komunikasi Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (FOKAL IMM) Lampung ini mengatakan, sebagai intelektual muda, aktivis mahasiswa sebaiknya jika menyampaikan pendapat dilengkapi data. Selain itu, aspirasi juga yang konstruktif bukan malah kontra produktif atas tujuan yang akan dicapai. “Tidak saling menyalahkan tapi justru menawarkan alternatif alternatif solutif,” tukasnya.
Dia yakin bahwa seluruh elemen, mulai dari tokoh masyarakat, gubernur, DPRD, dan DPR asal Lampung, hingga menteri, tengah berupaya mencari solusi terbaik atas permasalahan ini.
“Mari kita saling mendukung, bukan saling menyalahkan. Koordinasi terus dilakukan untuk mencari jalan yang terbaik, khususnya soal singkong dan umumnya untuk mewujudkan Lampung maju,” tambahnya.
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPW Barisan Muda PAN Lampung, Naufal Caya. Ia menyebut, Zulkifli Hasan justru menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan swasembada pangan dan mencari solusi atas polemik harga singkong.
“Mari kita bahu membahu mencari solusi, bukan saling menyalahkan. Bang Zul sudah berkontribusi besar untuk Lampung dan Indonesia,” kata Naufal.
Ajak Semua Pihak Fokus pada Solusi
Para tokoh PAN ini mengajak semua elemen, baik tokoh masyarakat, pemerintah daerah, hingga DPR untuk bersinergi menyelesaikan permasalahan harga singkong. Mereka berharap, upaya bersama ini bisa menghasilkan kebijakan yang menguntungkan petani dan memajukan sektor pertanian di Lampung.(*)
Komentar